tirto.id - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji dari Fraksi Partai Golkar, Nusron Wahid, membantah pernyataan Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, bahwa keberadaan Pansus Hak Angket Haji DPR RI disebabkan masalah pribadi demi menyerang marwah PBNU.
Nusron mengingatkan bahwa pembentukkan Pansus tersebut dilakukan secara kolektif dan kolegial dalam fraksi-fraksi DPR.
“Saya mohon maaf kepada Ketua Umum PBNU, Gus Yahya Staquf, di DPR tidak mengenal masalah pribadi. Siapapun Menteri Agama atau pejabat publik yang ugal-ugalan menjalankan pemerintahan dan diduga melanggar undang-undang, DPR sesuai tugasnya dalam pengawasan, pasti menggunakan hak konstitusionalnya, jadi akan tetap di-pansus. Sekali lagi bukan sentimen pribadi, karena kebetulan menterinya adik Ketua Umum PBNU,” kata Nusron Wahid dalam keterangan pers, Minggu (28/7/2024).
Nusron meminta PBNU tidak ikut campur dengan urusan DPR tersebut. Menurutnya, Yahya selaku Ketua Umum PBNU lebih fokus pada urusan kemasyarakatan seperti sekolah agama dan pesantren.
“Sebaiknya antar elemen saling menghormati haknya. PBNU fokus urus umat dan pesantren. Soal Pansus Hak Angket sudah ada mekanisme dan aturannya di DPR. Ini urusan DPR dengan Menteri Agama. Tidak ada kaitannya dengan yang lain, termasuk PBNU yang bukan bagian dari pemerintahan. Apalagi jika dibawa pada sentimen pribadi, tidak pada tempatnya," kata dia.
Nusron Wahid menerangkan bahwa pembentukkan Pansus Haji telah dilandasi dengan indikasi, data, dan dalil hukum yang kuat. Data-data tersebut nantinya akan diverifikasi, dibuktikan dalam proses angket yang berjalan.
“Kalau memang haji tidak dianggap masalah dan baik-baik saja tentu tidak akan ada Pansus Haji. Ini proses biasa, proses dialektika data dan fakta antara DPR dan Menteri Agama. Kita ikuti saja prosesnya dengan transparan dan akuntabel supaya tidak menimbulkan fitnah dan rumor antara DPR dan Kementerian Agama," katanya.
Menanggapi hal itu, Wakil Sekjen PBNU, Suleman Tanjung, menyayangkan pernyataan Nusron Wahid. Menurutnya, ungkapan Nusron Wahid tak elok karena dia bagian dari PBNU.
“Pak Nusron ini kan masih tercatat sebagai ketua LPP PBNU. Sangat tidak elok lah mengungkapkan pernyataan demikian,” kata Suleman Tanjung, Senin (29/7/2024) dalam keterangan pers.
Sulaeman menjelaskan bahwa pernyataan Yahya yang menyinggung Pansus Angket Haji karena terdesak oleh pertanyaan wartawan. Dia menilai jawaban Yahya hanya bersifat normatif.
"Faktanya, kata Gus Yahya, banyak masyarakat yang menilai haji kali ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Jika Pansus tetap jalan, Gus Yahya menduga ada masalah pribadi di dalamnya," katanya.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Irfan Teguh Pribadi
