tirto.id - Meteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, menyampaikan setidaknya sudah ada 8 isu hoaks pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, sejak Januari 2023-September 2024. Ia mengaku, isu hoaks Pilkada 2024 muncul seperti saat Pilkada 2020 lalu.
"Menjelang Pilkada 2024, penemuan isu hoaks terkait penyelenggaraan pilkada, kembali meningkat menjadi 8 isu sepanjang Januari 2023 sampai dengan September 2024," kata Budi saat membuka acara Tiktok Goes To Campus Betajuk Melawan Disinformasi di Pilkada 2024, di Swasana Lippo Kuningan, Jakarta, Kamis (19/9/2024).
Budi mengatakan, sebenarnya data tersebut menurun jika dibandingkan dengan isu hoaks yang tercatat pada tahun 2019-2020 lalu. Kominfo mencatat, setidaknya 80 isu hoaks selama Pilkada 2020 lalu.
"Kementerian Kominfo mencatat kenaikan isu hoaks terkait penyelenggaraan Pilkada di tahun 2020 yang lalu. Misalnya pada tahun 2019 hingga 2020, penemuan isu hoaks meningkat menjadi 80 isu hoaks," ujarnya.
Selain itu, Budi juga menjelaskan 3 tahapan dalam proses produksi hingga tahap penyebaran hoaks yakni ciptaan narasi, pembuatan akun sosial media, dan distribusi informasi. Proses tersebut, kata Budi, berjalan karena tiga elemen utama. Pertama, yaitu agen yang terlibat dalam kekacauan informasi pada tiap fase.
"Agen yang berlibat dalam setiap tahap itu, mungkin akan berbeda dan masing-masing jadi mereka memiliki motivasi sendiri-sendiri atau motivasi masing-masing," tuturnya.
Kemudian, Budi menyebut elemen kedua yaitu, pesan hoaks itu sendiri yang disajikan dalam bentuk teks, maupun audio visual.
"Yang terakhir, penerjemah, yaitu audiens yang mengimpretasi informasi berdasarkan latar belakang sosio-politik dan kultural masing-masing," tuturnya.
Oleh karena itu, Budi mengajak kepada masyarakat untuk menggunakan hal pilihnya pada Pilkada 2024 dengan sebaik-baiknya dan menolak narasi yang mengandung isu SARA dan kebencian.
Budi juga meminta kepada masyarakat untuk tetap menjaga ruang digital, agar tetap kondusif dan pada Pilkada 2024 ini, ruang demokrasi bisa terjaga dengan baik.
Penulis: Auliya Umayna Andani
Editor: Andrian Pratama Taher
