tirto.id - Pemerintah terus menggenjot penyelesaian light rail transit" Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (LRT Jabodebek) pada awal 2019 mendatang. Namun saat ini proyek senilai Rp23 triliun itu terkendala masalah pendanaan. Lantaran itu pemerintah tengah mencari solusi masalah itu dengan membuka beberapa opsi pembiayaan di luar APBN.
Pemerintah menyiapkan opsi di antaranya dengan melalui skema Public Service Obligation (PSO) atau penugasan, penjaminan dari pemerintah, dan pembiayaan ini diserahkan sepenuhnya kepada PT Adhi Karya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani seusai rapat koordinasi di Kemenko Kemaritiman Jakarta, Selasa (7/2/2017), mengatakan menyiapkan opsi di antaranya dengan menambah modal bagi konsorsium yang mengerjakan proyek tersebut yakni PT Adhi Karya Tbk.
"Kalau dari sisi dukungan keuangan negara, opsi yang akan dibuka apakah dari sisi konsorsium bisa didukung melalui jaminan pemerintah tambahan injeksi modal lagi kepada konsorsium Adhi Karya sehingga mereka bisa melakukan penyelesaiannya," kata Menkeu sebagaimana dikutip Antara.
Dukungan pemerintah, lanjut dia, nantinya dalam bentuk PSO (public service obligation) yaitu penjaminan pemerintah untuk pengembalian dari dana investasi.
"Kami usahakan supaya proyeknya bisa berjalan sesuai dengan tenggat waktunya," kata Sri Mulyani.
Sementara Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengaku pemerintah ingin skema pendanaan LRT Jabodebek bisa lebih fleksibel.Meski belum ada keputusan final, Luhut mengaku pemerintah terus mencari cara agar pendanaan dan penjaminan dana dari negara juga tetap berjalan.
"Jadi kami cari bagaimana supaya pendanaan ini dari PSO jalan, dari penjaminan juga jalan. Kemudian tadi lebih fleksibel kepada investor. Jadi Adhi Karya tidak hanya sebagai penggerak saja, tapi juga sekaligus investor. Kami tetap ingin (proyek ini) selesai pada triwulan pertama 2019," katanya.
Berkaitan dengan opsi pembiayaan ini, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menuturkan opsi paling memungkinkan untuk membiayai proyek itu adalah kombinasi dana investasi dan APBN.
"Opsi yang paling mungkin itu investasi dan (dari) BUMN," katanya.
Rapat koordinasi tentang LRT Jabodebek itu dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Rini Soemarno, Kementerian Perhubungan serta Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.
Penulis: Agung DH
Editor: Agung DH
