tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk lebih memerhatikan kondisi Rumah Sakit (RS) Haji Indonesia yang ada di Arab Saudi. Sebab, Rumah Sakit Haji hanya beroperasi saat musim haji saja, yakni selama bulan Dzulhijjah.
Sedangkan selama 11 bulan sisanya, Rumah Sakit Haji tidak beroperasi, sehingga mangkrak. “Oleh karena itu, menurut saya, ada baiknya dari wakil rakyat juga memberikan perhatian ini, bagaimana Rumah Sakit Haji di Arab Saudi itu bisa berfungsi selama satu tahun penuh,” kata dia dalam Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR dengan pemerintah, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/6/2024).
Muhadjir bilang, sampai saat ini Rumah Sakit Haji hanya diizinkan beroperasi untuk melayani jemaah haji saja. Itu pun, hanya untuk pasien dengan penanganan ringan, sementara pasien yang memerlukan penanganan berat seperti operasi harus dirujuk ke rumah sakit milik pemerintah Arab Saudi.
Karena lebih sering tidak beroperasi, maka alat-alat di Rumah Sakit Haji pun banyak mengalami kerusakan. Pada saat yang sama, sewa bangunan yang sudah diputuskan selama setahun penuh pun menjadi sia-sia.
“Dan kalau sudah mau haji, itu kita sudah sibuk untuk melakukan perbaikan alat-alat yang rusaknya bukan karena dipakai, tapi karena nganggur hampir satu tahun,” lanjut dia.
Karena itu, Muhadjir menyarankan agar DPR dapat membuat kebijakan yang mengizinkan agar Rumah Sakit Haji dapat beroperasi penuh dalam setahun. Dalam hal ini, di luar musim haji, Rumah Sakit Haji dapat diperuntukkan bagi jemaah umrah yang memerlukan pelayanan kesehatan.
Di samping agar bangunan rumah sakit beserta alatnya tak mangkrak, ada pemasukan yang bisa didapatkan dari operasional RS. “Saya rasa ini juga butuh pertimbangan. Karena jemaah haji kita sering terkendala. Apalagi ketika dia masuk ke rumah sakit pemerintah Arab Saudi, tidak boleh ada pendamping,” kata dia.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Abdul Aziz
