"Ongkos Sosial" Orang Tua Murid, Biaya Tambahan Lebih dari SPP

tirto.id - Niat Cindy (37) untuk menyekolahkan anak pertamanya di salah satu sekolah swasta terkemuka di kawasan Tangerang Selatan tampak sudah mantap. Secara nama besar, kurikulum, dan kualitas pembelajaran, sekolah tersebut memang unggul dibanding sekolah swasta lain yang berada di kawasannya.

Namun, niat yang mantap itu mulai goyah saat mendengar cerita dari rekan kerjanya yang sudah lebih dulu menyekolahkan anak di sana.

“Teman kerja cerita, anaknya sekolah situ, tiap antar jemput sekolah harus pakai mobil. Kalau anak ulang tahun wajib dirayain, kalau enggak pasti bakal diomongin sama orang tua murid lainnya,” ceritanya kepada Tirto, Jumat (25/7/2025).

Mendengar hal itu, ia jadi mempertimbangkan ulang untuk menyekolahkan anaknya di sekolah itu. Dari sisi finansial, ia merasa ada tekanan baginya sebagai orang tua untuk bisa mengikuti standar gaya hidup para orang tua dari sekolah yang dinilai elite tersebut.

Melihat hal tersebut, ia menjadi lebih berhati-hati dalam memilih sekolah, menyadari bahwa kurikulum dan fasilitas saja tidak cukup sebagai bahan pertimbangan.

“Karena selain gak mau tertekan secara sosial, aku juga gak mau anak tumbuh di lingkungan yang toxic,” kisahnya.

Mirip seperti kisah Cindy, belum lama ini, ramai diperbincangkan di media sosial curahan hati orang tua murid yang mengaku keberatan dengan biaya pergaulan sosial antarorang tua murid di sekolah.

Cerita di media sosial tersebut menyoroti “biaya ekstra” seperti uang komite, patungan ulang tahun guru, uang kas kelas, hingga uang jalan bareng nonton sekelas. Pemilik akun mengatakan sebenarnya dia mampu membiayai uang sekolahnya, sayangnya dia keberatan dengan "ongkos sosialnya".

Pergaulan Sosial Orang Tua Jadi Pertimbangan dalam Memilih Sekolah

Deandra (29), salah satu orang tua murid, menyampaikan bahwa lingkungan sosial antarorang tua turut menjadi salah satu pertimbangan dalam memilih sekolah untuk anaknya. Selain aspek kurikulum dan biaya pendidikan formal seperti Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), perkara biaya sosial juga dia pikirkan.

Ia menilai di sekolah swasta yang tergolong elite, social cost-nya juga lebih tinggi. Mulai dari standar goody bag saat ulang tahun anak, patungan untuk Hari Guru atau kenaikan kelas, hingga kegiatan sosial lainnya yang dianggap lazim ditemui di kalangan orang tua

“Tapi saya lebih mengedepankan value. Apakah value pedagogisnya sesuai dengan yang saya cari untuk anak saya? Bila iya, maka cost sosial itu saya anggap jadi konsekuensi saja, bukan deal breaker,” ceritanya kepada wartawan Tirto, Jumat (25/7/2025).

Meskipun tidak mengalami secara langsung, perempuan yang akrab disapa Izka itu mengaku pernah menemukan berbagai cerita orang tua seperti cerita Cindy, di atas. Bahkan, menurutnya, di sekolah negeri yang disebut gratis pun, kerap muncul biaya-biaya tersembunyi yang harus dikeluarkan.

Terkait nominal yang dianggap masih “wajar” untuk pengeluaran sosial orang tua di luar biaya resmi akademik, Izka mengaku tidak memiliki batasan tetap. Selama masih dia sanggupi, dirinya masih tidak keberatan.

Namun, jika dirasa tidak rasional, ia memilih untuk tidak berpartisipasi meskipun konsekuensinya bisa saja menjadi kurang akrab dengan komunitas orang tua lainnya.

“Selama ini rata-rata masih di kisaran Rp100 ribu sampai Rp250 ribu ketika kenaikan kelas. Kalau dibandingkan dengan SPP, bisa 20-30 persen. Tapi itu kan occasionally ya, gak yang tiap bulan,” ujarnya

Beban "ongkos sosial" beratkan orang tua

Cerita lain diberikan Putri (30), orang tua murid asal Kota Tangerang Selatan. Dia tak menampik soal adanya fenomena “ongkos sosial” orang tua di sekolah yang belakangan ini marak dibicarakan.

Bahkan, ia menjelaskan di sekolah anaknya ada komite yang berisi para orang tua murid. Keberadaan komite tersebut menurut pandangannya selama ini berkesan positif, di antaranya sebagai penyambung lidah antara orang tua dan sekolah/guru.

“Tapi kadang memang ada agenda-agenda yang gak berkaitan dengan sekolah. Misal kaya arisan bulanan antar ibu-ibu, makan dan ngopi-ngopi bareng, kadang tiap pulang sekolah. Pas liburan akhir tahun besok misalnya, udah ada agenda tuh ibu-ibu buat liburan ke luar kota bareng,” ujarnya saat dihubungi Tirto, Jumat (25/7/2025).

Dari sisi finansial, hal itu kadang menjadi beban baginya, mau tak mau ia harus mengeluarkan uang lebih untuk kegiatan di luar akademik anaknya. Meski berat. Pasalnya, ia juga tengah berhemat untuk bermacam kebutuhan pokok lainnya seperti untuk cicilan rumah. Dalam sebulan, ia bahkan menghitung biaya sosial tersebut bisa lebih dari 50 persen SPP bulanan.

Meskipun demikian, Putri tidak serta-merta memandang negatif keberadaan pengeluaran non-akademik dari kegiatan atau pergaulan antar orang tua murid tersebut. Sebagai seorang ibu muda yang baru memiliki anak semata wayang, bergaul dengan sesama orang tua murid memberikan manfaat dan pengalaman baginya dalam hal pola asuh anak.

“Tapi di sisi lain sebagai ibu yang juga bekerja kadang berat juga buat ikut bersosialisasi. Ada aja yang nanyain kenapa jarang ikut ngumpul dan aktif kegiatan bareng ibu-ibu. Kalo dibilang ‘tekanan’ buat ikut bersosialisasi sih ada, kadang curi-curi waktu juga buat ikut acara. Gak enak juga kalo kita jarang muncul,” ujarnya

Orang Tua Takut Kena Sanksi Sosial

Peneliti psikologi sosial dari Universitas Indonesia (UI), Wawan Kurniawan, menilai fenomena ongkos sosial di antara orang tua murid merupakan cerminan nyata dari bagaimana norma sosial dan tekanan konformitas bekerja dalam kehidupan sehari-hari.

Ia menyebut, ketika anak memasuki dunia sekolah, para orang tua secara otomatis tergabung dalam komunitas sosial baru, yaitu komunitas orang tua murid.

Di dalam komunitas ini, terbentuk berbagai norma tak tertulis, seperti kebiasaan mengikuti arisan, berpartisipasi dalam urunan, berpakaian dengan gaya tertentu, hingga cara berkomunikasi yang khas.

“Orang tua yang ingin merasa diterima cenderung mengikuti norma-norma tersebut, meskipun mungkin bertentangan dengan nilai-nilai pribadi atau kondisi ekonomi mereka,” ujarnya saat dihubungi Tirto, Jumat (25/7/2025).

Wawan menjelaskan hal ini sejalan dengan teori identitas sosial yang dikemukakan oleh Tajfel dan Turner (1979), yang menjelaskan bahwa manusia memiliki kebutuhan untuk menjadi bagian dari kelompok sosial yang dianggap bernilai.

Menurutnya, inilah yang menyebabkan banyak orang tua mengikuti berbagai bentuk “ongkos sosial”. Bukan karena mereka sepenuhnya menyetujui praktik tersebut, melainkan karena adanya ketakutan terhadap sanksi sosial yang bersifat implisit, seperti dianggap tidak kompak, pelit, atau tidak peduli terhadap komunitas sekolah.

Dampak psikologis

Tahap awal, munculnya kecemasan sosial merupakan dampak yang paling umum.

“Orang tua yang merasa harus mempertahankan citra tertentu akan terus hidup dalam kekhawatiran dinilai atau terbongkar identitas aslinya. Perasaan ini berakar pada ketakutan akan penolakan sosial, yang dalam psikologi sosial menjadi pemicu utama stres dalam interaksi sosial,” ujarnya.

Selain itu, kondisi semacam ini juga berisiko menimbulkan disonansi kognitif, yaitu ketegangan psikologis akibat ketidaksesuaian antara nilai pribadi dengan perilaku aktual, sebagaimana dijelaskan dalam teori yang dikembangkan Leon Festinger (1957).

Dampak berikutnya adalah risiko mengalami burnout sosial atau kelelahan emosional. Kondisi ini umumnya muncul ketika seseorang merasa harus terus menyesuaikan diri secara berlebihan, mulai dari menjaga penampilan, terlibat dalam percakapan yang tidak autentik, hingga menghadiri kegiatan sosial yang sesungguhnya tidak dinikmati.

“Secara keseluruhan, tekanan untuk berpura-pura dan menyesuaikan diri dalam komunitas sosial yang tidak sesuai dengan identitas sejati atau kapasitas ekonomi seseorang merupakan beban psikologis serius. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh sosial terhadap perilaku individu, bahkan di kalangan dewasa dan dalam ranah yang sangat personal seperti pengasuhan anak,” ujarnya.