tirto.id - Kementerian Perhubungan bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan gandeng kontraktor swasta yang untuk merevitalisasi jembatan timbang.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi mengatakan proses lelang sedang disiapkan oleh Kementerian PUPR. Budi mengatakan kerja sama dengan swasta baru akan direalisasikan pada 2019.
"Realisasi 2019. Ini sekarang sedang dilakukan (proses lelang), mungkin dari Kementerian PUPR sedang menyiapkan untuk kontrak 2019," ujar Budi dalam acara Forum Group Discussion (FGD) di Hotel Fairmont Jakarta pada Selasa (17/7/2018).
Saat ini ada 131 jembatan timbang yang berada di bawah pengawasan Kemenhub. Semula, di bawah pengawasan Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dari sejumlah jembatan timbang tersebut Kemenhub masih akan mengevaluasi jembatan timbang yang layak fungsi sesuai kebutuhan, untuk swasta merevitalisasi.
"Saya lakukan pengkajian dulu ya karena sudah banyak perubahan terhadap kondisi jalan kita, juga terkait perilaku dari pengguna kendaraan itu sendiri. Jadi, kami akan melakukan semacam evaluasi. Nanti untuk relokasi itu pasti ada," ungkapnya.
Salah satu jembatan timbang akan direlokasi adalah di Ajibarang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, karena luasnya terlalu kecil. Saat ini, untuk sementara waktu masih difungsikan.
"Tapi dari 131, yang mau kita operasikan (target dengan swasta) sampai 2019 paling sekitar 90-an," ucapnya.
Sementara ini, pada 2018 terdapat 43 jembatan timbang yang sudah beres dievaluasi dan siap untuk dilakukan perbaikan atau optimalisasi fungsi. Pengelolaan oleh swasta akan dilakukan secara bertahap, untuk ditargetkan hingga akhir 2019 dapat mengelola 90-an jembatan timbang.
Tahap pertama 2019, pemerintah akan melelang jembatan timbang yang ada di wilayah Riau dan Palembang.
"Saya kan tahun depan dua dulu di Riau sama Palembang. Baru ada kontrak, tanda tangan MoU dengan PUPR. Nah, unutk nanti yang bangun swasta," ujarnya.
Setelah jembatan timbang dibangun, swasta memiliki masa konsesi sekitar 15 sampai 20 tahun tergantung kontraknya dengan Kementerian PUPR. "Selama masa kontrak yang mengawaki jembatan timbang nanti swasta, dia juga bertanggung jawab memperbaiki jalan itu. Tapi nanti anggaran dari kementerian PUPR," ucapnya.
Jika revitalisasi jembatan timbang oleh swasta dapat berjalan dengan baik, maka anggaran Kementerian PUPR Rp43 triliun untuk perbaikan jalan nasional dapat digunakan untuk pembangunan lainnya.
"Kalau pengelolaan jembatan timbang kerja bagus, maka jalan tidak terus diperbaiki, keuntungannya di situ," ujarnya.
Pada 2017-2018, pihak swasta yang terlibat dalam pengelolaan jembatan timbang adalah Sucofindo dan Surveyor Indonesia. Mereka berperan mendampingi pemerintah dalam melakukan pendataan, penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), dan pengawasan.
"Bagi saya itu pendampingan supaya kinerja kami sesuai dengan SOP. Supaya enggak ada pungli-pungli lagi yang selama ini dikeluhkan orang," ungkapnya.
Penulis: Shintaloka Pradita Sicca
Editor: Yantina Debora
