Menuju konten utama
Perang Dagang AS-Cina

Menko Perekonomian: Pemerintah Bisa Siapkan Kebijakan Anti Dumping

"Itu (anti dumping) tentu saja pertama-pertama kalau terjadi dumping barang, yang pertama harus dilakukan. Jangan dumping, kalau enggak kita akan kenakan anti dumping," ujar Darmin.

Menko Perekonomian: Pemerintah Bisa Siapkan Kebijakan Anti Dumping
Menteri Kordinator Perekonomian Darmin Nasution. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

tirto.id - Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan bahwa pemerintah dapat menyiapkan kebijakan perdagangan anti dumping karena pengaruh perang dagang Amerika Serikat (AS) dengan Cina yang makin memanas dan dapat berakibat dumping terhadap beberapa komoditas dagang.

Dumping merupakan praktek menjual barang di pasar luar negeri dengan harga yang lebih rendah dari harga di pasar dalam negeri (harga normal), yang dapat mendorong defisit neraca perdagangan negara tujuan dagang.

"Itu (anti dumping) tentu saja pertama-pertama kalau terjadi dumping barang, yang pertama harus dilakukan. Jangan dumping, kalau enggak kita akan kenakan anti dumping," ujar Darmin di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta pada Kamis (21/6/2018).

Dia tidak memberikan gambaran detail mengenai langkah antisipasi dumping tersebut. Hanya saja langkah itu diawali dengan mengadakan dialog terlebih dahulu dengan negara yang bersangkutan mengenai kemungkinan kebijakan anti dumping yang bisa diberlakukan pemerintah Indonesia.

"Dari dialog itu baru kami bicara apa yang baiknya dilakukan. Tetapi, yang pertama dilakukan kalau dia dumping, ya bikin anti-dumping. Baru biasanya duduk bersama-sama. 'Wah udah jangan gitu lah. Ini sama2 merugi'," ungkapnya.

Salah satu bentuk kebijakan anti-dumping adalah pemberian bea masuk negara eksportir.

"Kami tentu saja bisa memulai dalam situasi bea masuk itu ada. Tapi, belum tentu kita mengenakan bea masuk. Kami bisa memulainya dengan berbeda yang dihadapi negara-negara yang sudah lama mengekspor, misal ke AS," ucapnya.

Walaupun perang dagang itu sesuatu yang merugikan semua pihak, ia mengatakan bahwa pemerintah Indonesia tidak bisa banyak berbuat atau mengintervensi.

"Antara Cina dan AS saja mereka enggak bisa bicara. Yah biar saja, kita fokus saja cari keuntungan buat kita," terangnya.

Perang dagang berlanjut setelah pembicaraan kedua negara beberapa waktu lalu gagal menyelesaikan keluhan AS terhadap kebijakan Cina, termasuk mengenai hak kekayaan intelektual dan tertutupnya akses pasar di Negeri Tirai Bambu. AS mengklaim mengalami defisit neraca dagang hingga 375 miliar dolar AS dengan Cina.

Pernyataan Trump ini disampaikan setelah Cina menyatakan bakal menerapkan tarif tambahan atas ratusan produk AS, sebagai balasan atas pernyataan Trump sebelumnya.

Pada Jumat (15/6/2018), Trump mengungkapkan akan melanjutkan tarif sebesar 25 persen atas produk Cina.

Atas hal itu, Kementerian Perdagangan Cina menegaskan bakal menerapkan tarif tambahan sebesar 25 persen atas 659 produk AS yang bernilai 50 miliar dolar AS, salah satunya kacang kedelai, yang merupakan produk impor dengan nilai terbesar dari Negeri Paman Sam.

Baca juga artikel terkait PERANG DAGANG atau tulisan lainnya dari Shintaloka Pradita Sicca

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Shintaloka Pradita Sicca
Penulis: Shintaloka Pradita Sicca
Editor: Yantina Debora