tirto.id - Pemerintah sudah melakukan upaya dalam menangani kasus Covid-19 di Indonesia, termasuk melakukan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN). Pemerintah juga sudah menyalurkan berbagai program kepada masyarakat.
Menteri Perekonomian/Ketua Komite PC PEN, Airlangga Hartarto memaparkan realisasi anggaran penanganan Covid-19 dalam klaster kesehatan mencapai 54,3 persen, Perlindungan Sosial 67 persen, Program Prioritas 57,7 persen, Dukungan UMKM dan Korporasi 38,9 persen dan klaster Insentif Usaha 96,7 persen.
Selain itu, pemerintah juga memperluas program Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan target penerima sebanyak 8.783.350 dengan DIPA Rp8,7 triliun. Kemudian, ada sisa dana BSU Rp1.791.477 000.000 sehingga dapat memperluas penerima BSU sesuai usulan Kementerian Tenaga Kerja.
“Tentu ini diharapkan dapat dilaksanakan dan tidak ada perubahan dari kriteria penerima. Dengan sisa anggaran ini akan ada perluasan 1,6 juta sasaran pekerja, dan ini jumlah anggarannya Rp1,6 triliun,” ungkap Airlangga seperti dilansir laman Covid-19.
Top up kartu sembako juga akan ditambah dengan memakai dana optimaliasi di Kementerian Sosial (Kemensos). Untuk bulan November dan Desember akan dilakukan untuk 3 bulan, dengan masing-masing Rp300 ribu pada 35 kabupaten/kota prioritas, terutama untuk penanganan kemiskinan ekstrem.
Program Vaksinasi
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, per 26 Oktober 2021, program vaksinasi sudah mencapai184 juta dosis. Pada vaksinasi dosis pertama, yang telah menerima mencapai 114 juta orang (54,8 persen) dari target populasi.
Sedangkan yang sudah menerima dosis kedua mencapai 68,88 juta orang (33 persen). Saat ini, kata Budi, angka vaksinasi telah mencapai angka tertinggi yaitu pada 21 Oktober sbanyak 23,4 juta suntik per hari.
Di tingkat provinsi, terlebih di sebagian besar ibu kota, jumlah yang telah menerima vaksinasi dosis pertama jumlahnya di atas 70 persen, tetapi ada 15 ibu kota provinsi yang belum mencapai angka itu.
Oleh karena itu, Budi menyatakan, pada bulan November ini ditargetkan seluruh provinsi sudah mencapai 60 persen dan di bulan Desember angkanya sudah melebihi 70 persen.
Pemerintah menargetkan pada tahun ini, angka penerima vaksin bisa mencapai 290 juta dosis, dengan dosis pertama 168 juta orang atau 80 persen dari target 208 juta orang. Sedangkan dosis kedua sekitar 123 juta orang atau 59 persen dari total target populasi.
Untuk mencapai kebutuhan tersebut, pemerintah sudah menyimpan stok sebanyak 244 juta dosis, dan yang didistribusikan ke daerah-daerah sekitar 230 juta dosis dan disuntikkan sekitar 180 juta. Sehingga saat ini ada sekitar 50 juta dosis stok vaksin yang ada di daerah-daerah.
Ia juga berharap pemerintah sudah bisa menerima sekitar 428 – 448 juta dosis hingga akhir tahun ini sehingga cukup untuk didistribusikan ke 208 juta orang dengan dosis lengkap. Di tahun depan nanti, pemerintah juga berencana memberikan booster vaksin yang sedang dikaji lembaga penelitian untuk memutuskan vaksin apa yang digunakan.
Budi mengatakan, untuk booster ini, ada sekitar 7 negara melakukannya. Sesuai saran WHO, booster itu akan diberikan kepada masyarakat berisiko tinggi dan mengalami defisiensi imunitas yakni tenaga kesehatan dan warga lanjut usia, dan yang terganggu imunitasnya seperti pengidap HIV dan kanker.
Sedangkan untuk vaksin anak-anak, sudah ada 3 vaksin yang melakukan uji klinis di antaranya Sinovac, Sinopharm dan Pfizer. Ia pun berharap, hinga akhir tahun ketiganya bisa keluar Emrgency Use of Authorization (EUA).
“Jika hasil uji klinisinya sudah keluar, kita bisa gunakan di awal tahun,” ungkap Budi.
Editor: Iswara N Raditya
