tirto.id - Beberapa hari menjelang HUT Kemerdekaan RI ke-74, Sardjono Kartosoewirjo—salah seorang anak dari Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo yang pernah memimpin gerakan DI/TII di Jawa Barat—beserta sejumlah keturunan tokoh DI/TII yang lain, pada Selasa (13/8/2019) melakukan ikrar setia kepada NKRI di depan Menko Polhukam.
Peristiwa ini mengundang keheranan sejumlah pihak karena tragedi pemberontakan DI/TII yang banyak memakan korban, telah berlalu lima puluh tujuh tahun silam sejak Kartosoewirjo ditangkap dan dihukum mati. Beberapa kali sisa-sisa pimpinan kombatannya memang sempat menghidupkan kembali gerakan itu. Namun, pada awal 1980-an, gerakan itu disapu bersih oleh pemerintah.
Babak baru gerakan tersebut kemudian bersalin rupa lewat sejumlah organisasi yang kerap melakukan aksi teror, dan berafiliasi dengan gerakan serupa yang bersifat transnasional.
Sardjono mengatakan ikrar tersebut dilakukan karena ia menerima akibat buruk dari perpecahan akibat perselisihan politik antara DI/TII dengan pemerintah di masa lalu.
“Sekarang orang-orang mulai mengadakan perlawanan, baik itu apa pun bentuknya, itu berakibat kepada anak dan keluarganya. Bapaknya meninggal sudah selesai, anaknya anak yatim siapa yang ngurus?” ucapnya.
Pernyataannya itu kurang jelas alias tak sepenuhnya dapat dimengerti. Siapa sesungguhnya yang ia maksud dalam kalimat “Sekarang orang-orang mulai mengadakan perlawanan”? Apakah kelompok radikal Islam yang kerap melakukan aksi teror bom? Atau siapa?
Kalau kelompok itu yang dimaksud, bagaimana sesungguhnya posisi dan hubungan dia dengan kelompok tersebut? Namun, setiap kali aksi teror bom dan kekerasan lainnya dilakukan oleh kelompok radikal Islam di Indonesia terjadi, nama Sardjono Kartosoewirjo tak pernah muncul sekali pun.
Pertanyaan-pertanyaan itu mesti diajukan jika kita hendak mengejar kontek kiwari tentang bagaimana hubungan negara dengan anak para pelaku aksi teror, jika mereka memang yang dimaksud oleh Sardjono.
Namun, jika konteksnya masa lalu yang berkaitan langsung dengan gerakan ayahnya—dan ini sesungguhnya yang mengundang perhatian—Sardjono Kartosoewirjo kiranya pelupa, sebab negara telah memberikan amnesti kepada seluruh lapisan gerakan DI/TII.
Maka, ketika ia dan beberapa keturunan tokoh DI/TII yang lain datang ke Menko Polhukam dan berikrar setia kepada NKRI, hal itu seperti mimpi akan masa lalu yang mendapat sorot kamera.
Dari Transmigrasi sampai Juragan Minyak Tanah
September 1961, saat gerakan DI/TII Kartosoewirjo mulai melemah dan ia hampir tertangkap TNI, Abdul Haris Nasution mengeluarkan instruksi yang merupakan pelaksanaan kebijaksanaan terhadap anggota DI/TII yang menyerah dalam rangka amnesti atau pengampunan dari pemerintah.
Selaku Menteri Pertahanan dan Keamanan yang merangkap sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, ia membagi para kombatan—yang oleh masyarakat Jawa Barat kerap disebut sebagai gerombolan—ke dalam lima golongan.
Pertama disebut golongan A yang terdiri dari pemikir, pejabat, dan menteri. Kedua, golongan B yang terdiri dari para perwira. Ketiga adalah golongan C yang hanya terdiri dari para pengikut, dan golongan D adalah mereka yang tidak tercantum dalam A-C. Sementara golongan terakhir, yaitu golongan X adalah warga asing.
Holk H. Dengel dalam Darul Islam dan Kartosuwirjo: Langkah Perwujudan Angan-angan yang Gagal (1995) menjelaskan, golongan A dipulangkan ke tempat asalnya dan diberi lapangan kerja. Begitu pula golongan B, mereka diberi pekerjaan termasuk di sejumlah perusahaan milik negara. Dan golongan C ditransmigrasikan.
Namun, ia tidak menjelaskan bagaimana golongan D dan golongan X diperlakukan oleh pemerintah. Yang jelas, semua golongan itu dikenakan karantina politik serta tidak boleh turut lagi dalam kegiatan politik.
Selain itu, yang termasuk ke dalam golongan A dalam waktu tujuh tahun sejak diampuni tidak berhak memberikan suara dalam pemilu. Tempat tinggal mereka pun ditetapkan oleh militer dan mereka dilarang untuk menjaid anggota TNI untuk selama-lamanya.
Awal tahun 1962 Kartosoewirjo ditangkap dan menjalani perawatan selama kurang lebih setahun sebelum menjalani eksekusi mati. Pada Agustus 1962, sesuai instruksi Nasution tentang amnesti, para pengikutnya berikrar bersama menyatakan bahwa mereka setia kepada Republik Indonesia dan menyatakan bahwa Darul Islam sesat menyimpang dari ajaran Islam.
Ikrar tersebut menurut Solahudin dalam NII sampai JI: Salafy Jihadisme di Indonesia (2011) ditandatangani oleh 32 tokoh utama DI, di antaranya Adah Djaelani, Danu Muhammad Hasan, Tahmid Rahmat Basuki, Dodo Muhammad Darda (anak Kartosoewirjo), Ateng Djaelani, dan Djaja Sudjadi.
Setelah itu, para petinggi DI dibina oleh Kodam Siliwangi dan dipekerjakan di kodam tersebut serta sebagian diberi modal. Ules Sudjai, salah satu petinggi DI bekerja bekerja sebagai staf Kodam Siliwangi yang mengurus administrasi program transmigrasi bagi mantan pasukan DI.
“Sementara Adah Djaelani dan Ateng Djaelani menjadi penyalur minyak tanah di Bandung dan Jakarta,” tulis Solahudin.
Tak lama setelah DI/TII yang dipimpin Kartosoewirjo ditumpas, G30S terjadi dan militer pimpinan Soeharto memburu para anggota dan simpatisan PKI. Dalam rangka penumpasan inilah para mantan anggota DI/TII dilibatkan oleh para perwira Kodam Siliwangi seperti H.R. Dharsono dan Aang Kunaefi. Orang-orang Bakin (BIN), seperti Ali Moertopo dan Yoga Sugama, juga memanfaatkan mereka.
Menurut Adah Djaelani seperti dikutip Solahudin, para mantan anggota DI/TII bahkan turut membiayai sendiri operasi itu karena mereka sejak awal memang anti komunis. Dulu mereka kerap bentrok saat DI/TII diburu pemerintah. Orang-orang komunis banyak yang menjadi OKD (Organisasi Keamanan Desa), yakni paramiliter yang dilatih oleh pemerintah.
Maka, saat situasi berbalik, giliran orang-orang komunis itu yang diburu oleh pemerintah dan mantan anggota DI/TII turut membantu menghabisinya. Di tengah permusuhan dua sayap politik itu, tentara muncul. Seperti kepada OKD, mereka juga memberikan pinjaman senjata kepada orang-orang mantan DI/TII untuk menumpas komunis.
Setelah komunis dihabisi, pemerintah memberikan imbalan jasa kepada orang-orang Darul Islam. Adah Djaelani tak hanya menjadi penyalur minyak tanah, tetapi juga diangkat menjadi Ketua Gapermigas (Gabungan Perusahaan Minyak dan Gas) Kota Bandung.
Sementara itu, Danu Muhammad Hasan (ayahnya Hilmi Aminudin, petinggi PKS) direkrut oleh Ali Moertopo untuk bekerja di Bakin dengan kesejahteraan yang memadai, yakni mendapat mobil dinas, rumah dinas, dan gaji bulanan.
Mesranya hubungan mantan petinggi Darul Islam dan pemerintah, menurut Solahudin, membuat mereka lupa akan cita-citanya, yakni mendirikan Negara Islam Indonesia.
“Saat itu kami tak berpikir sama sekali untuk menghidupkan kembali gerakan DI/TII,” ujar Adah Djaelani, seperti dikutip Solahudin.
Hudaibiyah
dan Malapetaka Baru
“Tah ieu téh Hudaibiyah jang urang mah (Inilah Hudaibiyah bagi kita],” ucap Kartosoewirjo kepada ajudan dan anaknya saat ia ditangkap TNI dalam NII sampai JI: Salafy Jihadisme di Indonesia (2011).
Hudaibiyah adalah perjanjian gencatan senjata antara Nabi Muhammad dengan orang-orang kafir Quraisy, sebelum pasukan berhasil menaklukkan Mekah (futuh Makkah) dan tugas kenabian selesai. Artinya jika mengacu kepada sejarah tersebut, kemenangan Darul Islam telah begitu dekat. Dan mayoritas para pengikut Kartosoewirjo memang percaya bahwa sejarah akan berulang.
Kepercayaan inilah yang kemudian dijadikan pijakan oleh orang-orang Darul Islam untuk menghidupkan kembali cita-cita Negara Islam Indonesia di Jawa Barat. Dan bulan madu Darul Islam dengan pemerintah pun segera berakhir.
Pada 1968, Djaja Sudjadi salah seorang penandatangan ikrar setia kepada Republik Indonesia pada 1 Agustus 1962 mulai melakukan konsolidasi dengan para mantan tentara DI. Sementara itu, Aceng Kurnia mulai melakukan perekrutan dan kaderisasi terhadap anak-anak muda keturunan DI di daerah Cibuntu, Bandung.
Gerakan yang dilakukan Aceng Kurnia itu dinamai Pergerakan Rumah Tangga Islam (PRTI), sebagai nama samaran atas nama sebenarnya yakni Persiapan Tentara Islam Indonesia (PTII).
“Mereka inilah kader-kader pertama Aceng Kurnia yang dididik untuk mempersiapkan Darul Islam memasuki periode futuh Makkah,” tulis Solahudin.
Konsolidasi cukup besar antar-petinggi Darul Islam terjadi pada awal 1970-an di daerah Situaksan, Bandung. Saat itu menjelang pemilu pertama di era Orde Baru. Orang-orang Bakin mengumpulkan mereka dalam sebuah acara silaturahmi yang agenda utamanya membujuk mereka untuk menyalurkan aspirasi politiknya kepada Gokar. Pitut Soeharto hadir sebagai utusan Bakin. Di saat yang sama, para petinggi Darul Islam memanfaatkan acara itu untuk menyatukan visi gerakan.
Namun, karena perbedaan pandangan soal sumber pendanaan dan hal lain yang bersifat ideologis, mereka justru pecah kongsi. Hubungan Djaja Sudjadi dengan Aceng Kurnia tak bisa dipertahankan. Djaja Sudjadi tak menyetujui langkah Aceng Kurnia yang mengajak Adah Djaelani dan Danu Muhammad Hasan terlibat dalam dalam gerakan baru tersebut.
Kedua kubu ini kemudian bergerak mengajak para mantan kombatan Darul Islam Aceh dan Sulawesi. Pelbagai rencana memperjuangkan kembali penegakan syariat Islam di Indonesia terus dilakukan dalam sejumlah pertemuan.
Pemeritah lewat legenda intelejen Indonesia Ali Moertopo rupanya menjalankan taktik “pancing dan jaring”. Memasuki tahun 1977, saat gerakan ini dianggap telah matang, aparat menggulung orang-orang Darul Islam dan menamainya Komando Jihad.
“Ali Moertopo yang dikenal ahli rekayasa pelbagai peristiwa politik di Indonesia itu kemudian membiarkan orang-orang DI mempersiapkan aksinya. Ibaratnya apa yang dilakukannya mirip seperti menunggu buah matang. Selama masih mentah, buah itu tak dipetik,” terang Solahudin.
Pada 1978, sisa para petinggi Darul Islam yang berhasil meloloskan diri dari tangkapan aparat membenahi organisasinya. Tak ada tanda-tanda akan menyerah. Mereka justru merancang aksi baru salah satunya bernama fa’i atau perampokan untuk membiaya gerakan tersebut.
Namun, lagi-lagi aksi mereka dapat dipatahkan oleh pemerintah. Pada 1981, terjadi penangkapan besar-besaran terhadap orang-orang Darul Islam, dan hal itu menghabisi generasi DI lama yang mengalami perjuangan bersama Kartosoewirjo.
Menurut Solahudin, setelah penangkapan para petinggi DI itu, gerakan dilanjutkan oleh orang-orang DI yang modernis atau mengusung pendidikan ibadah yang bersih dari bid’ah. Mereka adalah kader-kader Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba’asyir di Yogyakarta dan Solo.
Mulai dari sinilah gerakan ini berhubungan dengan gerakan Islam radikal di luar negeri yang bersifat transnasional. Aksi-aksi teror yang kiwari, baik lewat serangan bom maupun pembunuhan sporadis, kerap dikaitkan dengan Jamaah Islamiyah, organisasi yang didirikan oleh kedua orang ini.
Apakah kelompok ini yang dimaksud oleh Sardjono Kartosoewirjo di depan Menko Polhukam yang mengatakan “Sekarang orang-orang mulai mengadakan perlawanan”?
Sekali lagi, hal ini mesti jelas. Jangan sampai ikrar yang dilakukannya beserta 13 orang lain hanya drama menjelang HUT RI yang ke-74. Atau seperti yang dikatakan Muhammad Iqbal, pengajar Komunikasi Politik Universitas Jember kepada Tirto:
“[Wiranto sebaiknya mengurus masalah lain yang beririsan dengan tugas utamanya sebagai Menko Polhukam], bukannya malah menghidup-hidupkan kembali ‘narasi zombie DI/TII’ melalui simulacrum seremoni deklarasi.”
Editor: Maulida Sri Handayani
