tirto.id - Pemerintah akan mengembangkan Pusat Logistik Berikat (PLB) generasi kedua di delapan sektor. Diharapkan dengan pengembangan PLB generasi kedua yang diluncurkan pada 27 Maret 2018 tersebut, Indonesia dapat menjadi hub logistik antar negara, paling tidak di kawasan ASEAN.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Heru Pambudi menyebutkan kedelapan sektor industri tersebut yaitu PLB Industri Besar, PLB Industri Kecil dan Menengah (IKM), PLB e-commerce, PLB Floating Storage di perairan Kepulauan Riau.
Selain itu, PLB Barang Jadi untuk miras di Jakarta, Surabaya, Bali, dan Belawan; PLB Bahan Pokok untuk komoditas kedelai, gandum dan jagung; PLB Hub Cargo Udara (Transhipment) di Bandara Ngurah Rai, Bali; dan PLB Bursa Komoditas untuk timah di Bangka Belitung.
Menurut Heru, letak geografis Indonesia yang strategis menjadi nilai lebih dengan adanya PLB ini agar bisa menjadi hub logistik di wilayah ASEAN.
"Selama ini peran itu diambil oleh Singapura dan Portland Malaysia, dan kita punya potensi itu. Sangat feasible, terutama karena memang apa-apa yang di timbun di Portland itu juga banyak barang-barang untuk keperluan Indonesia. Juga ada keperluan untuk offshore trading," ungkap Heru di Kementerian Keuangan Jakarta pada Selasa (3/4/2018).
Potensi PLB Generasi Kedua
Heru menyebutkan potensi pertama dari PLB yang akan dikembangkan adalah di sektor industri timah. Timah menjadi barang yang paling banyak diekspor ke Singapura. Di negara itu, timah diperjualbelikan kembali karena tidak banyak pabrikasi pengolahan timah. Singapura menjadi lokasi bursa perdagangan komoditi tersebut.
"Ini kemudian yang kami ingin itu ditarik ke Indonesia. Dengan proyeksi penghematan logistik bursa timah sebesar USD 230,6 miliar per tahun," sebutnya.
Lalu, dengan adanya impor nasional di sektor hulu migas berupa pipa atau rig rata-rata bernilai 1,9 miliar dolar AS.
"Untuk yang kebutuhan pokok. Kami berharap bahwa jagung, gandum, komoditi-komoditi lain, seperti kedelai bisa masuk dan bisa menurunkan harga jual serta untuk stabilisasi," ungkapnya.
Sehingga pada saat harga murah di luar negeri, maka barang di PLB ditarik ke dalam negeri. Kalau misalnya harga luar negeri sedang tinggi dan Indonesia tidak sedang memerlukan komoditi itu, maka bisa dijual ke luar negeri.
Selain itu, minuman keras wajib masuk PLB dan bisa dikontrol bersama-sama dengan Kementerian Perdagangan.
"Kenapa miras? Selama ini miras di Singapura dan parsial satu kontainer masuk Surabaya dan sebagainya. Kami inginnya itu dipindahin dari Singapura ke Indonesia. Jadi nanti langsung dari penjualnya/asalnya langsung datang ke Indonesia dalam partai besar, dan kemudian kita sebarkan, dan diawasi bersama-sama," kata dia.
Kinerja PLB Generasi Pertama
Heru selanjutnya mengatakan bahwa fungsi PLB dari generasi pertama masih terbatas untuk menimbun raw material dan machinery, karena memang ketentuannya masih limitatif terhadap dua komoditi itu.
Kendati masih terbatas, Heru menjelaskan besarnya dampak positif yang diterima negara. Di antaranya, peningkatan efisiensi biaya logistik perusahaan yang berimbas baik pada penurunan dwelling time; peningkatan cash flow perusahaan; penurunan biaya penimbunan barang yang semula dilakukan di luar negeri; serta penurunan biaya penelusuran teknis yang semula harus dilakukan di luar negeri.
Beberapa efisiensi biaya yang telah dihasilkan adalah penghematan sewa tempat penimbunan oleh importir alat berat yang mencapai 5,1 juta dolar AS per tahun; pemotongan biaya muatan (freight) dari satu pengguna PLB (dari 2-3 vessel menjadi hanya 1 vessel).
Lalu, penghematan biaya penyimpanan barang sebesar Rp7,18 juta per kontainer per tiga bulan; dan pemindahan tiga gudang dari Singapura ke Indonesia seluas 12.736 meter persegi oleh importir alat berat. Contoh keberhasilan memindahkan warehouse.
"PLB generasi I telah berhasil memindahkan logistik full utilization, menurunkan lead time menjadi 1,62 hari, inventory yang ditimbun di PLB mencapai 2,6 miliar dolar AS dan inventory ex Singapura ada yang ditimbun di PLB mencapai 606 juta dolar AS. Namun, masih terbatas pada barang-barang untuk mendukung industri," jelas Heru di Kementerian Keuangan, Jakarta.
Dari PLB generasai pertama terdapat 55 pengusaha dengan 75 lokasi PLB tersebar dari Aceh sampai ke Sorong. Kinerja 75 PLB itu semuanya sudah full utilization dengan nilai yang ditimbun sampai yang sekarang itu adalah 2,6 miliar dolar AS.
Inventory yang ditimbun di seluruh PLB itu merupakan barang-barang impor yang berasal dari Singapura, Cina, Jepang, USA, Arab Saudi, Jerman, Malaysia, Kuwait, Inggris, India, Argentina, Brazil, dan Finlandia.
Lalu, ia mengutarakan bahwa dalam pengembangan PLB generasi kedua ia mendapatkan tuntutan dari kalangan pengusaha untuk memberikan kepastian perlakuan perpajakan, berupa Surat Ketetapan Pajak (SKP) Pajak Penamahan Nilai (PPN), PPN Penyerahan, dan laporan surveyor yang dilakukan di PLB.
"Banyak pula pertanyaan dari luar negeri, mereka ingin menimbun dan menjadikan Indonesia sebagai logistik center di regional. Mereka tanya mengenai status BUT (Badan Usaha Tetap)," ucapnya.
Pihaknya lalu membuat penegasan terkait penentuan status PLB sebagai BUT berlaku ketentuan bahwa status PLB itu sesuai dengan persetujuan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).
"Dalam hal negara suplier-nya, kalau mereka sudah memiliki P3B, kami ikuti ketentuannya di dalam P3B. Tapi, kalau belum P3B, maka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan dalam hal negara yurisdiksi tidak memiliki P3B," terangnya.
"Segera setelah ini, tentunya banyak [perusahaan] yang akan masuk ke Indonesia [PLB Indonesia]," imbuhnya.
Penulis: Shintaloka Pradita Sicca
Editor: Maya Saputri
