tirto.id - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Indonesia memerlukan sekitar 426 juta dosis vaksin virus corona COVID-19 untuk mencapai herd immunity di Indonesia. Perhitungan tersebut sudah termasuk kewajiban kepemilikan cadangan dosis vaksin.
"Dengan memperhitungkan bahwa 1 orang membutuhkan 2 dosis dan memperhitungkan guideline WHO kita persiapkan 15 persen cadangan maka total vaksin yang diperlukan ada sekitar 426 juta dosis vaksin," kata Budi dalam konferensi pers di kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/12/2020).
Budi menuturkan jumlah tersebut untuk 181 juta orang penduduk Indonesia ditambah dengan cadangan vaksin 15 persen. Angka 181 juta penduduk berdasarkan total penduduk Indonesia sebanyak 269 juta penduduk dikurangi warga yang berumur minimal 18 tahun ke atas, dikurangi penderita komorbid berat, ibu hamil dan eksklusi.
Demi memenuhi target tersebut, pemerintah sudah membuka sejumlah pintu pengadaan vaksin. Budi mengatakan, "Sampai sekarang ada lima jalur pengadaaan vaksin yang sudah kita tempuh, empat di antaranya sifatnya bilateral, 1 sifatnya multilateral".
Pengadaan bersifat bilateral pertama adalah dengan Sinovac. Pemerintah membeli 125 juta dosis Sinovac. Kemudian pemerintah juga sudah menandatangani komitmen pembelian 100 juta dosis dari Novavax dengan opsi. Pemerintah pun memastikan membeli Pfizer dan vaksin AstraZeneca meski dengan opsi.
"Kami akan segera tanda tangan dengan Astrazeneca 100 juta dosis vaksin sebagian firm order dan sebagian opsi dan segera juga tanda tangan kontrak BioNtech Pfizer untuk 100 juta juta dimana 50 juta firm dan sisanya opsi. Kami harap finalisasi dengan AstraZeneca dan Pfizer akan dilakukan dalam waktu dekat ini," kata Budi.
Apabila ditotal, jumlah vaksin yang diperoleh Indonesia bisa mencapai 400 juta dosis. 100 juta dari Cina, 100-an juta dari Novavax--perusahaan Amerika Serikat-Kanada, 100 juta dari Astrazeneca--perusahaan dari London, Inggris, 100-an juta lagi dari Pfizer--gabungan Jerman dan Amerika Serikat.
Pemerintah pun punya kerja sama multilateral pengadaan vaksin Covavax atau via organisasi vaksin internasional (GAVI) secara gratis. Angka pengadaan diperkirakan 3 persen (16 juta dosis) hingga 20 persen (100 juta dosis) dari populasi.
Oleh karena itu, pemerintah menerapkan konsep opsi dalam pembelian empat vaksin sebelumnya jika jumlah vaksin dari GAVI yang gratis sudah bisa memenuhi kebutuhan vaksin nasional.
"Tetapi kalau misalnya vaksin dari GAVI ini belum bisa ter-deliver sesuai dengan jadwal yang kami inginkan, kami sudah mengamankan suplai dari perusahaan-perusahaan tersebut secara bilateral," kata Budi.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Bayu Septianto
