tirto.id - Pada Rabu (6/9/2017) Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Penerbitan Perpres dalam jangka pendek memang sebagai jalan keluar dari masalah polemik Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Melalui peraturan yang baru diterbitkan itu, setiap sekolah diberi kuasa untuk menentukan sekolah 6 hari atau 5 hari dalam sepekan.
Secara normatif, Penguatan Pendidikan Karakter dinilai menjadi salah satu cara untuk membangun dan membekali anak Indonesia sebagai generasi emas pada 2045. Sedangkan Perpres menjadi payung hukum bagi menteri, gubernur dan bupati/walikota untuk menyiapkan anggaran pendidikan karakter di sekolah, madrasah hingga di dalam lingkungan masyarakat.
“NU berharap agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat melaksanakan dan menjalankan Perpres tentang PPK ini secara konsisten sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,” ujar Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siraj.
Di Indonesia pendidikan karakter bukan hal yang baru. Bila menilik tujuan dari Perpres No 87 tahun 2017 menargetkan penguatan nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Semua itu jelas sudah terekam dalam mata pelajaran pendidikan moral, agama, kewarganegaraan dan lainnya yang sudah pernah ada diajarkan dalam kurikulum sekolah.
Baca juga:Jangan Ajarkan Calistung Kepada Anak TK
Di beberapa negara, pendidikan karakter juga sudah diterapkan dalam kurikulum sekolah. Misalnya di Malaysia, siswa tak perlu menunggu hingga SD untuk belajar tentang moral, pemerintah Malaysia sudah mulai menerapkan pendidikan moral pada anak-anak TK. Dengan sistem 6 hari sekolah dalam seminggu, pendidikan moral dijadikan satu fokus pembelajaran dari beberapa fokus yang ditetapkan. Fokus pembelajaran lainnya yakni bahasa dan komunikasi, pengembangan kognitif, emosi, dan kreativitas.
Pendidikan moral adalah pelajaran wajib bagi siswa di Malaysia dan dianggap menjadi jawaban atas perubahan sosial dalam struktur masyarakat yang kini menghadapi peningkatan kriminalitas, pergaulan bebas, penggunaan obat terlarang hingga sikap yang bertentangan dengan nilai dalam masyarakat.
Namun, Bambang Sumintono dalam tulisannya Pendidikan Moral di Malaysia menyebutkan bahwa siswa di Malaysia akan kebingungan dengan sistem pendidikan moral yang dilakukan secara direct teaching atau diajarkan secara langsung di depan kelas dengan nilai-nilai moral yang sudah ditetapkan.
Menurutnya, pendidikan moral lebih baik dilakukan dengan guru yang menjadi pendamping dan memberi semangat kepada siswa dan membiarkan siswa untuk memilih secara mandiri nilai-nilai mana yang tepat. Alasannya karena Malaysia terdiri dari multikultur dan masing-masing orang memiliki nilai moral yang berbeda sehingga perlu membebaskan siswa untuk memilih nilai yang sesuai dengan budaya atau agamanya.
Di Singapura, masalah perubahan sosial, globalisasi dan kemajuan teknologi juga memunculkan berbagai dampak baik itu positif hingga negatif, sehingga menjadi bahan pertimbangan Singapura untuk menerapkan pendidikan karakter dan kewarganegaraan (CCE).
Baca juga:Pendidikan Karakter Harus Dominasi Pendidikan Dasar
Pendidikan ini dimulai sejak SD dan dijadikan mata pelajaran. Berdasarkan laporan dari situs web Kementerian Pendidikan Singapura, CCE menjadi "jantung" bagi sistem pendidikan di negara tersebut. Siswa akan diajar tentang tanggung jawab kepada keluarga dan masyarakat serta memahami peran mereka bagi masa depan bangsa.
“Sistem pendidikan harus...memelihara warga Singapura untuk memiliki karakter yang baik, sehingga setiap orang memiliki tekad moral untuk bertahan di masa depan yang tidak pasti dan rasa tanggung jawab yang kuat untuk berkontribusi bagi keberhasilan Singapura dan kesejahteraan sesama warga Singapura,” kata Menteri Pendidikan Singapura, Heng Swee Keat, dikutip dari situs web Kementerian Pendidikan Singapura.
Pendidikan Karakter Jepang
Soal pendidikan, Jepang termasuk yang paling maju dari segi sarana, prasarana dengan sistem pendidikan. Sejak 2003, waktu sekolah di Jepang mulai dikurangi menjadi 5 hari per minggu yang dikenal dengan kebijakan “Yutori Kyoiku.” Namun, secara keseluruhan, pendidikan Jepang dilandaskan pada Undang-Undang Nomor 120 tahun 2006 tentang Pendidikan. Regulasi ini menjadi pedoman negara dan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan.
Dalam UU itu dijelaskan pendidikan di Jepang bertujuan mengembangkan karakter individu secara keseluruhan sebab Jepang ingin memiliki generasi yang dengan pemikiran dan jiwa yang sehat dan kualitas yang diperlukan masyarakat dalam hal menjunjung nilai perdamaian dan demokrasi.
Baca juga:Full Day School akan Tanamkan Pendidikan Karakter
Guna mencapai tujuan itu, pada pasal 2 dijelaskan bahwa para siswa didorong untuk menghormati tradisi dan budaya, cinta tanah air serta menghormati negara lain. Siswa juga tak hanya untuk cinta pada tanah airnya tapi juga perlu berkontribusi dalam perdamaian dunia dan perkembangan masyarakat internasional.
Bagaimana caranya? Jepang tak hanya mengajarkan tentang matematika, fisika atau kimia, tetapi pemerintah juga menyelenggarakan pendidikan moral. Bagi siswa sekolah dasar, pemerintah memberlakukan jam khusus untuk pendidikan moral yang dilakukan satu jam dalam seminggu. Sedangkan bagi sekolah menengah atas, tak ada jam khusus untuk pendidikan moral namun pendidikan itu sudah menyatu dalam seluruh mata pelajaran.
Substansi dari pendidikan moral berhubungan dengan diri sendiri yaitu bagaimana memperbaiki diri, mencintai kebenaran dan lainnya. Pendidikan moral juga tentang bagaimana siswa memperlakukan orang lain, bersikap sopan dan menghargai pandangan orang lain. Substansi lain berhubungan dengan siswa yang diajarkan untuk menghargai dan melindungi alam. Terakhir, pendidikan moral juga berhubungan dengan nilai kolektif masyarakat. Siswa dibimbing untuk mengetahui peran dan tanggung jawab dalam masyarakat.
Metode unik yang diterapkan pemerintah Jepang bagi pendidikan moral yaitu dengan mendistribusikan “Kokoro No Note” atau buku catatan untuk pendidikan moral. Namun buku ini hanya untuk siswa SD dan SMP. Buku ini dirancang dan dilengkapi dengan bahan belajar soal pendidikan moral serta beberapa sisi yang dapat digunakan untuk catatan.
Baca juga:Saatnya Mengubah Pekerjaan Rumah Anak Sekolah
Namun, pendidikan karakter atau moral sejak dini di Jepang memang belum membantu dalam mengatasi masalah bully di lingkungan sekolah atau yang dikenal dengan ijime yang kini menjadi permasalahan serius di negara tersebut.
Kasus bullying di SD, SMP dan SMA Jepang mencapai 188.057 pada tahun ajaran 2014-2015 atau naik 2.254 kasus dari tahun sebelumnya. Kasus bullying paling banyak terjadi di lingkungan SD dengan jumlah kasus mencapai 122.721 atau naik 3.973 kasus dibandingkan tahun sebelumnya, menurut laporan Japan Times.
Berkaca dari pengalaman negara lain, bahwa penguatan pendidikan karakter, tak hanya sebuah catatan nilai-nilai kebaikan universal dalam buku-buku pelajaran. Atau penguatan hanya diartikan dengan slogan soal Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yang telah jadi janji kampanye masa lalu pemerintah saat ini. Apalagi hanya bertujuan untuk menyudahi polemik jangka pendek. Namun, yang paling penting nilai-nilai karakter bisa jadi contoh konkret dirasakan oleh setiap siswa di sekolah dan rumah. Ini bisa dimulai dengan memberi panutan.
Baca juga:
Penulis: Yantina Debora
Editor: Suhendra
