tirto.id - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membenarkan adanya operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi semalam. Akan tetapi, ia mengklaim tidak mengetahui kalau Dirjen Perhubungan Laut Antonius Tonny Boediono terjaring Operasi Tangkap Tangan KPK, Rabu (23/8/2017) malam. Ia hanya membenarkan kalau KPK menyegel ruang Dirjen Perhubungan Laut tersebut.
"Saya belum tahu pak Tonny ditangkap, saya tahu hanya ada penyegelan ruang lain, dirjen laut," ujar Budi di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis (24/8/2017).
Budi pun tidak menjawab saat dikonfirmasi tentang jumlah tas dan uang yang diamankan. Ia mengaku tidak mengetahui secara pasti kasus Tonny berkaitan dengan proyek apa.
Budi selaku Menteri Perhubungan meminta maaf kepada publik bahwa Kementerian Perhubungan masih melakukan tindak korupsi. Mereka mengaku akan mendukung langkah penegakan hukum yang dilakukan KPK. Budi menilai, penangkapan ini sebagai momen Kementerian Perhubungan untuk kembali mereformasi diri.
Ia mengingatkan langkah Kementerian Perhubungan saat mantan Dirjen Perhubungan Laut Bobby Reynold Mamahit yang juga dicokok KPK beberapa waktu lalu. Ia pun akan melakukan sejumlah langkah untuk menyelesaikan masalah OTT KPK. "Kami akan melakukan pendampingan, dimana biro hukum dan lawyer, dan selain itu, berkirim surat ke presiden mengenai ini, dan surat ke KPK melakukan pendampingan," kata Budi.
Selain itu, Budi mengatakan, segala proyek kementerian tidak akan terganggu akibat operasi tangkap tangan. Kementerian langsung melakukan assessment untuk mencari pelaksana tugas Dirjen Perhubungan Laut setelah kabar Dirjen Hubla ditangkap KPK.
Budi mengatakan selain mencari Plt Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan juga akan mencari Dirjen Perkeretaapian lantaran Tonny juga merangkap sebagai Pelaksana Tugas Dirjen Perkeretaapian. "Secara aturan kepegawaian, bahwasanya dimungkinkan diadakannya Plt. Hari ini akan kita tunjuk," ujarnya.
Sebelumnya tim satgas KPK telah melakukan operasi tangkap tangan di lingkungan Kemenhub dan mengamankan pejabat Ditjen Hubla Antonius Tonny Boediono, Rabu (23/8/2017).
"Ada Penyelenggara Negara yang kita amankan dan tim juga sudah menyegel sebuah ruangan di Kemenhub," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan kepada Tirto, Kamis (24/8/2017).
Dalam operasi tangkap tangan, KPK mengamankan mata uang asing USD, SGD dan mata uang asing lain serta Rupiah. Uang tersebut diamankan dalam sejumlah tas dan KPK tengah menghitung nominal uang tersebut.
Informasi terakhir yang dihimpun, KPK tidak hanya mengamankan Tonny. Mereka mengamankan 3 kontraktor dalam OTT tersebut. Hingga saat ini, KPK belum mengumumkan penetapan tersangka dari hasil operasi tangkap tangan tersebut.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Maya Saputri
