Menuju konten utama

PDN Diserang, DPR Minta Penjelasan Menkominfo Kamis Besok

Meutya mengatakan Komisi I akan meminta penjelasan Menkominfo dan BSSN tentang langkah yang sudah ditempuh usai serangan terhadap server PDN.

PDN Diserang, DPR Minta Penjelasan Menkominfo Kamis Besok
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid memimpin rapat kerja antara DPR, Kementerian Pertahanan, Kemenkeu, dan TNI di kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/6/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/Spt.

tirto.id - Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, mengatakan akan memanggil Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk datang ke DPR pada Kamis (27/6/2024) besok. Pemanggilan itu menyusul serangan brain chiper ransomware terhadap Pusat Data Nasional (PDN).

"Kominfo, BSSN, mungkin ada beberapa pihak lain yang memang mengurusi teknologi cyber security-nya dalam cyber security pusat data nasional kita. Kamis besok [dipanggil]," kata Meutya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/5/2024).

Meutya mengatakan Komisi I akan meminta penjelasan Menkominfo dan BSSN tentang langkah yang sudah ditempuh usai serangan terhadap server PDN. Setelah mendengarkan penjelasan, nantinya akan dilakukan evaluasi terhadap Kemenkominfo dan BSSN.

"Ya, kita dengar penjelasan dulu, selama ini hanya lihat dari press conference BSSN dari pihak pemerintah, kan itu sangat singkat. Kita perlu pendalaman. Jadi, besok penjelasan dari pemerintah, apa yang sudah dilakukan, baru kemudian kalau data sudah lengkap, evaluasi," ucap Meutya.

Ihwal saling tuding Kemenkominfo dan BSSN, Meutya mengatakan akan dicarikan benang merah agar DPR bisa menyarankan siapa yang bertanggung jawab atas serangan server PDN. Menurut Meutya, tidak produktif dan solutif bila saling tuduh. Kerja sama, kata dia, menjadi kunci untuk membereskan masalah ini.

"Masalah belum beres kok malah jadi saling tuduh duluan. Saling tuduh itu kan perlu energi. Ngeberesin masalah ini perlu energi luar biasa," ujar Meutya.

Serangan siber tengah marak di Indonesia. Di antaranya, serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional (PDN) milik pemerintah. Serangan tersebut diduga akibat kelompok LockBit lewat aplikasi LockBit 3.0. Mereka meminta uang tebusan 8 miliar dolar AS atau sekitar Rp131 triliun.

Menkominfo, Budi Arie Setiadi, memastikan pemerintah tidak akan membayar uang tebusan untuk mengaktifkan kembali Pusat Data Nasional (PDN) setelah diserang ransomware LockBit 3.0.

“Tidak akan [bayar],” tegas Budi Arie saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin kemarin.

Selain itu, Mabes TNI juga tengah mendalami dugaan peretasan dan pencurian data yang dilakukan oleh MoonzHaxor sebagaimana keterangan yang disampaikan akun @FalconFeedsio.

“Terkait akun Twitter Falcon feed yang merilis bahwa data Bais TNI diretas, sampai saat ini masih dalam pengecekan yang mendalam oleh tim siber TNI,” kata Kapuspen Mabes TNI, Mayjen TNI Nugraha Gumilar kepada Tirto, Selasa (25/6/2024).

Dugaan peretasan dan penjualan data hasil peretasan BAIS disampaikan oleh akun @FalconFeedsio. Dalam unggahan tersebut, akun menyatakan bahwa data BAIS dijebol dan dijual di forum media sosial BreachForums.

Pihak FalconFeedsio juga menyampaikan bahwa upaya peretasan serupa dilakukan pada 2021, di mana jaringan internal Badan Intelijen Negara pernah diretas kelompok Cina.

Baca juga artikel terkait PUSAT DATA NASIONAL atau tulisan lainnya dari Fransiskus Adryanto Pratama

tirto.id - Flash news
Reporter: Fransiskus Adryanto Pratama
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Irfan Teguh Pribadi