Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa upaya menekan angka kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan program bantuan. Ia menilai, perbaikan sistem kerja dan keseragaman data justru menjadi fondasi utama dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan dalam Puncak Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Nusa Tenggara Barat yang digelar di Mataram, Kamis (16/4/2026). Forum tersebut dihadiri sejumlah pejabat pusat dan daerah, termasuk Yandri Susanto, Lalu Muhamad Iqbal, serta Indah Dhamayanti Putri.
Dalam arahannya, Gus Ipul menekankan pentingnya pembenahan tata kelola sebagai langkah awal yang tidak bisa ditawar.
“Kalau kemiskinan mau turun, kesejahteraan naik, kata kunci yang pertama adalah tata kelolanya diperbaiki dulu. Kalau tata kelolanya sudah baik, Insya Allah yang lain akan mengikuti,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa integritas harus menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya tersebut. Menurutnya, praktik korupsi tidak lagi relevan dalam sistem yang kini semakin transparan.
“Stop korupsi, itu masa lalu. Mari kita berjamaah untuk urusan yang benar. Tidak lagi untuk urusan korupsi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Gus Ipul menekankan bahwa strategi penanggulangan kemiskinan harus dijalankan secara konsisten, melibatkan banyak pihak, dan tidak bersifat jangka pendek.
“Arahnya harus jelas, dikerjakan bersama-sama, dan dilakukan terus-menerus. Itu yang diajarkan Undang-Undang kepada kita,” katanya.
Salah satu langkah mendasar yang ia soroti adalah penyatuan basis data. Ia mendorong seluruh daerah menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar intervensi kebijakan lebih tepat sasaran.
“Kita tidak bisa lagi bekerja dengan data yang berbeda-beda. Semua harus mulai dari data yang sama, lalu kita perbaiki bersama,” ujarnya.
Gus Ipul juga mengingatkan bahwa bantuan sosial hanyalah tahap awal. Setelah itu, perlu ada rehabilitasi sosial dan program pemberdayaan agar masyarakat bisa mandiri. Ia mencontohkan pentingnya kehadiran fasilitas seperti rumah singgah dan sentra layanan sosial untuk menjangkau kelompok rentan.
Dalam kesempatan tersebut, ia turut menyinggung program Sekolah Rakyat yang digagas Prabowo Subianto sebagai salah satu upaya percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem.
“Sekolah Rakyat ini bukan sekadar sekolah, tapi upaya memuliakan keluarga miskin, menjangkau yang belum terjangkau, dan memungkinkan yang selama ini dianggap tidak mungkin,” jelasnya.
Ia pun mendorong pemerintah daerah di NTB untuk berperan aktif, termasuk dalam menyiapkan infrastruktur pendukung seperti lahan dan fasilitas lainnya.
Menutup arahannya, Gus Ipul mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kerja sama antara pusat dan daerah agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Saya ingin kita bekerja bersama, berjamaah, supaya apa yang menjadi cita-cita kita yaitu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan betul-betul bisa dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menilai Musrenbang tahun ini menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan perencanaan antara pusat dan daerah. Di sisi lain, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menegaskan bahwa desa memiliki peran penting dalam menekan angka kemiskinan.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan penandatanganan nota kesepahaman antara pemerintah provinsi dan BPKP terkait pengawasan program prioritas, serta kesepakatan rancangan RKPD tahun 2027 sebagai arah pembangunan ke depan.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
