tirto.id - Pemerintah akan memberi subsidi pada angkutan umum bus di berbagai daerah. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, langkah ini perlu ditempuh karena lebih baik dari sekadar program membagi bus ke daerah yang selama ini kerap tak berjalan dengan baik.
Budi menjelaskan, realisasi subsidi ini akan dilakukan dalam bentuk kerja sama operasional (KSO) dan membeli layanan (buy the service). Budi menjelaskan, saat ia ingin menarik masyarakat untuk berpindah ke angkutan bus. Ia juga ingin bisnis transportasi tetap dapat bertahan meski harganya dibandrol murah.
“Selama ini kami memberi bus kepada daerah. Tapi kami akan subsidi angkutan bus sehingga daya beli masyarakat bisa dicapai tetapi bisnis dari angkutan bus akan membaik,” ucap Budi dalam konferensi pers bertajuk “Nota Keuangan/RAPBN 2020” di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada Jumat (16/8/2019).
Budi menjelaskan, mekanisme subsidi ini memang sudah menjadi hal yang biasa. Mulai dari Palembang, Surabaya, Padang, kata dia, prosesnya memang harus menggunakan subsidi agar masyarakat mau beralih.
“Pola penerapan angkutan massal di daerah mana pun di dunia bersubsidi. Harapannya orang pindah dari angkutan individu ke massal,” ucap Budi.
Namun, soal subsidi ini, Budi mengatakan ia menargetkan masanya selama 4-5 tahun. Ia yakin usai 5 tahun akan ada titik temu antara tarif dan masyarakat.
“4-5 tahun akan terjadi ekuilibrium. Tarif dan masyarakat akan ketemu,” ucap Budi.
Strateginya, Budi mengatakan, selama masa itu, pemerintah akan berupaya meningkatkan keterisian transportasi yang ada. Ini yang Budi maksudkan ekulibrium yaitu meskipun tarifnya sudah murah, tapi pendapatan dari bisnis transportasi tetap terjaga karena bisa diimbangi dengan banyaknya masyarakat yang menggunakan.
“Saya akan meningkatkan waktu tempuh lebih pendek jadi okupansi naik. Nanti okupansi di atas 75 persen dan subsidi akan berkurang,” ucap Budi.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Alexander Haryanto
