tirto.id - Ketua Asosiasi Industri Keramik Indonesia (ASAKI), Edy Suyanto, menyambut baik kajian Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), atas pungutan dan bea masuk anti dumping (BMAD) pada keramik impor. Menurutnya, pungutan bea masuk yang besar akan menyelamatkan industri keramik nasional melalui intrumen tarif barrier BMAD.
Bukan hanya itu, BMAD juga akan diterapkan bersamaan bea masuk tindakan pengawasan (BMTP) terhadap tujuh kategori barang impor, yakni tekstil dan produk tekstil (TPT), elektronik, kosmetik, alas kaki, pakaian jadi, produk tekstil jadi, dan keramik.
"ASAKI sangat mengapresiasi langkah penyelamatan industri keramik nasional melalui instrumen Tarif Barrier BMAD yang mana sesuai dengan aturan dan koridor World Trade Organization," ungkap Edy saat dihubungi Tirto, Rabu (10/7/2024).
Dalam keterangannya, Edy meyakini bahwa BMAD akan segera memulihkan kapasitas produksi keramik nasional, khususnya pabrik yang memproduksi Homogeneus Tiles/HT yang selalu terhambat head to head dengan produk impor asal Cina.
"Saat ini hanya mampu bertahan dengan tingkat utilisasi di bawah 40 persen karena terdampak berat kerugian akibat praktek dumping tersebut," ujarnya.
ASAKI optimistis dengan diberlakukan BMAD tingkat utilisasi produksi keramik nasional akan bisa kembali ke 80 persen pada tahun ini, dan bahkan diproyeksi menembus 90 persen pada 2025.
Kemudian, tambahnya, manfaat diberlakukan BMAD juga mengundang investasi baru dan penyerapan tenaga kerja. Beberapa importir telah memulai pembangunan pabrik keramik jenis HT dan diharapkan selesai pada 2025.
Edy membeberkan, salah satu trader/importir utama PT Trust Trading akan segera melanjutkan pembangunan pabrik di Kendal, Jawa Tengah, dengan kapasitas produksi 18 juta M2/tahun, dan menghasilkan nilai investasi Rp1,2 triliun.
Investasi tersebut juga akan menyerap 700 tenaga kerja. Kemudian investasi PT RKI di Batang, Jawa Tengah, dengan kapasitas produksi 21,5 juta M2/tahun, dan menghasilkan nilai investasi Rp1,5 triliun, serta menyerap 1.000 tenaga kerja.
Zulhas saat ini sedang mengkaji besaran BMAD dan BMTP seiring beberapa barang masih dalam proses penyelidikan. Meski begitu, dia mengusulkan bea masuk bisa dipungut sebesar 50 persen hingga 200 persen.
"Kita tunggu dulu, [bea impor] bisa 50 persen, bisa 100 persen, bisa sampai 200 persen, jadi tergantung dari hasil KPPI," ujarnya saat ditemui di Kementerian Perdagangan, Jumat (5/7/2024).
Usulan atas pengenaan bea masuk tujuh kategori barang impor juga diketahui berdasarkan Rapat Terbatas (Ratas) bersama Presiden Joko Widodo dan Kementerian Perindustrian.
Penulis: Faesal Mubarok
Editor: Irfan Teguh Pribadi
