Menuju konten utama

PAN Siap Masuk Pemerintahan Jika Diajak Gabung Koalisi Jokowi

Sekjen PAN menyatakan partainya siap bergabung dengan pemerintahan jika diajak bergabung oleh koalisi Jokowi-Ma'ruf. 

PAN Siap Masuk Pemerintahan Jika Diajak Gabung Koalisi Jokowi
Sekjen PAN Eddy Soeparno (tengah) didampingi jajaran pengurus partai memberikan keterangan pers terkait hasil putusan sidang MK, di Kantor DPP PAN, Jakarta, Kamis (27/6/2019). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww.

tirto.id - Sekjen PAN Eddy Soeparno mengatakan bahwa partainya siap berkontribusi di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, jika memang ada tawaran.

Dia menyatakan hal itu saat akan mengikuti rapat koalisi di rumah Prabowo, jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019) sore. Rapat itu digelar koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga usai Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan sengketa hasil Pilpres 2019 pada Kamis kemarin.

Kendati demikian, Eddy mengaku PAN memang belum menentukan sikap politik setelah Pilpres 2019. Sebab, sikap PAN akan ditentukan pada Mukernas tahunan 2019.

"Kita sudah mengkaji beberapa opsi yang ada. Apakah opsi berada di luar pemerintahan bagaimana. Kalau sampai ada opsi pertimbangan untuk masuk pemerintahan, kalau diajak, dengan catatan kalau diajak ya," kata Eddy.

Eddy menyatakan demikian karena menyadari partainya bukanlah pihak yang mendukung pasangan yang memenangkan Pilpres 2019.

"Tetapi, intinya begini, berada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan itu sama saja mulianya, asal kita bisa jalankan agenda kerakyatan yang baik," ujar Eddy.

Sementara itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf belum bisa menentukan siapa saja partai di luar koalisi yang akan bergabung dengan pemerintahan.

Menurut Wakil Ketua TKN Abdul Kadir Karding, meski PAN, Demokrat, dan Gerindra dikabarkan akan merapat ke pemerintahan, hal itu belum bisa dipastikan.

"Sekali lagi, tidak bisa kita pastikan, karena itu kita berharap koalisi yang terjadi adalah koalisi substantif bukan koalisi sekadar bagi-bagi kekuasaan, tetapi koalisi substantif artinya seluruh partai yang bergabung itu adalah partai yang memiliki komitmen untuk mengikuti visi misi dan kebijakan Pak Jokowi dan aturan main yang ada," kata Karding ketika dihubungi, pada hari ini.

Baca juga artikel terkait PILPRES 2019 atau tulisan lainnya dari Haris Prabowo

tirto.id - Politik
Reporter: Haris Prabowo
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Addi M Idhom