tirto.id - Jelang Pemilu Israel pada 27 Oktober 2026, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang dipastikan maju kembali dalam pemilihan menuai badai kritikan dari warga negaranya sendiri, termasuk oposisi. Ia dituding telah mengabaikan peringatan serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 dari UEA dan Mesir, yang menyebabkan Israel mengalami "Hari Paling Mematikan", yang menewaskan setidaknya 1.200 warga Israel.
Pemilihan umum untuk parlemen (Knesset) pada 27 Oktober 2026 menjadi yang pertama kali diadakan kembali sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Sejak peristiwa "paling mematikan" dalam sejarah Israel itu, lanskap politik negara tersebut mulai bergeser, akibat serangkaian kritik dari warga Israel yang menyalahkan pemerintahan terkait peristiwa yang melanda negaranya.
Dalam hal ini, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang telah menjabat lama sejak 2009, menjadi sorotan karena dituding jadi penyebab Hamas bisa memporak porandakan Israel dalam peristiwa 7 Oktober tiga tahun silam. Laporan terbaru menyebut bahwa sebelum serangan yang diklaim sebagai "gempa bumi" itu, Netanyahu sebenarnya telah diperingatkan, termasuk oleh UAE dan Mesir. Namun, ia memilih mengabaikannya.
Isu tersebut kemudian jadi tombak bagi para oposisi dengan mengampanyekan Netanyahu "tidak layak" karena gagal mengantisipasi eskalasi serangan mengerikan dari militan Hamas. Akibatnya, menurut laporan lembaga penyiaran publik Israel, KAN, elektabilitas koalisinya bersama partainya, Likud, ikut merosot.
Imbas dari pengabaian akan peringatan peristiwa 7 Oktober itu juga turut memperdalam perpecahan di internal partai, termasuk warga Israel. Alhasil, dominasi Netanyahu pun kini diambang jurang, disusul kampanye partai oposisi yang terus menyudutkannya.
Tulah Netanyahu dan Serangan 7 Oktober 2023
Mengutip The Guardian, di tengah panasnya persaingan menuju pemilihan Knesset (Parlemen), Perdana Menteri, sebuah buku karya wartawan Haaretz, menuding bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sempat mengabaikan peringatan dari Presiden Uni Emirat Arab terkait rencana Hamas untuk melancarkan eskalasi serangan dengan skala besar terhadap Israel, seminggu sebelum serangan 7 Oktober 2023.
Dalam laporan Haaretz, pemimpin Hamas saat itu, Yahwa Sinwar, telah memperingatkan seorang mantan pejabat Palestina bahwa para militannya sedang mempersiapkan "operasi mengerikan" yang ia gambarkan sebagai "gempa bumi". Dalam hal ini, Presiden UEA, Mohamed bin Zayed Al Nahyan juga telah membicarakan peringatan tersebut kepada Netanyahu tepat satu setengah minggu sebelum serangan mematikan Hamas.
Tuduhan-tuduhan yang dirilis dalam buku berjudul "Hostages: 843 Days of Abandonment" pada Selasa (6/10) waktu setempat, memunculkan badai kritik keras yang bersarang langsung pada Benjamin Netanyahu. Bukan tanpa alasan, serangan Hamas pada 7 Oktober tiga tahun lalu menyebabkan lebih dari 1.200 warga Israel tewas, dan sedikitnya 251 orang lainnya disandera.

Buku tersebut mengklaim bahwa presiden UEA, Mohamed bin Zayed sering berkomunikasi dengan para pemimpin senior Israel, termasuk Netanyahu dan presiden Israel, Isaac Herzog. Dalam komunikasi di akhir September 2023, bin Zayed juga disebut telah memperingatkan Netanyahu bahwa Sinwar sedang merencanakan operasi besar. Namun, Netanyahu justru bereaksi dengan tenang terhadap peringatan tersebut.
Sementara itu menurut laporan YNET Global, terkait rencana pemimpin Hamas, Mesir juga disebut telah memperingatkan Netanyahu tentang "sesuatu yang tidak biasa, sebuah operasi mengerikan" yang tengah disiapkan oleh para militan bawahan Sinwar.
Selain itu, dalam buku tersebut menyebut bahwa pemimpin Hamas, Yahya Sinwar, sempat menghubungi seorang tokoh Fatah kemudian mengatakan "Sampaikan kepada Israel bahwa saya sedang merencanakan kejutan besar bagi mereka jika mereka tidak membuat kemajuan." Toktoh Fatah itu, Eldar, lalu meneruskan pesan tersebut kepada rekannya yang kini jadi penasihat bin Zayed.
Setelah menerima pesan tersebut, Mohamed bin Zayed kemudian menghubungi Netanyahu. Dalam komunikasi selama 45 menit itu, pemimpin UEA berusaha memastikan Netanyahu telah menerima peringatan ancaman Hamas setelah kepala Shin Bet, Ronen Bar, sudah lebih dulu menerima informasi tersebut pada 15 September 2023.
Dalam buku tersebut, Netanyahu juga dituding sengaja menyembunyikan atau tidak meneruskan informasi krusial tersebut baik dari UEA maupun Mesir kepada kepala lembaga keamanan maupun intelijen Israel. Sehingga, ketika Hamas melancarkan serangannya, negara tersebut dalam kondisi "tidak siap".
Serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 dicatat sebagai hari "paling mematikan" dan "paling traumatik" dalam sejarah Israel. Dalam peristiwa tersebut, setidaknya 1.200 orang tewas di pihak Israel, ribuan lainnya mengalami luka-luka, serta 251 orang diculik ke galur Gaza. Imbas serangan itu juga membuat ratusan ribu warga Israel di wilayah perbatasan terpaksa mengungsi.
Menanggapi buku yang berisi tuduhan pemerintahan, kantor Netanyahu membantah keras dan menyebut segala tuduhan yang bersarang padanya adalah kebohongan. Bahkan, bantahan itu juga menyebut bahwa Netanyahu tidak menjalin komunikasi dengan UEA.
“Itu sepenuhnya bohong. Perdana Menteri Netanyahu tidak berbicara dengan presiden Uni Emirat Arab selama periode yang dimaksud dan tidak menerima peringatan apa pun darinya,” demikian pernyataan kantor tersebut.
Kekecewaan keluarga Korban Serangan 7 Oktober
Mengutip Anadolu, sejak masifnya tuduhan yang bersarang pada Netanyahu soal serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, ratusan warga Israel menggelar demonstrasi menentang sang Perdana Menteri yang dinilainya gagal menindaklanjuti peringatan soal eskalasi serangan "paling mematikan" tersebut.
"Semua orang berbohong, hanya Anda yang berkata benar," ujar para demonstran yang menyindir Netanyahu.
Dalam aksi tersebut, keluarga warga yang tewas atau ditawan dalam serangan 7 Oktober menuding kepemimpinan Netanyahu yang berupaya menutupi tanggung jawabnya atas situasi paling mengerikan dalam sejarah negara tersebut.
"Peringatan demi peringatan, tetapi setiap kali kami mendengar jawaban yang sama: 'Saya tidak tahu'," kata Einav Zangauker.
Di waktu yang bersamaan, beberapa pemimpin partai oposisi Israel juga menyatakan niatnya mencari tahu apa yang diketahui Netanyahu, terutama yang berkaitan dengan serangan 7 Oktober.
"Mengapa dia tidak memberi tahu pihak keamanan, dan mengapa dia tidak bertindak untuk melindungi warga Israel?," tanya pernyataan tersebut, dikutip The Guardian.

Sementara menurut komandan militer Gadi Eisenkot yang muncul sebagai saingan utama Netanyahu untuk pemilihan umum mendatang, menuding bahwa sang petahana menghindari tanggung jawabnya atas kelalaian keamanan dan menggunakan alasan "menyedihkan" seperti ia tidak dibangunkan cukup awal sesaat sebelum serangan pecah.
"Netanyahu menerima puluhan peringatan untuk tanggal 7 Oktober dan mengabaikan semuanya. Dia tidak layak," tulis Eisenkot melalui unggahan di akun X (Twitter) miliknya.
Oposisi lainnya, mantan PM Naftali Bennett, menyebut bahwa Netanyahu tidak dapat terus menjabat akibat kelalaian dan pengabaiannya terhadap keselamatan warga Israel.
“Kisah-kisah tentang 'tidak ada yang membangunkan saya' sudah berakhir. Kalian tahu, kalian mengabaikan, kalian gagal, kalian yang harus disalahkan,” katanya, dalam sebuah video yang diunggah di media sosial.
Kekecewaan warga Israel kian meningkat saat mereka bersama oposisi berupaya membentuk Komisi Penyelidikan Negara yang independen, Netanyahu dengan keras menolak langkah tersebut dilakukan. Bahkan, ia juga menolak mengambil tanggung jawab personal atas runtuhnya sistem pertahanan Israel dalam serangan 7 Oktober.
Jelang Pemilu Israel 2026
Jelang Pemilihan Umum Legislatif Israel yang direncanakan bakal digelar pada 27 Oktober 2026, persaingan politik di negara tersebut melonjak panas seiring menyebarnya tuduhan memori kelam 7 Oktober terhadap Netanyahu.
Menurut laporan Anadolu, di tengah badai kritikan yang bersarang padanya, Benjamin Netanyahu dan partainya, Likud, dihadapkan tekanan berat hingga mengalami tren penurunan dari segi elektabilitasnya untuk pemilihan mendatang. Berdasarkan jajak pendapat terbaru, partai Likud hanya diproyeksikan mendapatkan sekitar 20 hingga 21 kursi.
Angka tersebut cenderung lebih kecil dibandingkan partai Yashar milik Gadi Eisenkot yang jadi partai terbesar dengan 23 kursi, sementara partai Beyachad yang dipimpin Naftali Bennet hanya berkisar 12 kursi. Oposisi Partai Demokrat pimpinan Yair Golan dan Yisrael Beytenu milik Avigor Lieberman, diproyeksikan sama-sama meraih sekitar 8-9 kursi.
Selain itu, blok sayap kanan dan ultra-ortodoks pendukung Netanyahu juga diprediksi hanya akan meraih 51 hingga 55 kursi saja di Knesset. Angka tersebut gagal mencapai mayoritas 61 kursi dari total 120 kursi parlemen yang dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan mandiri.

Jelang pemilihan, sebagian warga Israel dilaporkan tidak lagi mempercayai narasi Netanyahu soal "kemenangan total" di Jalur Gaza. Selain mendapat tudingan keras soal pemicu serangan Hamas 7 Oktober, ia juga masih dibayangi oleh kasus dugaan korupsi dan surat perintah penangkapan internasional (ICC).
Di tengah gencarnya kecaman publik, Netanyahu justru menggunakan kampanye ekstrem dengan memberikan ultimatum kepada pemilih "Pilih saya atau pilih Palestina".
Meninjau situasi kondisi yang terjadi saat ini, banyak yang memperkirakan bahwa Israel saat ini tengah menghadapi kebuntuan politik (deadlock) baru. Pasalnya, baik blok Netanyahu maupun blok oposisi sama-sama kesulitan untuk bisa menyentuh ambang batas 61 kursi. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, negara ini dimungkinkan kembali menghadapi instabilitas politik jangka panjang.
Penulis: Imanudin Abdurohman
Editor: Yantina Debora
Masuk tirto.id






































