Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Agama, Nasaruddin Umar, melobi otoritas Arab Saudi agar Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) di Makkah dapat kembali beroperasi. Keberadaan KKHI dinilai penting untuk menjaga kesehatan jemaah haji Indonesia.
"Kita akan melakukan negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi, dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri, untuk memohon izin operasional KKHI Daker Makkah," ujar Nasaruddin saat mengunjungi KKHI Daerah Kerja Makkah, Minggu (1/6/2025).
Menag Nasaruddin baru saja bertemu Menteri Kesehatan Arab Saudi. Dalam pertemuan itu, ia menyampaikan keprihatinan atas meningkatnya jumlah jemaah haji Indonesia yang wafat, dan menekankan perlunya evaluasi serta mitigasi bersama.
Ia menjelaskan Arab Saudi memiliki regulasi baru yang membuat KKHI belum diizinkan beroperasi. Saat ini, seluruh pasien jemaah harus dirujuk ke rumah sakit Arab Saudi. Padahal, menurut Nasaruddin, KKHI sangat penting, terutama bagi jemaah dengan komorbid (penyakit penyerta) atau yang membutuhkan rawat jalan.
Jemaah pun cenderung lebih nyaman dirawat oleh petugas medis Indonesia. "Mereka [jemaah] agak enggan untuk dirawat di RS Saudi. Akibatnya, mereka memilih untuk tidak diperiksa di RS Arab Saudi sehingga kesehatan mereka menurun," katanya.
Menag Nasaruddin menambahkan, banyak jemaah menahan sakit karena takut ke rumah sakit. Meski didampingi dokter Arab Saudi, mereka merasa kesepian karena kendala bahasa. "Mereka merasa tidak ada siapa-siapa [...] Mereka lebih nyaman dirawat oleh dokter dari Indonesia sendiri," ujarnya.
Pria yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal ini bersama tim Amirulhaj akan terus melobi pemerintah Arab Saudi. "Kami coba negosiasi kalau bisa KKHI diizinkan kembali beroperasi. Menteri Kesehatan [Saudi] sudah mengiyakan, karena kita memiliki misi yang sama dalam menjaga kesehatan jemaah haji," tuturnya.
Namun, operasional KKHI masih menunggu keputusan dari Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi terkait pemanfaatan sarana dan prasarana.
Menag menjelaskan bahwa KKHI bersifat sementara dan tidak permanen, namun diyakini lebih bermanfaat dibanding jika pasien langsung dirujuk ke rumah sakit Saudi. Ia juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Indonesia, yang memberi dukungan penuh atas langkah diplomasi tersebut.
"Sesungguhnya ini bukan wilayah Kementerian Agama, namun mau tidak mau, saya selaku Menag harus melakukan sesuatu untuk kemaslahatan semuanya," pungkasnya.
Penulis: Fahreza Rizky
Editor: Andrian Pratama Taher
