Pemerintah Pastikan Pembangunan LRT Tak Bebani APBN

tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memastikan pembangunan LRT (light rail transit) sudah tidak terkendala masalah pembiayaan. Luhut mengatakan pemerintah telah mendapat solusi tanpa harus membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Semua struktur pendanaan dari proyek ini sudah selesai. Bank-bank komersial telah bersedia untuk ikut membiayainya, apalagi ini juga dijamin oleh pemerintah,” kata Luhut saat meninjau pembangunan LRT di Jalan Tol Jakarta Bogor Ciawi (Jagorawi) KM 13, Cibubur, Jumat (4/8/2017) pagi.

Dengan bertambahnya keterlibatan bank swasta, maka setidaknya ada lima bank yang saat ini akan ikut membiayai LRT. “Saya lupa persisnya berapa (nominalnya), namun ada lima sindikasi perbankan, yaitu Bank Mandiri, BCA, BNI, BRI, dan CIMB Niaga. SMI (Sarana Multi Infrastruktur) juga ikut,” ungkap Luhut.

Senada dengan Luhut, Staf Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Septian Hario Seto menjelaskan skema pembiayaan proyek LRT secara lebih mendetail.

“Nanti dari pihak perbankan itu pinjamannya sekitar 70 persen, atau sekitar Rp18-19 triliun. Dari bank-bank tersebut, utang yang mereka ambil bisa dijual lagi. Karena kan kalau dilihat bunganya, 8,25 persen dijamin pemerintah. Utang pemerintah sendiri obligasinya saat ini 7 persen. Saya pikir minat dari swasta akan cukup besar,” jelas Seto saat mendampingi Luhut.

Baca juga:

• Luhut Sebut Kereta LRT Disediakan PT INKA
• Luhut Minta Maaf Pembangunan LRT Mengganggu Lalu Lintas
• LRT Jakarta Tak Bisa Selesai Sesuai Target

Tak hanya itu, Seto yang disebut Luhut sebagai staf yang memang bertanggung jawab atas pembuatan skema pembiayaan turut menyampaikan perhitungan terkini dari total biaya yang dibutuhkan pemerintah.

“Total pembiayaan Rp21,7 triliun itu baru prasarana. Untuk sarananya ada Rp5 triliun. Dari total yang mencapai Rp27 triliun itu, pembiayaan dari bank tidak akan masuk ke APBN melainkan langsung ke PT KAI sebagai operator,” ucap Seto.

“Itu dikarenakan cash flow yang dihasilkan proyek LRT ini sangat besar. Di tahun-tahun awal memang masih kecil, sehingga nantinya akan ada subsidi. Akan tetapi, setelah 12 tahun, ini bisa membayar utang bank-nya sendiri,” tambah Seto.

Menurut Seto, total biaya yang harus dikeluarkan negara melalui PMN (Penyertaan Modal Negara) mencapai Rp9 triliun.

Skema pembiayaan semacam itu, kata dia, dilakukan guna meringankan beban negara dalam beberapa tahun mendatang.

“Dulu sempat ada ide, kita lakukan pinjaman bank 100 persen, untuk kemudian dicicil 10 tahun. Kalau dicicil 10 tahun kan beban bunganya berat, serta membebani APBN. Kalau dihitung-hitung, beban bunganya mencapai Rp10 triliun. Kalau seperti itu, proyek bisa membengkak dari Rp21,7 triliun, menjadi Rp31,7 triliun, dan belum lagi ditambah untuk biaya sarananya (Rp5 triliun),” ungkap Seto lagi.

Selanjutnya, Luhut pun mengklaim proyek LRT telah menarik perhatian dari perusahaan pendanaan asal Amerika Serikat, BlackRock.

“Perusahaan yang besar (investasinya) Rp5,3 triliun itu sudah melirik dan meminta negosiasi terhadap bunga sebesar 8,25 persen. Kalau bunganya lebih murah lagi ya kita lihat. Dengan model begini, mereka senang karena pemerintah melihat proyek secara detail, mulai dari angka sampai project IRR-nya,” ujar Luhut.