Menyelami Kondisi Banjir Bekasi di Titik Terparah

tirto.id - Saat banjir besar menghantam Jabodetabek pada tahun baru lalu, seorang pengguna twitter mengunggah foto kondisi korban banjir di perumahan Villa Nusa Indah I, Kabupaten Bogor. Unggah itu menjadi viral lantaran menangkap kejadian yang memilukan.

Seorang pria berdiri di atas tembok samping rumahnya seraya memanjatkan doa, sedangkan sang istri duduk di atap rumah dengan memeluk besi antena tv. Sementara sang anak berdiri di atas tembok pagar dengan memegang kuat kayu agar tak terbawa arus banjir.

Pria beruban itu bernama Subagyo, usianya 61 tahun, warga Villa Nusa Indah. Sore itu, ba'da ashar air banjir setinggi 3 meter menggenangi rumahnya. Ia dan keluarganya menyelamatkan diri ke atap rumah sambil berharap bantuan datang. Namun, hingga menjelang jam 1 pagi tak ada tanda-tanda tim penyelamat akan melakukan evakuasi. Padahal kondisi cuaca pagi itu mulai hujan rintik-rintik.

"Dalam kedinginan, saya meminta pertolongan kepada tetangga untuk diperkenankan anak dan istri saya berteduh di rumah bertingkatnya," ujarnya terisak mengingat peristiwa itu, Minggu (4/1/2020).

Sementara Subagyo tetap berada di atap rumahnya seraya memperhatikan debit air Sungai Cikeas yang tak kunjung surut dari perumahannya. Ia pasrah dan berdoa karena tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sementara tanggul jebol di belakang Musala Al-Ukhuwah yang hanya dua menit dari rumahnya. Air sungai pun sudah melewati ketinggian tanggul sehingga arus air di perumahan menjadi deras.

Perumahan lainnya yang mengalami tanggul jebol adalah Kota Bekasi; Pondok Gede Permai, Kemang Pratama 2, Kemang Ifi Graha, Puri Nusa Phala, Pondok Mitra Lestari, Cahaya Kemang Permai. Kabupaten Bekasi; Libersa Mansion, Griya Setu Permai. Kabupaten Bogor; Villa Nusa Indah, Puri Citayam Permai atau dikenal LIPI 2, Griya Alam Sentul. Kota Depok; D'Palm Residence Rawageni.

Di Pondok Gede Permai, tanggul jebol berada di pertigaan sungai Cikeas dan Cileungsi, tepatnya di wilayah RT 01/RW 09. Tanggul itu ternyata sudah ke empat kalinya jebol. Saat jebol pada 1 Januari 2020, perumahan tersebut banjir dengan ketinggian air maksimum mencapai enam meter.

Selain tinggi, derasnya arus air yang meluber dari Sungai Cikeas menuju Perumahan Pondok Gede menyebabkan kendaraan roda empat digulung air layaknya tsunami. Akibatnya 23 kendaraan roda empat sepanjang Jalan Pondok Gede Permai dan Jalan Gunung Putri hancur dan bertumpuk sehingga menghambat akses warga.

"Mobilnya kayak digulung air tsunami," kata Hesti yang mengabadikan video detik-detik mobil diseret arus deras di tanjakan Jalan Pondok Gede Permai.

Sehari sebelumnya, Selasa (31/12/2019), hujan dengan intensitas tinggi mengguyur sejumlah kawasan Jabodetabek sejak sore hingga pergantian tahun baru. Data Komunitas Peduli Sungai Cileungsi-Cikeas (KP2C), tinggi muka air di Sungai Cileungsi mencapai 540 cm dari batas normal 200 cm. Sedangkan Sungai Cikeas 180 cm dari batas normal 100 centimeter.

Ketika Sungai Cileungsi mulai turun 500 cm, Sungai Cikeas malah naik menjadi 280 cm. Alhasil perumahan dibantaran Sungai Cikeas, Cileungsi dan Bekasi terkena imbas yakni banjir besar.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), titik banjir terbanyak berada di Kota Bekasi. Pada Rabu, (1/1/2020), ada 169 titik banjir di seluruh wilayah Jabodetabek dan Banten. Titik banjir terbanyak berada di Provinsi Jawa Barat dengan 97 titik, DKI Jakarta 63 titik dan Banten 9 titik.

Alih Fungsi Lahan

Perumahan Pondok Gede Permai dibangun sekitar tahun 1988 di atas lahan persawahan dan rawa. Jika melihat kontur tanahnya, daerah tersebut menjorok ke kali Bekasi layaknya sebuah lembah. Perumahan itu berjarak 3 meter dari tanggul, bahkan di beberapa titik tanggul bersatu dengan bangunan rumah warga.

Suardi (58 tahun), mantan RT 6/ RW 8, Jatiasih, Pondok Gede Permai mengatakan mulai menempati perumahan yang dibangun PT Upaya Bumi Makmur pada tahun 1996 meskipun sudah membelinya sejak 1992. Ia bercerita, dulunya perumahan ini belum ada tanggul melainkan hanya sebuah gundukan tanah yang membentengi antara perumahan dengan Sungai Bekasi dan Cikeas.

Sekitar tahun 1993, gundukan tersebut hancur akibat air kiriman dari Sungai Cileungsi dan Cikeas. Alhasil, banjir pertama di perumahan Pondok Gede Permai. Usut punya usut, perumahan itu berada di bekas lahan sawah dan rawa. Awalnya, banyak warga yang tak mengetahui bahwa lokasi tersebut bekas persawahan dan rawa, sebab lahan tersebut diratakan tanahnya sehingga tidak terlalu kelihatan berada di dalam lembah.

"Kalau dilihat dari jalan, posisi perumahan rata dengan jalan besar. Jadi ketika hujan turun, air akan masuk ke wilayah perumahan. Air enggak bisa dibohongi kalau dataran rumah ini rendah," kata Suardi kepada Tirto, Jumat (3/1/2019).

Sementara itu, di seberang Sungai Bekasi, hamparan sawah dan rawa membentang luas sebagai ruang resapan air Kota Bekasi. Saat musim kemarau, lokasi lahan kosong tersebut dijadikan tempat bermain bola anak-anak perumahan Pondok Gede Permai. Namun, sejak dibangun jembatan Cipendawa, lahan kosong sepanjang 850 meter itu beralih fungsi menjadi kawasan pabrik. Akibatnya, ketika musim hujan, banjir perumahan Pondok Gede Permai semakin parah.

Data BNPB, sejak 2015-2018, bencana banjir besar yang melanda Jawa Barat terjadi pada tahun 2016 dengan lokasi banjir mencapai 117 titik. Dampak banjir 2016 menyebabkan 69 jiwa meninggal dan hilang. Selain itu 6.736 rumah rusak berat, sedang dan ringan. Sedangkan awal tahun 2020, korban jiwa mencapai 31 orang.

"Banjirnya besar 2016 tingginya empat meter, tapi lebih besar sekarang sampai 6 meter dan airnya melebih tanggul," kata Suardi.

Hal itu diamini Wagiman (62 tahun), warga RT 1/ RW 9 Pondok Gede Permai. Ia mengatakan banjir menjadi langganan RW 08, RW 09 dan RW 10 warga Pondok Gede Permai. Namun tahun baru 2020 banjirnya lebih besar sampai melewati tanggul. Rumahnya yang memiliki lantai dua bahkan kemasukan air sungai setinggi lutut orang dewasa.

"Iya, ini paling tinggi sejak saya menempati Pondok Gede 1992," kata Wagiman saat ditemui Tirto di atas tanggul pembatas pertigaan Sungai Cikeas dan Sungai Cileungsi.

Menurut penelitian Isnaini Muryanda Putri yang berjudul Pengaruh Perubahan Tutupan Lahan Terhadap Peningkatan Suhu Permukaan Urban Heat Island di Kota Bekasi tahun 2017, lahan terbangun di Kota Bekasi tahun 2015 mencapai 82,1% dari total luas lahan Kota Bekasi. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2000 yang memiliki proporsi 56,4 persen lahan terbangun. Penambahan luas lahan terbangun selama 15 tahun sebesar 5.596 hektare.

Sementara lahan terbuka yang merupakan tanah kosong tanpa vegetasi bangunan berkurang berkurang drastis, pada 2000 seluas 2.412 hektare kini menjadi 1.660 hektare tahun 2015. Untuk lahan bervegetasi yang terdiri dari hutan kota, taman-taman dan vegetasi baik jarang, sedang maupun rapat. Tahun 2000 luas lahan yang bervegetasi sebesar 7004 hektare, sedangkan pada tahun 2015 berubah menjadi 2199 hektare.

Kota Bekasi memiliki lahan vegetasi di wilayah selatan yaitu Kecamatan Jati Asih, Jati Sampurna, Bantar Gebang, Pondok Melati, dan Rawalumbu. Sayangnya tahun 2015, luas lahannya hanya menyisakan 10,1%. Jumlah tersebut jauh dari batas minimal ruang terbuka hijau di suatu kota yang totalnya mencapai 30%

Chay Asdak, Pakar Hidrologi dan Lingkungan Universitas Padjadjaran menilai alih fungsi lahan dari sawah atau rawa menjadi salah satu faktor utama terjadinya banjir di Jawa Barat. Alam tidak bisa dibohongi ketika dulunya tempat menyimpan air maka pada saat air sungai meluber, lokasi pemukiman itu akan terkena banjir.

"Ingat, kalau sawah irigasi dan rawa itu tempat parkir air. Prinsipnya air mengalir ke dataran yang lebih rendah," kata Chay Asdak, Senin (6/1/2020).

Ia menambahkan jebolnya tanggul di peemukiman warga menandakan sistem monitoring dan evaluasi tidak berjalan di pemerintahan daerah. Harusnya, sebelum masuk musim hujan, semua tanggul yang berdekatan dengan pemukiman warga harus dimonitor kondisinya oleh instansi terkait agar tidak ada tanggul yang jebol.

Membangun Sistem Penanggulangan Bencana

Harus diakui ketika alih fungsi lahan terjadi, tidak ada upaya antisipatif untuk mengurangi risiko bencana seperti membuat drainase yang bagus, pompa air di pemukiman, dan lokasi titik evakuasi. Menurut Chay Asdak, sistem monitoring dan evaluasi tidak dilakukan pemerintah sebelum terjadi banjir. Malah, kalau sudah banjir baru sibuk dan gelagapan.

Dengan kondisi memasuki musim hujan, maka solusi jangka pendek yang harus dilakukan adalah sistem peringatan dini kepada warga agar siap menghadapi bencana. Data BMKG untuk seminggu ke depan bisa di petakan oleh tim BPBD atau Bapedda untuk menetapkan titik-titik rawan banjir dan longsor. Tindakan antisipatif ini untuk mengurangi jatuhnya korban jiwa di masyarakat.

Sayangnya, Asdak belum melihat ada pemetaan lokasi banjir dan longsor meskipun BMKG sudah merilis hujan ekstrem sampai seminggu ke depan. Padahal dengan adanya titik yang berpotensi banjir membuat warga lebih waspada. Tak hanya itu, pemerintah juga menyiagakan infrastruktur seperti perahu karet dan eskavator di lokasi bencana sehingga penanggulangan bencananya lebih cepat.

Kuswardono, Ketua Kampung Siaga Bencana (KSB) Desa Bojong Kulur, Kabupaten Bogor mengatakan malam tahun baru sudah mendapatkan informasi ketinggian muka air di Sungai Cikeas dan Cileungsi. Namun, ia lupa bahwa selama 24 jam hujan di hulu sehingga mempercepat ketinggian air di Sungai Cieulengsi dan Cikeas.

"Hitung-hitungan saya, banjir Februari-Maret. Ternyata banjir lebih cepat dan hadiah tahun baru," kata Kuswardono saat ditemui Tirto di Posko KSB, Villa Nusa Indah Jumat (3/1/2020).

Ia menambahkan lokasi perumahannya di Villa Nusa Indah merupakan bekas lahan persawahan sehingga setiap musim penghujan akan terkena banjir. Kondisi tersebut, lanjutnya, sudah disiapkan dengan dibentuknya tim KSB dan 15 orang Karang Taruna RW 15. Namun, lagi-lagi tak ada dukungan dari pemerintah desa sehingga mati suri.

Dadang, Ketua 1 Bidang Advokasi dan Kebijakan Forum Pengurangan Risiko Bencana Jawa Barat mengatakan warga harus diedukasi melalui sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan bencana. Kemudian mengendalikan ancaman bencana di sekitar lingkungan seperti peta bencana, dan warga dilatih memahami potensi bencana dan memiliki jalur evakuasi.

Ketika warga sadar potensi bencana di lingkungannya, maka ketika ada bencana sudah siap siaga melakukan penyelamatan diri secara mandiri. Bila mengandalkan bantuan, 48 jam pertama baru tim penyelamat bisa mengevakuasi korban bencana. Apalagi pemerintah daerah tidak memiliki rencana kotingensi bencana sehingga pemerintah gelagapan dalam penanganannya.

"Orang tidak menyangka mengalami bajir besar tersebut," kata Dadang kepada Tirto, Senin (6/1/2020).

Ia mengatakan prediksi banjir dan bencana harus dilakukan pemerintah melalui lembaga kajian. Sejarah masa lalu, seperti banjir Kota Bekasi bisa dipelajari dan dibuat sistem peringatan dini. Tidak adanya peringatan dini itu yang akhirnya membuat Subagyo dan warga lainnya gagap. Bahkan, untuk memasang tali tambang dari tiang ke tiang sebagai jalur evakuasi warga pun menjadi tak sempat.