tirto.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menganggarkan Rp9,2 triliun untuk program infrastruktur kerakyatan Padat Karya Tunai (PKT) 2019. Anggaran PKT tahun ini lebih besar dibandingkan 2018 sebesar Rp8,2 triliun.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan, anggaran tersebut digunakan untuk 7 program yakni; jembatan gantung, irigasi, perumahan, infrastruktur sosial ekonomi, penataan wilayah kumuh, air bersih, dan sanitasi.
Secara rinci, pemerintah akan membangun 155 unit jembatan gantung dengan biaya Rp790 miliar.
“Banten terbanyak di Indonesia untuk pembangunan jembatan gantung tahun 2019. Ini membuktikan bahwa program pembangunan infrastruktur yang difokuskan pemerintah bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk masyarakat yang sangat membutuhkan," ujar Basuki dalam keterangan tertulis yang sudah dikonfirmasi Tirto, Jumat (15/3/2019).
Sedangkan untuk pembangunan irigasi, pemerintah akan mengucurkan dana kepada 9000 desa dengan dana sebesar Rp2,02 triliun.
Dalam bidang perumahan, pemerintah berencana membangun 206.500 unit hunian dengan anggaran Rp4,29 triliun.
Untuk infrastruktur sosial ekonomi, akan mengucurkan dana bagi 900 kecamatan sebesar Rp540 miliar, dan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) bagi 1.193 kelurahan sebesar Rp280 miliar.
Selain itu, untuk program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) akan diperuntukkan bagi 5.323 desa dengan dana sebesar Rp960 miliar dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) di 809 lokasi sebesar Rp320 miliar.
"Apabila anak-anak Indonesia tidak mendapatkan air bersih dan sanitasi yang baik,akan berisiko stunting, ini harus dihindari. Oleh karenanya Pemerintah gencar untuk melaksanakan program penyediaan air bersih dan sanitasi," kata dia.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Agung DH
