Jokowi Buka Opsi Gabungkan BUMN Penerbangan dan Pariwisata

Presiden Jokowi berencana menggabungkan BUMN penerbangan dan pariwisata akibat dampak buruk pandemi COVID-19.

Terbit 6 Aug 2020 04:30 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Presiden Jokowi lagi memberikan pengarahan penanganan Covid-19 dan PEN di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/8/2020). Kris/Biro Pers Sekretariat Presiden.

tirto.id - Presiden Jokowi berencana menggabungkan BUMN penerbangan dan BUMN pariwisata. Wacana itu dikemukakan setelah melihat dampak buruk pandemi terhadap sektor pariwisata dan transportasi akibat Covid-19.

Dalam rapat terbatas bertemakan "Penggabungan BUMN di Sektor Aviasi dan Pariwisata" di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (6/8/2020), Presiden menyinggung rilis BPS yang menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 5,32 persen.

Pada sektor pariwisata, BPS mencatat jumlah wisatawan mancanegara hanya 482,65 ribu atau turun 81,49 persen (quarter to quarter) dan turun 87,81 persen (year on year).

Angka pertumbuhan ekonomi yang minus, dalam pandangan Jokowi, turun tajam. Namun, Presiden Jokowi ingin memanfaatkan momentum untuk perbaikan tata kelola aviasi dan pariwisata. Jokowi bahkan menggagas untuk menggabungkan BUMN pariwisata dengan BUMN penerbangan.

"Ini justru menjadi momentum kita untuk konsolidasi, momentum kita untuk transformasi di bidang pariwisata dan juga di bidang penerbangan melalui penataan yang lebih baik mengenai rute penerbangan, penentuan hub, penentuan super hub, kemungkinan penggabungan BUMN penerbangan dan pariwisata sehingga arahnya menjadi semakin kelihatan," kata Jokowi, Kamis (6/8/2020).

Jokowi berpendapat, perbaikan tata kelola hingga ide penggabungan BUMN pariwisata dan penerbangan diperlukan untuk menghadapi pandemi di masa depan. Ia optimistis, pondasi ekonomi pariwisata dan transportasi akan kokoh dalam menghadapi goncangan.

Selain itu, Jokowi juga berharap penggabungan BUMN pariwisata dan aviasi bisa membuat dunia pariwisata dan penerbangan bisa bergerak lebih cepat.

Agenda holding BUMN bukan lah hal baru di pemerintahan Jokowi. Gagasan holding sudah disampaikan Jokowi pada 2015. Hingga saat ini, beberapa perusahaan pelat merah mulai diinisiasi sebagai holding seperti Pertamina dan holding BUMN Karya.

Rencana pembentukan holding antara sektor pariwisata dan aviasi sudah muncul sejak awal tahun 2020. Namun, detail proses holding masih dalam pembahasan hingga saat ini.