tirto.id - Pemerintah menyatakan lebih mendahulukan opsi berdialog dengan kelompok militan Abu Sayyaf di perairan Filipina yang menyandera sepuluh anak buah kapal asal Indonesia.
Sementara itu, Panglima TNI memastikan pihaknya siap menerjunkan bantuan kepada pemerintah Filipina bila ada permintaan untuk menangani pernyanderaan.
"Sekali lagi yang terakhir ini opsi dialog tetap didahulukan untuk menyelamatkan yang disandera," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Minggu (3/4/2016) malam.
Meskipun begitu, Presiden mengatakan pemerintah juga tetap menyiapkan pasukan reaksi cepat di Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan operasi jika diperlukan. "Saya pantau terus baik mulai latihan, mulai simulasi kalau diperlukan. Tetapi untuk masuk ke wilayah negara lain harus ada izin," kata Jokowi.
Namun, Presiden menegaskan pasukan militer Indonesia tidak akan melakukan tindakan di perairan negara lain tanpa izin. Presiden mengatakan untuk melakukan operasi militer pembebasan sandera di wilayah negara lain memerlukan izin dari DPR RI.
Sampai saat ini, Presiden mengaku pemerintah belum meminta izin kepada DPR RI untuk melakukan operasi militer tersebut.
TNI siap terjunkan bantuan militer
Sementara itu, terkait pembebasan sandera Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo, Sabtu, (2/4/2016) menegaskan, TNI siap menerjunkan bantuan kepada pemerintah Filipina bila ada permintaan untuk menangani penyanderaan oleh gerombolan Abu Sayyaf.
Gatot Nurmantyo mengatakan pemerintah Filipina berjanji kepada pemerintah Indonesia akan berusaha dengan berbagai cara untuk membebaskan 10 WNI yang disandera tersebut.
"Kita harus menghargai niat baik dari pemerintah Filipina dan kita harus yakin akan hal itu," ujar Jenderal Nurmantyo, di Mataram, NTB, Sabtu, (2/4/2016).
Jenderal Gatot menerangkan, sejauh ini TNI hanya bisa melakukan pemantauan dan menunggu koordinasi dengan Filipina terkait upaya pembebasan sandera.
“Karena bagaimanapun, TNI tidak bisa memaksa masuk tanpa seizin dari Filipina, mengingat itu bagian dari teritorial Filipina,” ujar orang nomor satu di TNI itu.
Meskipun begitu, ia kembali menegaskan jika nanti TNI diminta untuk melakukan upaya pembebasan, TNI akan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. (ANT)
