tirto.id -
"Kami menganggap mereka sama seperti kita. Tak ada stigma karena memang sehari-hari kami sudah sering berinteraksi. Jadi pemilu ini treatment ke pasien sama seperti warga umum," ujar Haris Budiman, anggota bidang Olah Data Pemilih PPS Menteng, Bogor.
Menariknya, para ODGJ dan pasien NAPZA ini sudah sejak awal menolak politisi uang. "Kemarin saya sempat tanya, bagaimana kalau diberi uang dan dirayu memilih calon tertentu. Mereka menolak," kata dr. Lahargo Kembaren, SpKJ, Psikiater Rumah Sakit Dr. H. Marzoeki Mahdi kepada Tirto, Rabu, (17/04/2019).
Para ODGJ terlihat sama antusiasnya dengan pemilih reguler lain. Hal itu terlihat dari jumlah pemilih di RS Marzoeki Mahdi yang terus bertambah, dari semula 19 orang bertambah jadi total 21 orang, terdiri dari 6 orang dari unit Psikososial dan 15 orang dari unit NAPZA. Jumlah itu meningkat lagi, per 13.08 WIB total jadi 22 orang, dengan tambahan satu orang lagi dari unit psikiatri.
Pro kontra atas hak suara pasien ODGJ selalu digaungkan setiap pemilu berlangsung. Banyak orang sangsi dan khawatir bahwa pasien ODGJ akan dipolitisir, digiring untuk memilih calon-calon tertentu. Atau yang paling parah, banyak muncul stigma bahwa mereka berpeluang mengganggu jalannya pungutan suara.
Namun ketakutan dan stigma itu tak terbukti. Para pasien yang terdaftar sebagai pemilih sudah memiliki informasi memadai tentang tata cara pemilu 2019. Bahkan mereka mengaku sudah mantap dan memiliki pilihan masing-masing.
"Mereka juga sempat bertanya partai-partai pendukung kedua paslon untuk dianalisis," cerita Lahargo.
Sebagai seorang psikiater, Lahargo menganggap pemilu 2019 sebagai ajang terapi bagi pasien ODGJ. Kepercayaan diri para ODGJ pelan-pelan akan pulih dengan mengikuti Pemilu. Mereka akan merasa dihargai karena mendapat fasilitas dan kepercayaan untuk memilih calon yang mereka suka.
Editor: Nuran Wibisono
