Morales dan Perceraian Bolivia dengan IMF

Oleh: M Faisal Reza Irfan - 6 Agustus 2017
Dibaca Normal 4 menit
Bolivia memutuskan memisahkan diri dari IMF. Negara ini mempersiapkan untuk masuk ke dalam blok The Southern Common Market
tirto.id - “The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings; the inherent virtue of socialism is the equal sharing of miseries.”

Ucapan Mantan Perdana Menteri Inggris, Winston Churchill di atas kiranya diresapi betul oleh Presiden Bolivia Evo Morales. Bahwa sejatinya segala bentuk kapitalisme merupakan ketidakseimbangan yang kerap menyerang kondisi global lalu menguasai titik-titik penting seraya mengambil keuntungan sebesar-besarnya tanpa menyisakan apa-apa selain kesenjangan yang menganga antara kelas atas dan bawah.

Sadar dengan bahaya yang bakal ditimbulkan, Morales berupaya mencari jalan keluar agar Bolivia tak termakan keadaan. Baginya, sekarang bukan saatnya mengumbar retorika belaka tentang perjuangan kelas sosial tetapi juga dibuktikan dengan langkah nyata sebelum impian melepaskan diri dari jerat roda-roda kapital semakin lenyap ditelan masa.

Baru-baru ini Morales mengumumkan keputusan krusial: menyatakan diri untuk merdeka dari institusi keuangan global, Bank Dunia dan International Monetary Fund (IMF). Seperti dikutip Telesur TV, Morales merasa keberadaan dua lembaga keuangan itu layaknya diktator; mengatur arah kepentingan Bolivia dan memberikan dampak ketergantungan.

“Tahun 1944 menjadi saksi saat Bank Dunia dan IMF lahir setelah Bretton Woods Economic Conference usai. Sekarang, kita bisa mengatakan bahwa kita telah memerdekakan diri secara penuh dari mereka,” terang Morales pada 22 Juli lalu.

Dalam situs resmi IMF, Bolivia tercatat menjadi anggota IMF gelombang pertama yang efektif sejak 27 Desember 1945.

Morales beranggapan ketergantungan Bolivia kepada Bank Dunia maupun IMF di masa lampau benar-benar memprihatinkan. Saking memprihatinkannya IMF bahkan memiliki kantor sendiri di area pemerintahan serta tak jarang mengikuti kegiatan rapat yang diadakan pemerintah.

Kejengkelan Morales kepada institusi keuangan global berawal saat meletusnya insiden yang terkenal dengan nama The Cochamba Water pada 2000. Insiden tersebut melibatkan perusahaan asal Amerika Serikat, Bechtel Corporation. Pemerintah Bolivia menganggap Bechtel telah melakukan privatisasi terhadap pasokan air di Bolivia. Alih-alih mengkritisi tindakan Bechtel, institusi keuangan dalam hal ini Bank Dunia justru mewajarkan aksi Bechtel sebagai kewajaran berdasar mengingat “Bolivia memiliki beberapa masalah utang.”

Dalam laporan yang pernah dipublikasikan oleh The New Yorker menyoal insiden The Cochamba Water, Bank Dunia dan IMF dirasa telah memaksa negara-negara Amerika Selatan untuk menerima penyesuaian struktural mencakup pembukaan pasar kepada pihak asing serta privatisasi perusahaan negara. The New Yorker juga menambahkan bahwa sebagian besar lingkungan Bolivia yang miskin tidak terhubung secara maksimal sehingga subsidi negara dalam perairan ditujukan ke ranah industri dan kelas menengah.

Kalangan bawah diminta membayar jauh lebih banyak untuk pasokan air yang kemurniannya diragukan. Pada waktu bersamaan otoritas Bank Dunia beralasan kondisi ketimpangan di Bolivia disebabkan maraknya korupsi dan tak ada subsidi yang dapat diberlakukan guna memperbaiki kenaikan tarif air di Cochamba. Tak ayal, Morales beserta masyarakat Bolivia dibuat geram oleh perlakuan Bank Dunia maupun IMF. Aksi massa terjadi besar-besaran menuntut dihapuskannya kebijakan privatisasi di samping merealisasikan langkah penghematan, efisiensi layanan publik, penguatan hak buruh, sampai protes terhadap pengurangan upah.

Hubungan Bolivia dengan Bank Dunia maupun IMF bisa dikatakan mengalami pasang surut. Sebelum memutuskan berpisah, mereka sempat mengalami renggang-erat-lalu renggang lagi dalam beberapa waktu terakhir. The New York Times pernah mewartakan, apa yang terjadi antara Bolivia dengan dua institusi keuangan global dipandang sangat kontras dibanding sekutu sayap kirinya Venezuela. Pernyataan yang cukup kritis juga sering dilontarkan Morales kepada Bank Dunia dan IMF.


Pada pidatonya di Desember 2012, Morales menyerukan pembongkaran sistem keuangan dari Bank Dunia dan IMF. Pernyataan itu meluncur deras saat Morales beranggapan bahwa Bank Dunia mencoba memerasnya guna mengubah kebijakan ekonomi. Akan tetapi tak lama berselang, sikap Morales berbalik arah tatkala Bank Dunia mendukung proyek yang melibatkan petani lokal di Bolivia.

“Bank Dunia tidak memeras atau memaksakan kondisi lagi,” ujarnya waktu itu. Untuk merayakan kelancaran proyek, Morales tertangkap mata memainkan pertandingan futsal seremonial bersama Presiden Bank Dunia, Jim Yong Kim.

Namun, semua tinggal sebatas romantisme dan keputusan Morales kali ini tak bisa ditawar lagi.


infografik imf bolivia


Catatan Positif Ekonomi Bolivia


Sebelum Evo Morales menduduki kursi presiden, Bolivia berada dalam kemiskinan akut akibat serangan bertubi-tubi dari Bank Dunia maupun IMF berupa privatisasi yang terlampau mengeruk sumber daya Bolivia. Suara protes yang berkumandang faktanya tak menghilangkan belenggu ketidakadilan dan privatisasi terus berjalan di medannya. Kondisi perlahan berubah semenjak Morales merengkuh jabatan presiden.

Ia berani bersuara ‘keras’ sekaligus membenahi tata perekonomian dengan fokus utama pada pengentasan kemiskinan dan memberantas pengaruh Amerika Serikat beserta sejumlah perusahaan multinasional. Kauai Transparency Initiative mengatakan langkah nyata Morales saat itu diwujudkan dari membatasi peredaran perbankan internasional, mengusir produk berbau asing macam Coca-Cola dan McDonald’s, hingga menolak ajakan perang melawan narkoba dari Amerika.

Selain itu, Morales memberikan perhatian pada pendidikan dengan menganggarkan dana belanja sebesar 14 persen serta memaksa perusahaan minyak dan gas asing membayar upeti sebesar 82 persen dari laba keseluruhan kepada pemerintah yang kelak lewat upeti tersebut digunakan untuk mendanai program sosial. Walhasil, dalam jangka 10 tahun Morales dipercayai telah mengubah wajah Bolivia yang dulunya berantakan dan bergantung pada negara lain menjadi negara dengan kemandirian ekonomi yang berkembang cukup pesat.

Keberhasilan Morales diperkuat data dari Center for Economic and Policy Research (CEPR) yang berbasis di Washington. Dalam laporannya, pertumbuhan ekonomi Bolivia dalam empat tahun terakhir mencapai posisi tertinggi daripada periode kapanpun selama tiga setengah dekade terakhir. Rata-rata ekonomi Bolivia tumbuh 4,9 persen setiap tahun sejak Morales mengambil pucuk pimpinan sejak 2006.

Pihak yang paling terasa dalam pertumbuhan itu ialah kalangan bawah. Morales berhasil menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 25 persen, meningkatkan belanja sosial ke angka 45 persen, serta meningkatkan upah minimum sampai 87,7 persen. Angka di atas didukung kerja pemerintah dalam beberapa program untuk masyarakat miskin, di antaranya adalah pemberian subsidi untuk akses pendidikan, memperluas jaringan pensiun, dan pembekalan asuransi untuk ibu-ibu yang melahirkan. Kunci keberhasilan Morales di bidang ekonomi terletak pada kebijakan fiskal yang ekspansif dan kontrol penuh atas sumber daya nasional, terutama sektor hidrokarbon di mana menjadi sebuah perkembangan yang relatif baru.


Pencapaian Morales dalam menaikkan taraf ekonomi Bolivia memberi efek yang jelas; meningkatkan elektabilitas Morales di mata rakyat karena berhasil mengurangi kemiskinan.

“Pemerintahan Morales pada hakikatnya dapat melepaskan diri dari organisasi pinjaman besar dan untuk pertama kalinya, selama masa jabatan, Anda mampu melihat indikator ekonomi tersebut meningkat secara signifikan,” ungkap Direktur Jaringan Informasi Andes, organisasi penelitian berbasis di Bolivia, Kathryn Ledebur.

Lantas, langkah apa yang dilakukan Morales setelah Bolivia melepaskan diri dari IMF? Untuk memastikan keberlanjutan perekonomian Bolivia berjalan dengan baik, terlebih setelah melepaskan diri dari IMF, Morales membawa Bolivia untuk bergabung dengan The Southern Common Market. The Southern Common Market (Mercosur) adalah salah satu poros kekuatan ekonomi di dunia yang menempati posisi lima besar. Mercosur terdiri dari empat negara anggota yakni Argentina, Brazil, Paraguay, dan Uruguay.

Mercosur memiliki fungsi sebagai serikat pekerja dan wilayah perdagangan bebas di samping berambisi untuk menjadi pasar bersama di sepanjang garis Uni Eropa. Upaya mereka dalam mewujudkan visi itu sudah bertahan selama 20 tahun terakhir. Banyak pihak yang mempertanyakan kepantasan blok Mercosur selepas dua anggota terdahulunya lepas dari jangkauan. Meski kepantasan mereka banyak diragukan, menurut analisa AS/AOC Mercosur berpotensi menjadi kekuatan ekonomi-politik di masa mendatang.

Mereka memberi ruang untuk menyatukan dua kutub ekonomi terbesar di Amerika Selatan serta menyediakan batu loncatan untuk berintegrasi dengan aliansi Pasifik. Jika memang terwujud, dua blok tersebut diperkirakan memegang lebih dari 80 persen perdagangan regional dan menyumbang PDB senilai hampir 3,5 triliun dolar dengan cakupan 295 juta manusia di dalamnya.

Posisi Bolivia sendiri masih berada pada tahap akhir untuk disahkan menjadi anggota. Pada kenyataannya dalam pidatonya di Mercosur Summit, dilansir 21st Century Wire, Morales sudah mewanti-wanti satu hal yang mendesak: “Ini adalah saatnya kita untuk berintegrasi membebaskan rakyat.”


Baca juga artikel terkait BOLIVIA atau tulisan menarik lainnya M Faisal Reza Irfan
(tirto.id - Ekonomi)

Reporter: M Faisal Reza Irfan
Penulis: M Faisal Reza Irfan
Editor: Suhendra