Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menyepakati Nota Kesepahaman (MoU) tentang Peningkatan Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penandatanganan MoU ini berlangsung di kantor Kementerian PPPA, Jakarta, pada Senin (21/4/2025).
Mengenai latar belakang MoU ini, Gus Ipul mengatakan, pemberdayaan dan perlindungan terhadap kelompok rentan memerlukan mekanisme proses yang jelas. Di sisi lain, untuk mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, diperlukan sinergi lintas-kementerian.
Maka dari itu, Kemensos dan Kementerian PPPA bersinergi untuk memberikan dukungan perlindungan maupun pemberdayaan kepada korban kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan orang, serta masalah perempuan dan anak lainnya.
"Kami, Kementerian Sosial, bekerja sama dengan Ibu Arifah dan jajaran lewat beberapa kegiatan," kata Gus Ipul dalam acara penandatanganan MoU tersebut.
Dia menjelaskan, kolaborasi itu terwujud dalam berbagai kegiatan pencegahan, rehabilitas sosial, hingga rehabilitasi medis yang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Tak hanya itu, sinergi juga mencakup pemberdayaan sosial untuk kelompok rentan.
"Untuk keperluan itu, kami memiliki 31 sentra terpadu yang merupakan bagian dari upaya untuk memberikan layanan bagi kelompok rentan tersebut," Gus Ipul melanjutkan.
Gus Ipul mengapresiasi Kementerian PPPA yang berperan aktif dalam menjalin kolaborasi dengan para pemangku kepentingan. Langkah tersebut sejalan dengan mandat Presiden Prabowo agar ego sektoral dikesampingkan.
"Hari ini, MoU telah ditandatangani bersama-sama beberapa kementerian dan Lembaga bekerja sama dengan Ibu Arifah dan jajaran, agar masalah sosial terutama yang menerpa kelompok rentan perempuan dan anak bisa kita berikan layanan sebaik-baiknya," kata Gus Ipul.
Sementara itu, Menteri PPPA Arifah Fauzi menambahkan, penandatanganan MoU tersebut menjadi momen penting karena bertepatan dengan Hari Kartini. Dia berharap spirit Kartini dapat menjadi penguat semangat perempuan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
"Penandatanganan ini bukan hanya mempertegas semangat kebersamaan kolaborasi dan sinergi, tapi juga mempertegas komitmen kita dan dukungan kementerian kami dalam memperkuat perempuan Indonesia dan pemenuhan hak anak Indonesia dalam menyalakan obor perubahan di negara tercinta," kata Arifah.
Dia juga menegaskan, masalah perempuan dan anak adalah persoalan kompleks yang tidak bisa ditangani secara parsial oleh satu kementerian saja.
"Kami butuh berkolaborasi dan bersinergi untuk saling mendukung, kolaborasi untuk bisa selesaikan persoalan yang terjadi di masyarakat," ujar dia.
Salah satu contoh sinergi itu akan diwujudkan dalam program Ruang Bersama Indonesia yang menjadi kelanjutan dari Desa Ramah Anak.
Kementerian PPPA telah menetapkan Ruang Bersama Indonesia menjadi program prioritas dengan tujuan mewujudkan desa ideal tanpa anak stunting, kekerasan, dan perempuan yang tidak berdaya.
"Mudah-mudahan kolaborasi sinergi berbasis desa bisa menjadi jawaban persoalan bersama," kata Arifah.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menyatakan siap menunggu hasil dari kolaborasi itu.
"[Agar] Tidak ada lagi perempuan yang tidak berdaya dan tidak ada lagi anak yang tidak terlindungi," terang Pratikno.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
