tirto.id - Pengerahan polisi ini dilakukan guna menjaga keamanan dan menjamin penghormatan atas hak asasi manusia (HAM) di negara Afrika Timur itu.
Lebih dari 450 orang tewas sejak Presiden Pierre Nkurunziza memenangi pemilihan pada term ketiga tahun lalu. Langkah itu dinilai oposisi melanggar Undang-Undang (UU) dan kesepakatan damai yang mengakhiri perang warga pada 2005.
Para korban bentrok diantaranya, pejabat pemerintah dan anggota oposisi. Mereka saling membunuh untuk balas dendam. Bahkan, seperempat dari satu juta warga ikut melarikan diri akibat kekerasan tersebut.
"Mengingat tingginya tensi sekaligus kekerasan, DK-PBB mesti melihat dan mendengar situasi di sana guna mengantisipasi serta menjamin kemungkinan terburuk di Burundi tak terjadi," ungkap Duta Besar Prancis untuk PBB Francois Delattre.
Insiden itu menjadi perhatian negara kawasan yang sempat trauma atas kejadian genosida di Rwanda, 1994.
Burundi, sebagaimana Rwanda, didominasi etnis Hutu, serta dihuni kaum minoritas, etnis Tutsi.
Sejauh ini, aksi kekerasan lebih dilatari motif politik dibanding isu etnis.
Namun Komisi PBB untuk HAM bulan lalu mengkhawatirkan tingginya kasus kekerasan, serta banyaknya hasutan yang berujung pada bentrok antar etnis.
"Saat ini kami akan bertindak sebelum kemungkinan terburuk terjadi," ujar Wakil Duta Besar Malaysia Siti Hajjar Adnin di depan para anggota DK-PBB.
Namun, Duta Besar PBB untuk AS Samantha Power mengungkap, resolusi itu tak cukup kuat, mengingat polisi hanya berperan sebagai pengamat masalah di Burundi.
Alhasil ia mengingatkan, "situasi di sana kemungkinan besar akan terus memburuk." "Saya belum melihat jelas, para anggota dewan keamanan telah mempelajari sejarah di Rwanda, meski mereka telah menyatakannya berulang kali," ujar Power.
"Polisi tak ditempatkan untuk melindungi warga, walaupun masyarakat di sana sangat membutuhkannya. Hal itu yang mestinya membuat kita malu." Burundi hanya akan menerima lebih dari 50 polisi tak bersenjata PBB, serta menegaskan, kedaulatan negaranya mesti tetap dihormati.
Pasalnya, PBB membutuhkan izin pemerintah Burundi untuk mengirim petugas ke negara itu.
Anggota DK-PBB tetap, China bersama Angola, Mesir, dan Venezuela abstain dari pungutan suara penempatan polisi tersebut.
"Dalam pungutan suara terkait pengiriman polisi PBB ke Burundi, penting bagi kami untuk menghormati kedaulatan, kemerdekaan, dan kesatuan wilayah negara itu," ujar Duta Besar China untuk PBB Liu Jieyi di hadapan para anggota DK-PBB.
Ia menambahkan, resolusi itu tak memperlihatkan prinsip tersebut, alhasil China memilih abstain
Penulis: Putu Agung Nara Indra
Editor: Putu Agung Nara Indra
