tirto.id - Menyusul sejumlah isu keretakan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan salah satu partai koalisi pemerintah Partai Amanat Nasional (PAN), Ketua Pelaksaba Rapat Kerja Nasional ke-III PAN Yandri Susanto menegaskan bahwa hubungan partainya dengan Jokowi baik-baik saja.
"Selama ini hubungan PAN dengan pemerintah berjalan baik," kata dia dikutip dari Antara, Selasa (8/8/2017).
Yandri juga memastikan bahwa Rakernas PAN 2017 tidak akan membahas terkait posisi di kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
"Tidak akan dibahas dalam Rakernas karena hubungan PAN dengan pemerintah berjalan baik terutama antara ketua umum DPP PAN dengan Presiden Joko Widodo," kata Susanto.
Kendati demikian, dia mengatakan bahwa sikap PAN yang tidak sejalan dengan pemerintah, terutama di Pilkada DKI Jakarta 2017 dan RUU Pemilu dengan presidential threshold 20 persen, merupakan sikap mandiri yang ditunjukkan partai politik itu.
"Sikap PAN mengenai isu kekinian di Pilkada Jakarta dan RUU Pemilu merupakan sikap kemandirian PAN," ujarnya.
Susanto mengimbuhkan, dalam Rakernas juga diprediksikan tidak membahas mengenai calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung dalam Pemilu 2019. Hal itu menurut dia karena masih ada Rakernas 2018 dan di tingkat panitia pelaksana belum dibahas terkait itu.
Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais sempat meminta PAN mundur dari koalisi pemerintah yang sedang berkuasa saat ini. Ia bahkan meminta kader PAN, Asman Abnur mundur dari posisinya sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).
Baca juga:
- Menpan-RB Tetap Bekerja Meski Diminta Mundur Amien Rais
- Sikap Amien Rais Minta Menpan-RB Mundur Dinilai Kurang Etis
- Nasdem Ingin PAN Mundur Saja dari Kabinet Jokowi
Menanggapi hal itu, Asman Abnur menyatakan hingga saat ini masih bekerja sesuai jabatannya meskipun ada permintaan dirinya mengundurkan diri.
"Itu urusan politik, saya tidak ikut karena tugas saya sekarang hanya di profesional, bekerja," kata Asman Abnur ketika ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/7/2017).
Menanggapi desakan itu, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menjawab singkat bahwa persoalan kabinet menjadi hak prerogatif presiden.
"Ya itu hak prerogatif Presiden, itu haknya Presiden," singkat Zulkifili di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (24/7/2017), seperti dikutip dari Antara.
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Alexander Haryanto