Pemerintah Belum Atur Penyaluran Stimulus Pariwisata Rp3,8 T

Airlangga tak tahu bagaimana mekanisme penyalurannya dan kepada siapa anggaran ini sebaiknya diberikan.

Reporter: Vincent Fabian Thomas

Terbit 13 Aug 2020 09:32 WIB,

Waktu baca ±1 menit

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan keterangan terkait perekonomian nasional di masa pandemi COVID-19 di Jakarta, Rabu (5/8/2020). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww

tirto.id - Pemerintah menyediakan anggaran senilai Rp3,8 triliun untuk stimulus di bidang pariwisata. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan para pengusaha pariwisata sudah dapat mengajukan usulan akan digunakan apa saja anggaran sebesar ini.

Kendati demikian, Airlangga mengakui masih ada masalah. Ia bilang tak tahu bagaimana mekanisme penyalurannya dan kepada siapa anggaran ini sebaiknya diberikan.

“Sudah disiapkan budget Rp3,8 triliun untuk pariwisata. Ini silahkan dibahas oleh Ketua Umum PHRI dan Kemenparekraf. Dananya sudah ada. Mengambilnya belum ada mekanismenya. Silahkan usul konkret gimana ambilnya. Ini ada low hanging fruit tapi tidak ada yang bisa motong,” ucap Airlangga dalam pembukaan virtual rapat kerja dan konsultasi APINDO, Rabu (12/8/2020).

Penjelasan ini diucapkan Airlangga ketika menerima pertanyaan dari Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo Bali bilamana pemerintah akan memberi perhatian khusus bagi Bali terutama sektor pariwisata. Airlangga menilai Bali sudah diberi perhatian besar sejak dulu sampai saat ini. Ia lantas meminta pengusaha berfokus dalam memanfaatkan anggaran Rp3,8 triliun yang disediakan pemerintah.

Anggaran Rp3,8 triliun yang disebutkan Airlangga sudah masuk dalam biaya penanganan COVID-19 Rp695 triliun. Anggaran Rp3,8 triliun itu sebelumnya sempat dipertimbangkan untuk ditujukan sebagai diskon tiket pesawat ke tujuan destinasi wisata sampai insentif pajak hotel dan restoran.

Di samping itu, pemerintah juga menyiapkan Rp25 triliun untuk digelontorkan guna meningkatkan permintaan di sektor pariwisata. Per Mei 2020 lalu, pemerintah sempat mewacanakan agar anggaran Rp25 triliun ini bisa disalurkan salah satu contohnya menjadi voucher.

Di awal pandemi, pemerintah juga sempat mengalokasikan total Rp10 triliun untuk pariwisata. Sekitar Rp3,3 triliunnya adalah talangan untuk pembebasan pajak hotel dan restoran di sejumlah daerah. Stimulus ini sempat batal karena Maret 2020, Indonesia mencatatkan kasus positif COVID-19 pertamanya.