tirto.id - Tersebutlah Kerajaan Pudjananti, salah satu dari tiga kerajaan terbesar di Sulawesi Tengah selain Banggai dan Sigi, pada masa silam. Pudjananti—yang sejak abad ke-14 Masehi beralih rupa menjadi Kerajaan Banawa dan beribukota di Donggala—terkenal sebagai kerajaan yang amat makmur berkat sektor perdagangannya kala itu.
Banyak orang-orang yang datang untuk berniaga di pelabuhan Donggala, bandar dagang milik Kerajaan Pudjananti atau Banawa. Bukan hanya pedagang dari Nusantara saja, melainkan juga kaum saudagar asing dari bermacam-macam bangsa di dunia, termasuk dari Gujarat (India), Cina, Arab, bahkan Eropa.
Pelabuhan Donggala memang pernah menyandang predikat sebagai bandar dagang terbesar dan teramai di Celebes, bahkan pernah nyaris direbut Portugis kendati gagal, serta akhirnya dikuasai Belanda kemudian beralih ke Jepang.
Sempat menjadi saksi bisu beberapa peristiwa bersejarah, pelabuhan Donggala mulai ditinggalkan sejak Orde Baru berkuasa dan belum mampu bangkit hingga tsunami memporak-porandakan dermaga di Teluk Palu ini pada 28 September 2018 lalu.
Bandar Niaga Legendaris
Mulanya, sebelum Kerajaan Banawa muncul sebagai salah satu pusat peradaban di Sulawesi Tengah, pelabuhan di Donggala hanya berupa dermaga kecil tempat para nelayan lokal menambatkan kapal. Tempat ini seringkali juga menjadi persinggahan sementara perahu-perahu tradisional untuk mengisi perbekalan sebelum melanjutkan pelayaran.
Nama Donggala tercatat dalam naskah-naskah lama yang di antaranya merupakan catatan perjalanan para petualang. Artikel J.V. Mills bertajuk “Chinese Navigators in Insulinde about A.D. 1500” dalam Archipel (Vol. 29, 1979), menyebutkan bahwa Donggala sudah dicatat dalam laporan dan panduan pelayaran Cina pada 1430 (hlm. 79).
Lokasi Donggala yang strategis, terletak di tengah jalur niaga Selat Makassar, membuatnya cukup mudah diakses dari utara, termasuk oleh para pelaut Cina, yang hendak menuju Makassar dan Jawa atau yang sedang dalam perjalanan pulang dari Sumba dan Timor.
Salah satu daya tarik Banawa dengan Donggala-nya adalah pohon cendana. Donggala merupakan penghasil komoditas yang sangat laku dan berharga mahal di pasaran Eropa itu.
Donggala pun mulai ramai dikunjungi kaum saudagar dari berbagai macam bangsa. Tak hanya para pedagang Cina. Orang-orang Melayu, Arab, India, bahkan Eropa juga berdatangan karena tergiur mendapatkan cendana dari Donggala selain berbagai jenis hasil bumi lainnya, termasuk rotan, damar, kelapa, serta rempah-rempah.
Orang Eropa pertama yang mencapai Sulawesi Tengah bernama Antonio de Paiva antara tahun 1542 dan 1544. Dikutip dari buku Sejarah Kebudayaan Sulawesi (1995) karya Abdul Madjid Kallo dan kawan-kawan, de Paiva adalah pedagang Portugis yang sudah cukup lama menjalin relasi dengan bangsa Melayu (hlm. 42).
De Paiva, ungkap James T. Collins dalam Sejarah Bahasa Melayu: Sulawesi Tengah 1793-1795 (2006), lantas menulis tentang kekayaan cendana di Donggala (hlm. ix). Semenjak itu, orang-orang Eropa, khususnya bangsa Portugis yang sering beroperasi di Maluku dan Timor, semakin banyak yang datang.
Ambisi Portugis yang ingin menguasai bandar niaga Donggala tidak tertahankan lagi. Pada 1669, orang-orang semenanjung Iberia ini menyerang Kerajaan Banawa. Namun, ambisi Portugis gagal karena angkatan perang Banawa masih mampu mempertahankan Donggala.
Jatuh ke Tangan Belanda
Selepas Portugis, giliran orang-orang Belanda yang datang ke Donggala. Mula-mula, tak lama setelah serangan Portugis, Belanda menjalin relasi dengan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Tengah, termasuk Banawa. Mereka menawarkan bantuan dalam hal keamanan.
Dikutip dari buku Sejarah Daerah Sulawesi Tengah (1984) terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tawaran tersebut disambut baik karena saat itu pesisir Sulawesi dan perairan Selat Makassar kerap diganggu gerombolan perompak dari Mindanao, Filipina.
Namun, lama-kelamaan pengaruh Belanda semakin kuat. Bangsa kompeni itu kian mendapat angin setelah membangun benteng atau loji di area kekuasaan Kerajaan Banawa maupun di wilayah-wilayah lainnya di Sulawesi Tengah.
Kerajaan Banawa selama ini masih mampu menangkal setiap ancaman karena kecakapan rajanya. Namun, memasuki abad ke-19, kepemimpinan Banawa mulai melemah, terutama pada era pemerintahan Ratu I Sandudongie (1800-1845).
Di sisi lain, Belanda rupanya menaruh perhatian khusus terhadap Sulawesi. Bahkan, menurut Abdul Madjid Kallo dan kawan-kawan, Gubernur Jenderal Hindia Belanda kala itu, Baron van der Capellen, membentuk sebuah komisi khusus untuk meneliti mengenai pulau yang terletak di antara Maluku dan Borneo tersebut (hlm. 113).
Pada 1824, Belanda berhasil memaksa Ratu I Sandudongie menandatangani kesepakatan. Kontrak perjanjian itu memuat isi yang pada intinya semakin menguatkan dominasi Belanda dalam monopoli perdagangan di Banawa, termasuk penguasaan atas pelabuhan Donggala.
Selain Banawa, tulis Sulaiman Mamar dalam Sejarah Sosial Daerah Sulawesi Tengah (1984), Belanda juga menaklukkan beberapa kerajaan lainnya di kawasan itu, termasuk Palu dan Tawaeli. Sektor perekonomian dikuasai kompeni. Pelabuhan Donggala yang melegenda itu pun beralih tangan.
Donggala masih bertahan kendati di bawah kendali Belanda. Saat Kerajaan Banawa dipimpin Raja La Sa Banawa I Sanggalea Dg Paloera (1845-1888), kota pelabuhan ini kerap disambangi para petualang dunia. Salah satunya Joseph Conrad, pengelana sekaligus penulis asal Inggris kelahiran Polandia, seperti yang diungkap Maya Jasanoff dalam The Dawn Watch: Joseph Conrad in a Global World (2017).
Nyaris Mati di Era Orde Baru
Belanda masih menguasai Banawa dan Donggala hingga masuknya Jepang ke Sulawesi pada pertengahan 1942. Pecah pertempuran sengit yang berakhir dengan kekalahan Belanda. Sejak itu, pelabuhan Donggala menjadi pusat kedudukan pejabat Jepang yang juga membawahi Palu dan beberapa wilayah lainnya.
Pelabuhan Donggala pernah pula menjadi saksi bisu perjuangan di Sulawesi Tengah setelah Indonesia merdeka. Saat itu, Belanda dengan topeng NICA datang lagi, membonceng tentara Sekutu yang baru saja memenangkan perang atas Jepang.
Jamrin Abubakar dalam artikel “Kisah Dardanella dan Lahirnya Sandiwara Pemuda Donggala” menuliskan, tanggal 21 November 1945, barisan Pemuda Indonesia Merdeka (PIM) menurunkan bendera Belanda yang dikibarkan di halaman Kantor Bea-Cukai pelabuhan Donggala.
Setelah penyerahan kedaulatan sejak akhir 1949 pun, Pelabuhan Donggala belum sepenuhnya tenang. Menurut Makmun Salim dalam Sedjarah Operasi Gabungan Terhadap PRRI-Permesta (1971), dari tanggal 27 hingga 30 April 1958 bandar niaga ini dibombardir pesawat tempur Bomber B-26 dalam konfrontasi terkait gerakan Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta (hlm. 65).
Pesawat itu milik Angkatan Udara Amerika yang mendukung gerakan Permesta. Serangan udara terhadap Pelabuhan Donggala tersebut mengakibatkan lima kapal perang RI tenggelam bersama peralatan perang, senjata, truk, tank, dan perbekalan, serta menewaskan sejumlah anak buah kapal dan nahkoda.
Maka, sebut Sutrisminingsih dalam Sejarah Penumpasan Pemberontakan PRRI (2012), angkatan perang RI menjalankan Operasi Insyaf untuk merebut kota pelabuhan Donggala dan Palu dari orang-orang Permesta beserta pendukungnya (hlm. 35).
Peran Pelabuhan Donggala, baik dalam sektor perdagangan maupun militer, masih krusial hingga masa-masa itu. Namun, memasuki era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, bandar niaga ini mulai tergerus pengaruhnya, bahkan sekarat dan nyaris mati.
Sebagaimana dilaporkan majalah Panji Masyarakat (2000), sejak 1978 pemerintah Orde Baru mengalihkan fungsi dan status pelabuhan nasional dari Donggala ke Pantoloan (hlm. 472). Tentunya kebijakan ini dilakukan atas dasar sejumlah pertimbangan tertentu. Namun, dampaknya teramat nyata bagi Donggala.
Bandar dagang yang pada masa silam pernah jaya dan sering dikunjungi kaum saudagar dari seluruh penjuru bumi ini mulai ditinggalkan. Meskipun tidak sepenuhnya kolaps, Donggala bukan lagi pelabuhan utama di Sulawesi Tengah.
Ibarat kata hidup segan mati tak mau, pelabuhan Donggala senantiasa akrab dengan kesepian, bahkan berlanjut hingga era Reformasi. Nasib pilu bekas simbol kemakmuran Kerajaan Banawa ini pun lengkap setelah gempa bumi dan tsunami menerjang Donggala pada 28 September 2018 lalu.
Editor: Ivan Aulia Ahsan
