Menkop UKM: Fintech Harus Jadi Bagian Pendukung Hilirisasi UMKM

tirto.id - Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menilai, kehadiran fintech peer to peer (P2P) lending bisa menjadi bagian dalam mendukung UMKM yang masuk dalam program hilirisasi yang didorong oleh Pemerintah.

Teten mengatakan, hilirisasi jangan hanya berfokus pada industri besar, tetapi UMKM bisa menjadi bagian dari rantai pasok industri dalam hilirisasai seperti yang diamanatkan Presiden Joko Widodo.

"Fintech bisa membantu pembiayaan ke UMKM untuk modal kerja, karena dalam program 40 persen belanja Pemerintah, UMKM memiliki kepastian harga dan pendapatan," ucap Teten dikutip dalam keterangan tertulisnya, Jumat (22/9/2023)

Teten menuturkan, dalam hilirisasi yang menjadi program Pemerintah, UMKM bisa membuat end product dengan teknologi. Untuk nikel misalnya, UMKM bisa memuat produk hilirisasi berupa alat makan hingga produk kesehatan. Termasuk di sektor perkebunan melalui produk CPO hingga rumput laut.

"Hilirisasi akan menjadi ekonomi baru bagi UMKM. Hal ini juga yang kami harapkan, perusahaan fintech maupun lembaga keuangan juga melihat keunggulan domestik Indonesia. Kita unggul dari banyak Sumber Daya Alam (SDA) yang ada, seperti agriculture produk sawit, maupun aquaculture," ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Sunu Widyatmoko menuturkan, saat ini masih terjadi kesenjangan antara kebutuhan dan kemampuan pendanaan.

Dari riset AFPI bersama EY Parthenon, potensi sektor pendanaan pada 2026 bisa mencapai Rp4.300 triliun, namun kemampuan pendanaan hanya ada di angka Rp1.900 triliun.

“Artinya ada gap sekitar Rp2.400 triliun di saat permintaan pendanaan tumbuh tahunan sebesar 7 persen. AFPI berharap dengan sumbangsih Rp660 triliun pendanaan dari fintech bisa mendorong lebih besar lagi ruang bagi startup pembiayaan dalam negeri untuk tumbuh dan berkontribusi bagi digital ekonomi Tanah Air,” kata Sunu.

Menurutnya, Fintech lending sudah berupaya memenuhi kebutuhan pendanaan tersebut, tapi ternyata masih saja kurang. Pihaknya pun berkomitmen memberikan solusi pendanaan yang optimal, dengan akses UMKM yang lebih luas lagi.

"Diharapkan 30 juta UMKM bisa onboarding digital di tahun 2024, dengan kerja sama semua pihak, pertumbuhan inklusi keuangan digital bisa lebih optimal terpenuhi," pungkasnya.