tirto.id - Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, mengeklaim rencana pemerintah membentuk Dewan Media Sosial (DMS) merupakan spirit dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Saat ini, pemerintah masih mendiskusikan soal pembentukan dewan media sosial itu.
"Spiritnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Soal dewan media sosial kita masih mendiskusikan," kata Budi, usai rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Kompleks Senayan, Jakarta, Senin (10/6/2024).
Budi mengatakan kajian akademis dari rencana pembentukan DMS ini adalah dari UNESCO. Lebih lanjut, Budi menjelaskan, perkembangan media sosial yang makin terus berkembang memerlukan satu lembaga untuk mengurusnya.
"Perkembangan ke depan media sosial perlu lembaga atau badan yang bisa menjadi rujukan. Spiritnya sama kayak dewan pers, masyarakat juga. Gitu loh, dewan media sosial bukan dipelintir untuk mengekang langsung, enggak. Yang pasti kan anak-anak harus dilindungi," tutur Budi.
Budi memastikan diskusi pembentukan DMS ini akan melibatkan semua pihak, termasuk tokoh agama dan masyarakat. Nantinya, mereka kata Budi yang mengatur apa yang menjadi ranah di media sosial.
"Ada tokoh agama, akademisi, masyarakat, semua unsur. Spirit kayak dewan pers, dan masyarakat sendiri yang mengatur apa-apa yang menjadi ranah di media sosial," tutup Budi.
Wacana pembentukan DMS mengemuka setelah Kementerian Komunikasi dan Informatika mengakui sedang membahas perlunya pembentukan Dewan Media Sosial untuk meminimalisir dampak negatif penggunaan media sosial. DMS akan bermanfaat sebagai ruang pemberian masukan mengenai kepantasan konten-konten yang dapat ditampilkan di media sosial dan ruang digital.
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Intan Umbari Prihatin
