tirto.id - Kementerian Perhubungan berencana membuat bus khusus yang melintas di rute tol Trans Jawa. Rencana ini dibuat menyusul telah beroperasinya jalur tol yang menghubungkan Merak sampai Surabaya.
Kemenhub rencananya menggandeng Perum Damri untuk merintis jalur tersebut. Saat Kemenhub baru mewacanakan, sejumlah perusahaan otobus (PO) sebenarnya sudah mulai merintis angkutan yang melintas di jalur tol itu.
Mereka pun merasa Kemenhub tak menganggap itikad baik PO yang sudah mulai menggunakan jalur tersebut.
"Kalau mau dibuat Bus Trans Java, artinya, kan, yang kami sekarang ini, [dianggap] apa? Tentu, kan, kami sudah melewati jalur itu dengan menggunakan jalan tol Trans Jawa," kata Kurnia Lesani Adnan, pengusaha PO SAN—salah satu bus yang melintas di jalur Pantura--, kepada reporter Tirto, Rabu (9/1/2018).
Selain merasa tak dianggap, Sani, sapaan Kurnia, menyebut para pengusaha PO yang tergabung dalam Organda itu juga mempersoalkan penggunaan Bus Damri. Ini karena Damri identik dengan mobil dengan tarif murah--karena disubsidi pemerintah--, sehingga bikin mereka jadi takut buat bersaing.
Kekhawatiran tersebut sudah disampaikan para pengusaha kepada Kemenhub dalam rapat yang digelar Selasa, 8 Januari. Dalam rapat tersebut, kata Sani, Kemenhub membuka kesempatan bagi perusahaan bus swasta ikut ambil bagian.
Saat ini, kata Sani, perusahaan bus sudah bersiap dengan meremajakan bus milik mereka dan peremajaan akan terus dilakukan hingga tol Trans Jawa rampung dua tahun mendatang.
“Jadi kami sebagai operator memang sudah prepare akan ini tol,” ucap Sani.
Momentum Perbaikan Layanan
Ketua Umum Organda Adrianto Djokosoetono mengatakan rencana pembuatan bus Trans-Java merupakan momentum buat perusahaan bus memperbaiki layanan dan armada mereka. Sejauh ini, perbaikan itu belum terlaksana karena masih banyak bus kelas ekonomi.
“Kami tidak bisa bilang [perbaikan] ini [sudah] 100%,” kata Adrianto kepada reporter Tirto.
Adrianto menyebut keberadaan bus ekonomi ini kini menjadi perhatian Kemenhub dan Organda. Kedua instansi yang berurusan dengan transportasi ini juga mengharapkan pengusaha bus kelas ekonomi turut memperbaiki layanan mereka.
“Karena angkutan umum ini memang mendapatkan prioritas kebijakan dari pemerintah. Kami juga sedang mengajukan pertimbangan untuk perbaikan kebijakan secara prioritas,” jelas dia.
Pengajar Departemen Teknik Sipil UGM sekaligus Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit menyebut perbaikan layanan memang jadi syarat utama dalam sistem ekonomi pasar seperti saat ini. Ini memuat perusahaan bus kelas ekonomi dituntut punya pelayanan dan armada yang bagus.
“Kalau di dalam sistem pasar terbuka, siapa saja yang bisa menyediakan layanan yang kompetitif dengan layanan yang bagus pasti akan diberi izin,” kata Danang kepada reporter Tirto.
Dengan paradigma seperti ini, Danang mengaku paham dengan langkah awal Kemenhub yang mencoba membuat Bus Trans-Java dengan menggandeng Damri. Selain karena punya harga yang murah akibat disubsidi, Damri juga dinilai punya pelayanan dan armada yang dianggap layak.
Meski begitu, Danang menilai Damri perlu mengubah brand jika nantinya dipilih menjadi operator tunggal bus Trans Java. Perubahan perlu dilakukan karena Damri punya sejumlah rencana besar pada 2019 ini, salah satunya ekspansi bisnis.
“Kalaupun Damri mau masuk, Damri mungkin akan memiliki divisi baru. Sektor usaha baru yaitu adalah full komersial non subsidi,” kata Danang.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Mufti Sholih
