Kesaksian Penghuni Asrama Papua di Surabaya Soal Perlakuan Aparat

Menurut Dorli, bendera itu sudah berkibar sejak beberapa hari lalu dan tak ada penghuni asrama yang mempermasalahkan. Namun, tiba-tiba saja tiang bendera itu patah dan para mahasiswa Papua di asrama dituduh sebagai pelakunya.

Suasana makin mencekam, Satpol PP dan berbagai ormas berdatangan mengepung asrama. Ujaran-ujaran rasis penuh kebencian terlontar dari mulut mereka sejak sore. Mahasiswa yang ketakutan hanya bisa berkumpul di aula asrama sembari menahan lapar sepanjang malam.

Beruntung pada 17 Agustus siang, 27 mahasiswa Papua lain datang ke asrama untuk membawa makan. Namun mereka tak bisa keluar, total ada 43 mahasiswa yang kini terkurung.

Menolak Menyerahkan Diri

Polisi dan tokoh lingkungan turut datang dan meminta mahasiswa segera menyerahkan diri. Permintaan itu aneh menurut mahasiswa, sebab mereka merasa tidak pernah melakukan kesalahan apa-apa.

"Kami menolak, kami bertahan karena kami merasa itu rumah kami," ujar Dorli.

Akhirnya sore hari kepolisian memaksa masuk ke dalam asrama dengan kekuatan penuh. Gas air mata memenuhi asrama, sekitar empat mahasiswa pun terluka dalam kejadian itu. Masing-masing di pelipis kanan, di punggung, di kaki karena terkena gas air mata, dan tangan keseleo.

Mereka digelandang ke Mapolres Surabaya untuk diperiksa terkait dugaan perusakan bendera yang diadukan ke kepolisian pada 16 Agustus. Dalam pemeriksaan itu mahasiswa mengaku tak tahu menahu atas rusaknya tiang bendera di depan asrama, selain itu tak ditemukan bukti lain yang menyatakan mahasiswa merusak bendera. Akhirnya mereka dilepaskan pada 17 Agustus tengah malam.

"Sampai tadi malam statusnya masih sebagai saksi. Belum ada penetapan tersangka," kata Koordinator KontraS Surabaya Fatkhul Khoir yang mendampingi mahasiswa saat dihubungi Tirto pada Minggu (18/8/2019) pagi.

Walau begitu, para mahasiswa masih merasa tidak aman atas kejadian dua hari itu. Mereka kini telah berkoordinasi dengan kepolisian guna memastikan situasi tetap kondusif.

Aksi represi terhadap mahasiswa Papua juga terjadi di sejumlah daerah lain seperti Ternate, Ambon, Malang, dan Jayapura. Setidaknya 19 mahasiswa Papua terluka dalam kejadian tersebut, sementara lainnya ditangkap kepolisian.

Rasisme yang Masih Kental

Aktivis Forum Rakyat Indonesia Untuk West Papua (FRI-West Papua) Surya Anta menilai makian dengan yang memuat nama-nama binatang terhadap para mahasiswa di asrama Papua menandakan masih kentalnya kebencian berbasis ras kepada orang Papua. Ini menurutnya ironis disaat pemerintah juga terus menerus mengeksploitasi sumber daya alam (SDA) Papua.

Hal ini membuat Surya teringat pada pernyataan mantan wakil kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN) Ali Moertopo : "Jakarta tidak tertarik kepada orang Papua melainkan wilayahnya." Hal itu ia sampaikan di hadapan anggota Dewan Musyawarah Papua (DMP) di Jayapura beberapa waktu pasca Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera).

Apa diucapkan Ali Moertopo menurut Surya terasa hingga saat ini. Stigma dan stereotype terhadap orang Papua masih amat kental, mulai dari tukang mabuk, tukang rusuh, sampai tak bisa dididik, dan dianggap setengah binatang. Pemerintah Indonesia pun dinilai sebagai pihak yang memulai dan melanggengkan stigmatisasi dan stereotip tersebut.

Sebut saja pernyataan Wakil Walikota Malang Sofyan Edi Jarwoko yang membuka opsi pengusiran terhadap mahasiswa Papua di Malang. Kampus-kampus yang menampung mahasiswa Papua pun diminta membuat pakta integritas cinta NKRI.

Padahal, sampai saat ini belum jelas duduk perkara yang terjadi di Malang pada 15 Agustus 2019 lalu. Pemerintah langsung membuat kesimpulan mahasiswa Papua biang keladi bentrok tersebut.

"[Stereotype] itu untuk membuat mental orang Papua makin rendah sehingga derajat orang Jawa, orang Indonesia, itu lebih tinggi sehingga orang Papua harus tunduk pd orang Indonesia," kata Surya di Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu (18/8/2019).

Muak dengan Rasisme

Ambrosius, aktivis dari Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Se Indonesia (AMPTPI) pun mengaku sudah muak dengan berbagai perlakuan rasis terhadapnya dan kawan-kawannya. Ia pun siap untuk pulang ke Papua jika memang diusir oleh pemerintah Indonesia.

Hanya saja, pemerintah daerah lain juga harus memulangkan warganya yang tinggal dan mencari makan di Papua. Sehingga tak akan ada lagi gesekan antara warga Papua dan non-Papua ke depannya.

"Kami datang ke Jawa sini bukan untuk cari kerja bukan untuk cari makan. Kami hanya numpang kuliah saja. Sementara orang-orang yang datang dari sini ke Papua mereka cari kerja dan cari makan di tanah kami tapi kami tidak rasis seperti itu, biasa-biasa saja," kata Ambrosius di daerah Menteng pada Sabtu (18/8/2019).

Pernyataan itu memang bukan omong kosong, Dr. Jim Elmslie, akademisi University of Sydney, dalam The Asia-Pasific Journal, menyebut jumlah penduduk asli Papua makin menurun di wilayah perkotaan.

Berdasarkan sensus tahun 2010, terdapat lima kabupaten di Papua yang justru mayoritasnya ialah warga non-Papua, antara lain: Merauke (62,73%), Nabire (52,46%), Mimika (57,49%), Keerom (58,68%), dan Kota Jayapura (65,09%). Ke-23 kabupaten lain di Papua dan Papua Barat masih didominasi oleh orang asli Papua.

Meski begitu, ada enam kota lain yang berpotensi "dikuasai" orang non-Papua di masa mendatang. Antara lain, Kab. Jayapura (38,52%), Yapen Waropen (21,91%), Biak Numfor (26,18%), Boven Digoel (33,04%), Sarmi (29,75%), dan Waropen (20,41%).

Dari data ini, orang non-Papua terkonsentrasi di perkotaan. Di pegunungan, mayoritas adalah orang asli Papua seperti di Lanny Jaya (99,89%), Tolikara (99,04%), Yahukimo (98,57%), Paniai (97,58%), dan Jayawijaya (90,9%).

Perubahan konfigurasi penduduk itu disebabkan program transmigrasi oleh pemerintahan Soeharto. Belakangan, ia tak cuma diubah oleh transmigrasi, melainkan para migran ekonomi yang mencari peruntungan ke Papua. Mereka termasuk orang Makassar, Bugis, Maluku, selain Jawa dan sebagainya.

Bahkan sampai ada anekdot: datang ke Papua dengan M-16, pulang dari Papua membawa 16 M.

Kondisi ini ditambah dan diperparah lewat kekerasan negara dan gelombang korporasi di wilayah yang paling terutup dari akses peliputan media maupun pemantauan kejahatan kemanusiaan.

"Mereka mencuri kami punya alam, dan kami saksikan itu," kata Ambrosius.

MUI Papua Mengutuk Rasisme

Ketua MUI Papua Saiful Islam Al-Payege mengutuk keras terhadap kelompok masyarakat di Surabaya yang menyebarkan rasisme terhadap mahasiswa yang berasal dari Papua. Melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi Tirto, MUI Papua juga meminta penegakan hukum yang ada di Indonesia.

"Penegakkan hukum harus di tegakkan terhadap pelanggar hukum di Indonesia. Stop dan hentikan setiap gerakan, sikap, perkataan, perbuatan yang mengarah ke rasisme di Indonesia. Karena bangsa kita adalah bangsa yang besar dan banyak etnisnya budayanya dan adat istiadatnya," ujar Saiful.