Luhut Minta Maaf Pembangunan LRT Mengganggu Lalu Lintas

tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta maaf karena pembangunan proyek kereta ringan (Light Rail Transit/LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) menyebabkan ketidaknyamanan berlalulintas. Ia menyampaikan hal tersebut saat meninjau proyek LRT Jabodebek pada Jumat (4/8/2017).

"Kami minta maaf kepada publik karena pembangunan ini karena pasti menimbulkan ketidaknyamanan. Tapi kita tidak ada pilihan, kita harap semua proses bisa selesai," katanya saat meninjau proyek LRT di sisi ruas tol Jagorawi Jakarta, Jumat (4/8/2017).

Luhut berharap pembangunan bisa selesai dalam waktu yang terlalu lama sehingga gangguan lalu lintas bisa segera selesai.

Baca juga: Pemerintah Cari Solusi Pembiayaan LRT Jabodetabek

Pembangunan proyek LRT Jabodebek diharapkan bisa rampung sesuai target agar dapat beroperasi pada 2019.

"Sekali lagi saya mohon maaf atas kejadian ini kepada publik yang tentu akan mengalami banyak gangguan lalu lintas," katanya, seperti dikutip Antara.

Sementara itu, Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk Budi Harto menuturkan pemasangan rel diharapkan selesai Desember 2018, sehingga pembangunan fisik seluruhnya ditargetkan selesai pada Januari 2019. Kemudian disusul tiga bulan penyesuaian sebelum beroperasi.

Baca juga:

• Proyek LRT Tetap Dilanjutkan Sampai 2020
• LRT Jabodetabek akan Dibiayai APBN dan Pinjaman Bank

Budi mengaku progres pembangunan paling mendapat kesulitan di seksi Cawang-Dukuh Atas karena infrastrukur yang harus dikoordinasikan.

"Tapi sudah komunikasi semua pihak yang berkepentingan di situ," katanya.

Pembangunan LRT Jabodebek tahap pertama untuk tiga seksi hingga saat ini telah mencapai sekitar 19 persen. Secara rinci, Cibubur-Cawang mencapai 37 persen, Bekasi Timur-Cawang 17 persen, dan Cawang-Dukuh Atas 3 persen.

Proyek LRT Jabodebek dikerjakan oleh Adhi Karya sebagai kontraktor dan PT KAI (Persero) sebagai investor sekaligus operator. Dana yang dibutuhkan untuk proyek tersebut mencapai Rp26,7 triliun yang terdiri atas anggaran negara melalui penyertaan modal negara (PMN) dan kredit perbankan.