tirto.id - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berharap agar suku bunga diturunkan sebagai upaya melonggarkan nelayan tradisional, terutama dalam rangka pergantian alat tangkap cantrang. Ia juga berharap nelayan mengganti alat tangkapnya dengan yang ramah lingkungan.
“Saya mengharapkan perbankan bisa menurunkan suku bunga pinjaman dan memberikan kelonggaran pada nelayan-nelayan eks-cantrang di pantura, sehingga dapat mengganti alat tangkapnya dengan yang ramah lingkungan,” kata Susi, saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) KKP 2016 di Jakarta, Senin (30/5/2016).
Selain itu, lanjut Susi, guna mendukung penyaluran dan pemasaran hasil tangkapan nelayan, KKP juga telah memberikan penugasan kepada PT Perikanan Indonesia (Perindo) dan PT Perikanan Nusantara (Perinus).
Hal tersebut, menurut Susi, termasuk sebagai usaha meningkatkan volume dan nilai ekspor beragam komoditas sektor kelautan dan perikanan nasional pada masa mendatang.
Rakernis KKP sering digelar setiap tahun dalam rangka merencanakan serta mengevaluasi berbagai program terkait dengan sektor kelautan dan perikanan. Dalam Rakernis tersebut juga dilakukan sejumlah penandatanganan kerja sama antara lain KKP dengan Perinus serta BNP2TKI dengan BRI.
Sebelumnya, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menyatakan prioritas pembiayaan permodalan bagi nelayan seharusnya berasal dari APBN/APBD, bukan dibebankan kepada perbankan yang dinilai bakal menjeratkan utang kepada nelayan.
“Yang dibutuhkan rakyat pesisir adalah kehadiran negara melalui fasilitasi APBN, sehingga usaha-usaha produktif rakyat bisa menjadi katalisator kesejahteraan,” kata Sekjen Kiara Abdul Halim di Jakarta, Jumat (20/5/2016).
Sebaliknya, katanya, dana dari perbankan sering menjadi penyebab hilangnya kepemilikan masyarakat lokal atas sumber daya alamnya, seperti nelayan yang di sejumlah tempat menjadi kehilangan wilayah tangkap.
Bantuan bagi nelayan, ujar dia, seharusnya dalam bentuk pelayanan yang prima atau fasilitasi tunai langsung kepada masyarakat yang diberi pendampingan, yang diprioritaskan dari APBN/APBD.
Untuk itu, Sekjen Kiara juga menginginkan pemerintah pusat dan pemda perlu menyegerakan penyusunan kebijakan dan strategi turunannya untuk menjabarkan bantuan nelayan dari anggaran negara.
Seperti diberitakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan penyaluran kredit untuk sektor kelautan dan perikanan pada 2016 mencapai Rp9,2 triliun.
“Penyaluran kredit Program Jaring (Jangkau, Sinergi, dan Guideline) tahun ini ditargetkan senilai Rp9,2 triliun atau tumbuh sebesar 24,2 persen dibandingkan realisasi kredit pada 2015 senilai Rp6,69 triliun,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad.
Muliaman mengatakan Program Jaring dibuat untuk mendorong akselerasi atau percepatan peningkatan pembiayaan ke sektor kelautan dan perikanan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Realisasi Program Jaring pada 2015 melebihi target awal dibuatnya Program Jaring. (ANT)
Penulis: Abdul Aziz
Editor: Abdul Aziz
