Muchdi Pr di Antara Pusaran Militer dan Politik Indonesia

Infografik Muchdi PR
Muchdi Purwoprandjono. Foto/Antara News
Oleh: Petrik Matanasi - 12 Februari 2019
Dibaca Normal 3 menit
Muchdi PR pernah jadi Jenderal penting bagi Prabowo sejak di ABRI.
tirto.id - Jika Prabowo Subianto adalah lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) 1974, maka Muchdi Purwoprandjono alias Muchdi Pr adalah angkatan 1970. Bersama Subagyo HS, mereka berdua termasuk sembilan perwira remaja yang dilatih pada 1972 dan setelah pelatihan selesai, mereka berdua dikirim ke Kalimantan Barat untuk operasi penumpasan PGRS/Paraku. Mereka dilibatkan dalam Satuan Tugas 42 yang dipimpin Mayor Sintong Panjaitan.

Dengan membawa senapan serbu M16A1 dan alat lainnya, mereka berhasil terjun payung dengan selamat di belantara Kalimantan Barat. Setelah beberapa bulan, tulis Hendro Subroto dalam Sintong Panjaitan, Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando(2009:234), "Letnan Dua Subagyo HS dan letnan Dua Muchdi PR diangkat menjadi komandan tim dalam pasukan baret merah untuk memimpin pasukan para komando seperti yang dialami Sintong."

Beberapa tahun setelah Muchdi di Kopassandha (sekarang Kopassus), maka masuklah Prabowo ke Kopassandha juga. Dibanding Muchdi, karier Prabowo lebih bersinar. Di tahun-tahun Muchdi menduduki jabatan teritorial, Prabowo mulai berjaya di Kopassandha sebagai, Komandan Jenderal (Danjen). Waktu Prabowo jadi orang nomor satu di korps baret merah, Muchdi berada di luar Jakarta sebagai Kepala Staf KODAM Brawijaya (Jawa Timur), kemudian dia menjadi Panglima KODAM Tanjungpura (Kalimantan) hingga 1998.

Muchdi Dalam Konflik Prabowo-Wiranto

Maret 1998, Prabowo yang masih berstatus sebagai menantu Soeharto, naik jabatan lagi menjadi Panglima Kostrad. Naiknya Prabowo membuat kursi Danjen Kopassus pun kosong.

“Didasarkan suatu proses yang fair melalui persidangan Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) di tingkat Mabes ABRI telah diputuskan pengganti Danjen Kopassus (Mayjen Prabowo Subianto) adalah Brigjen Suwisma,” tulis Wiranto dalam Bersaksi di Tengah Badai (2003:27).

Brigadir Jenderal Nyoman Suwisma memang sempat jadi Wakil Komandan Kopassus ketika Agum Gumelar menjadi Danjen. Anggota Wanjakti boleh saja memutuskan siapa pengganti Danjen Kopassus. Namun di masa itu, hasil akhir kebijakan berada di tangan Soeharto. Alih-alih Suwisma yang jadi Danjen Kopassus, posisi ini malah diisi Muchdi yang saat itu sedang menjabat sebagai Panglima Kodam VI/Tanjungpura yang membawahi seluruh wilayah Kalimantan.

Banyak yang curiga, ada Prabowo di balik keputusan itu. Hendro Subroto (2009:28) menyebut: “Begitu powerful-nya, Prabowo dapat menggagalkan keputusan rapat Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti).”

Ketika Muchdi dijadikan Danjen, maka Suwisma dijadikan Panglima KODAM Tanjungpura menggantikan Muchdi, dan Subagyo HS kala itu pun sudah jadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Seperti Subagyo, Prabowo adalah orang pertama dari angkatannya yang jadi jenderal.

Drama Jelang Soeharto Lengser

Sabtu malam, 16 Mei 1998, rumah dinas Subagyo didatangi Panglima Kostrad, Letjen Prabowo, dan Danjen Kopassus, Mayor Jenderal Muchdi. Mereka tidak hanya datang berdua, melainkan disertai beberapa orang pengawal --beberapa mengenakan pakaian non dinas. Ini dicatat dalam buku Subagyo HS: KASAD Dari Piyungan (2004:166) yang disusun Carmelia Sukmawati.

“Bapak ada? Sudah tidur?” tanya Prabowo.

"Ada apa, Pak?" Para petugas jaga yang sudah tahu siapa jenderal yang datang itu.

Prabowo datang membawa sebuah rilis pers soal sikap ABRI mendukung NU, yang setuju agar Presiden Soeharto lengser. Pada Subagyo, Prabowo mengatakan bahwa Soeharto menunggunya.

"Ah, masa jam segini?" tanya Subagyo ragu.

"Benar, Mas. Mas Bagyo ditunggu," ujar Prabowo.

Akhirnya Subagyo berangkat dengan pakaian non dinas untuk menghadap Presiden, bukan di Istana Negara, tapi di Cendana. Tiba di sana, Muchdi, Prabowo dan Subagyo langsung menghadap Presiden Soeharto.

Kepada Subagyo, Soeharto meminta untuk mengklarifikasi rilis pers tersebut ke Panglima ABRI, Jenderal Wiranto. Malam itu, seperti dicatat Carmelia Sukmawati (2004:167), Prabowo bahkan mengusulkan agar Subagyo dijadikan Panglima ABRI. Mendengar itu, Subagyo menyenggol Prabowo yang ada di sebelahnya, sebagai tanda tidak setujunya. Sebagai orang Jawa, Subagyo pantang menonjolkan diri meski untuk hal yang diinginkannya sekalipun. Esok paginya, Wiranto datang menemui Soeharto untuk klarifikasi soal rilis pers itu. Seminggu kemudian, Soeharto lengser dan BJ Habibie pun jadi Presiden.

Sehari setelah Soeharto tak jadi Presiden lagi, Kivlan Zen dalam Konflik dan Integrasi TNI AD(2004:90) mencatat bahwa, "Letnan Jenderal Prabowo meminta Mayor Jenderal Kivlan Zen dan Mayor Jenderal Muchdi PR bertemu Jenderal besar Abdul Haris Nasution guna meminta surat rekomendasi kepada Presiden BJ Habibie untuk memisahkan jabatan Menteri Pertahanan Keamanan (Menhankam) dengan Panglima ABRI—yang kala itu dijabat Wiranto."


“Surat dari Jenderal Besar Nasution itu sebenarnya ditulis tangan oleh Mayor Jenderal Kivlan Zen karena Jenderal Nasution dalam keadaan sakit hingga tak dapat menulis, namun ia langsung menandatangani surat tersebut,” tulis Kivlan.

Saat itu, mereka berharap Wiranto cukup jadi Menhankam saja, dan Subagyo yang akan dinaikkan jadi Panglima ABRI, sementara Prabowo jadi KSAD. Muchdi dan Kivlan lantas pergi untuk menyampaikan surat itu. Namun mereka gagal menemui Presiden Habibie, dan mereka menyebut dalang di balik kegagalan itu adalah Letnan Jenderal Sinton Panjaitan, penasehat Habibie sejak di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Pada 22 Mei 1998, suasana makin mencekam. Berita pergerakan pasukan dari luar Jakarta sampai ke telinga Habibie. Dari sana, keluar perintah pencopotan Prabowo sebagai Panglima Kostrad. Dan itu juga merembet ke Muchdi.

“Komandan Jenderal Kopassus Mayor Jenderal Muchdi PR dicopot karena diduga mengetahui kasus penculikan aktivis anti Soeharto yang merancang pemboman tanah tinggi dan Demak,” tulis Kivlan Zen (2004:92). Namun, di mata Kivlan, “Muchdi tidak terlibat sama sekali dalam proses penangkapan aktivis itu.”



Meski Muchdi dilepas dari jabatan vital, bukan berarti dia lantas tak mengemban jabatan penting lain. Dia kemudian ditarik ke Badan Intelejen Negara (BIN) yang dipimpin oleh AM Hendropriyono. Muchdi diberi jabatan Deputi V urusan Penggalangan. Lagi-lagi Muchdi kena kasus, dirinya jadi tersangka dalam kasus pembunuhan aktivis HAM Munir pada 2004. Namun dalam kasus itu, Muchdi divonis bebas.



Muchdi lantas terjun ke dunia politik. Tahun 2008, Muchdi ikut serta meramaikan dunia partai. Dia dianggap sebagai salah satu pendiri Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), bersama juniornya, Prabowo Subianto. Muchdi tak lama bercokol di sana. Pada 2011 Muchdi bikin berita karena masuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Masuk partai berbasis Islam tak aneh untuknya, sebab waktu masih sekolah dia pernah ikut Pelajar Islam Indonesia (PII).

“Hanya PPP yang hingga saat ini masih murni Islam seluruhnya," katanya saat itu.

Di PPP dia pernah menjadi Ketua harian DPW untuk daerah Papua. Pada 2016, lahirlah Partai Berkarya yang amat terkait dengan keluarga Cendana. Muchdi pun melompat ke sana dan duduk sebagai Anggota Majelis Tinggi (pendiri) dan Wakil Ketua Umum DPP Partai Berkarya

Hari ini, di 2019 yang masih berjalan dua bulan, Muchdi bikin berita lagi: dia mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, yang bersaing dengan Prabowo Subianto, sekondan yang dulu pernah bersama-sama melewati aneka macam pusaran politik di Indonesia.

Baca juga artikel terkait PILPRES 2019 atau tulisan menarik lainnya Petrik Matanasi
(tirto.id - Politik)


Penulis: Petrik Matanasi
Editor: Nuran Wibisono
DarkLight