tirto.id - PDI Perjuangan menganggap pelaporan Bupati Boyolali Seno Samodro ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI oleh pendukung Prabowo Subianto merupakan sikap yang berlebihan.
Menurut Hasto, tak ada hal salah yang dilakukan Seno selaku kepala daerah di Boyolali menyikapi pidato calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto. Seno dilaporkan Ke Bawaslu RI karena diduga melakukan tindakan yang merugikan dan menguntungkan pihak tertentu pada pemilu 2019.
"Dari kasus tersebut, sebaiknya kita mengambil pelajaran tentang pentingnya tata-krama politik dan perlunya bagi pemimpin politik untuk memahami kultur budaya bangsanya sendiri," kata Hasto dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa (6/11/2018).
Akhir pekan lalu, sejumlah massa menggelar aksi di jalan-jalan utama Boyolali menyikapi pidato Prabowo. Aksi itu dikabarkan dihadiri Seno.
Pidato Prabowo yang ditanggapi masyarakat Boyolali berisi pernyataan soal "tampang Boyolali". Menurut Prabowo, muka orang-orang Boyolali tak bisa masuk ke hotel-hotel mewah di Ibu Kota.
"Apa yang dilakukan oleh Pak Seno masih wajar. Beliau mengawal rakyatnya, dengan demikian demonstrasi berlangsung tertib dan damai. Apa yang dilakukan sebagai bagian pendidikan politik untuk disampaikan ke Pak Prabowo agar berhati-hati dalam berbicara dan jangan eksploitir kemiskinan rakyat hanya untuk tujuan kekuasaan politik," kata Hasto.
Politikus asal DIY itu juga menyebut pernyataan Prabowo soal masyarakat Boyolali tak pantas dikeluarkan di Indonesia. Menurut Hasto, setiap politikus harusnya memahami disiplin berbicara dan kultur bangsa sebelum mengemukakan sebuah pernyataan.
"Apa yang disampaikan Pak Prabowo hanya pas dalam budaya barat. Mungkin karena Pak Prabowo lama hidup di luar negeri sehingga tidak memahami tepo seliro dalam budaya Jawa, ataupun kurang paham budaya Indonesia karena masa kecilnya dibesarkan di negara barat," katanya.
Penulis: Lalu Rahadian
Editor: Yantina Debora
