tirto.id - Anggota Komisi VI DPR RI, Achmad Baidowi menilai penyebab persoalan kelangkaan minyak goreng dan harga jual yang tinggi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) karena tidak ada mekanisme yang mumpuni. Sehingga masyarakat kini merasakan dampak hal tersebut.
"Kami melihat ketidaksinkronan di internal pemerintah. Tidak diurus dari hulu ke hilirnya," ujar Politikus PPP itu kepada Tirto, Selasa (8/3/2022).
Menurut Awiek, sapaan akrabnya, pemerintah mesti membuatkan skema pengendalian baik dari tahap produksi hingga distribusi.
"Makanya kalau diberikan kebijakan DMO bagi para eksportir CPO itu, dari hulunya bisa terkondisikan. Alur distribusinya butuh pengawasan dan butuh pengetatan," ujarnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, masalah kelangkaan minyak goreng saat ini menunjukkan persoalan pangan masyarakat Indonesia; kita terlalu bergantung terhadap makanan gorengan.
"Padahal kebijakan pangan kita, kebiasaan masyarakat dulu sebelum ada minyak goreng, ada yang namanya rebusan dan bakar. Itu jarang kita temukan," ujarnya.
Sebelumnya Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, semestinya kelangkaan minyak goreng tidak terjadi karena produksi minyak goreng berjalan normal.
"Dari fakta yang ada, aktualisasi fakta dan validasi sudah kita lakukan, ternyata produktivitasnya oke. CPO sangat oke," ujarnya di kantornya, Jakarta, Selasa.
Sementara itu Inspektur Jenderal Kemendag, Didid Noordiatmoko curiga masyarakat mengalami panic buying sehingga menimbun minyak goreng di rumah dan menyebabkan kelangkaan.
"Ini baru terindikasi," ujarnya dikutip dari Antara.
Penulis: Alfian Putra Abdi
Editor: Restu Diantina Putri
