Pemerintah Siapkan Rp152 T untuk BUMN Pulihkan Ekonomi dari Corona

Pemerintah lewat Kementerian Keuangan tengah menyusun kebijakan anggaran dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp152,15 triliun yang akan disalurkan lewat BUMN.

Reporter: Selfie Miftahul Jannah

Terbit 13 May 2020 14:14 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelum memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/3/2020). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/ama.

tirto.id - Dampak virus Corona telah membuat perekonomian jadi babak belur. Seluruh badan usaha di berbagai sektor ikut merasakan dampaknya. Guna memulihkan perekonomian tersebut, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dikerahkan.

Untuk memuluskan rencana tersebut, pemerintah lewat Kementerian Keuangan tengah menyusun kebijakan anggaran dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp152,15 triliun.

Kepala Badan Kebijakan FIskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan, dari total dana tersebut akan disalurkan kepada sejumlah BUMN dengan rincian, Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp25,27 triliun, pembayaran kompensasi sebesar Rp95,23 triliun, dan talangan pemerintah atau investasi dalam bentuk modal kerja sebesar Rp32,65 triliun.

Selain itu, ada juga dukungan dalam bentuk lain seperti optimalisasi BUMN, pelunasan tagihan, loss limit penjaminan, penundaan dividen, penjaminan pemerintah, pembayaran talangan tanah proyek strategis nasional (PSN). Ia menjelaskan, kebijakan itu dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020.

"Dukungan BUMN belum bisa ditampilkan angkanya, jadi mohon menunggu karena harus dibawa ke sidang kabinet," kata Febrio melalui video conference di akun Youtube Kementerian Keuangan, Rabu (13/5/2020).

Ia melanjutkan, kriteria BUMN yang mendapat dukungan pemerintah ini antara lain berpengaruh terhadap hajat hidup masyarakat, peran sovereign yang dijalankan BUMN, eksposur terhadap sistem keuangan, kepemilikan pemerintah, dan total aset yang dimiliki.

Skala prioritas pemberian dukungan ini diberikan kepada BUMN-BUMN di sektor infrastruktur, pangan, transportasi, sumber daya alam (SDA), keuangan, manufaktur, energi, dan pariwisata.

Untuk PMN sebesar Rp25,27 triliun, disebar kepada PT PLN (Persero) sebesar Rp5 triliun, PT Hutama Karya sebesar Rp11 triliun, PT PNM sebesar Rp2,5 triliun, ITDC sebesar Rp500 miliar, dan BPUI sebesar Rp6,27 triliun.

Lalu untuk dukungan dana percepatan pembayaran kompensasi dan penugasan sebesar Rp94,23 triliun diberikan kepada tiga BUMN yaitu PT Pertamina sebesar Rp48,25 triliun, PT PLN sebesar Rp45,42 triliun, dan Perum Bulog sebesar Rp560 miliar.

Dukungan lainnya adalah dana talangan atau investasi untuk modal kerja kepada BUMN yang total anggarannya Rp32,65 triliun.

Dana tersebut dibagikan ke 6 BUMN meliputi, PT Garuda Indonesia sebesar Rp8,5 triliun, Perum Perumnas sebesar Rp650 miliar, PT Kereta Api Indonesia sebesar Rp3,5 triliun, PTPN sebesar Rp4,0 triliun, Perum Bulog sebesar Rp13 triliun, dan PT Krakatau Steel sebesar Rp3 triliun.