tirto.id - Pemerintah Indonesia tengah menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Belt and Road Initiative (BRI) di Cina selama 24-27 April 2019. Sekitar 28 proyek strategis akan ditawarkan untuk memperoleh pendanaan dari Cina. Empat di antaranya adalah PLTU yang akan dibangun di beberapa wilayah Indonesia.
Seperti, PLTU Tanah Kuning-Mangkupadi di Kalimantan Utara, dua PLTU Mulut Tambang di Kalimantan Selatan dan Tenggara, dan PLTU Ekspansi Celukan Bawang Bali 2.
Koordinator Utama Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER), Pius Ginting mengkritik langkah pemerintah yang menawarkan PLTU untuk didanai oleh Cina. Menurutnya, Indonesia sudah harus bergerak menuju pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Apalagi, menurutnya, Cina juga sudah mengurangi PLTU.
“Empat proyek PLTU ini tidak seharusnya ditawarkan pemerintah ke Cina. Negara dunia sudah berubah ke EBT. Kami tidak ingin Indonesia melawan tren ini,” ucap Pius dalam media briefing di Plaza Kuningan, Rabu (24/4/2019).
Direktur Nasional Centre for Energy Research Asia (CERA), Adhityani Putri mengatakan, sebuah survei yang digagas oleh Third Generation Environmentalism (E3G) menunjukkan, masyarakat Indonesia memiliki persepsi yang cukup tinggi terhadap EBT. Dari 1.000 responden yang berpartisipasi, lebih dari separuhnya menganggap investasi EBT lebih baik untuk jangka panjang.
Bila dibandingkan dengan rencana investasi pemerintah di BRI, Adhityani mengatakan memang terdapat ketidaksesuaian antara investasi energi yang direncanakan pemerintah dengan yang sebenarnya dipersepsikan masyarakat.
“Jadi ada disconnect antara pihak yang merencanakan dan melaksanakan proyek tenaga listrik dengan yang diinginkan masyarakat,” ucap Adhityani dalam kesempatan yang sama.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Alexander Haryanto
