Menuju konten utama

Meutya Hafid: Lokasi PDN Tak Mungkin Diungkap ke Publik

PDN merupakan salah satu national interest yang sifatnya rawan sehingga informasinya hanya untuk pihak berwenang saja.

Meutya Hafid: Lokasi PDN Tak Mungkin Diungkap ke Publik
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, dalam rapat kerja (raker) perdana bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (5/11/2024). Tirto.id/Rahma Dwi Safitri

tirto.id - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, mengatakan posisi Pusat Data Nasional (PDN) ke depannya tidak mungkin diungkap kepada publik. Hal ini disampaikannya dalam rapat kerja (raker) perdana bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (5/11/2024).

Menurutnya, lokasi PDN merupakan salah satu national interest atau kepentingan nasional yang sifatnya rawan. Sehingga, sudah seharusnya hanya diketahui oleh pihak yang berkewenangan saja.

Berikutnya kami mohon izin Pak Ketua [Komisi I DPR} dan para pimpinan, untuk posisi Pusat Data Nasional lainnya nanti tidak mungkin kami sampaikan ke publik karena ini bersifat juga terhadap kerawanan atau menjaga national interest,” kata Meutya dalam rapat.

Jadi, untuk Komisi I saja nanti mungkin bisa kami jelaskan. Namun, karena rapat ini bersifat terbuka, kami tidak mungkin menyebutkan lokasi-lokasi Pusat Data Nasional yang akan direncanakan kita buat bersama,” sambung dia.

Meutya mengatakan bahwa salah satu Pusat Data Nasional yang telah diketahui saat ini berada di Cikarang, Jawa Barat. PDN Cikarang akan melakukan prosesi serah terima dari pengembang kepada Kementerian Komdigi pada akhir Desember 2024 mendatang.

Sebelum memasuki ruang rapat, Meutya mengaku grogi karena akan mendapat cecaran pertanyaan dengan kapasitasnya sebagai menteri. Pasalnya, sebelum ditunjuk menjadi menteri, Meutya adalah Ketua Komisi I DPR periode 2019-2024.

"Deg-degan, ya, pindah tempat duduk. Biasanya saya yang bertanya, nanti saya yang akan menjawab," kata Meutya sebelum memasuki ruang rapat Komisi I.

Baca juga artikel terkait KABINET PRABOWO-GIBRAN atau tulisan lainnya dari Rahma Dwi Safitri

tirto.id - Sosial budaya
Reporter: Rahma Dwi Safitri
Penulis: Rahma Dwi Safitri
Editor: Fadrik Aziz Firdausi