tirto.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengkritik tajam langkah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang dinilai buruk dalam mengelola anggaran selama 10 tahun terakhir. Menkeu mengeluhkan daya serap anggaran Kemenhub pada 2017 yang hanya 86,39 persen dan tidak pernah menyerap lebih dari 90 persen.
Menanggapi kritikan itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan penyerapan anggaran Kemenhub sebesar 86,40 persen pada 2017 dikarenakan alokasi anggaran yang baru turun pada Oktober 2017.
“Jadi penyerapan belum maksimal. Nah, tahun ini kami meminta kepada Kementerian Keuangan untuk dropping anggaran itu semua di awal tahun,” kata Budi Karya seusai menghadiri Rapat Kerja Kementerian Perdagangan 2018 di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (1/2/2018).
Kendati demikian, Budi Karya menekankan dirinya tidak ingin ada sikap saling menyalahkan. Ia pun lantas menyebutkan bahwa penyerapan anggaran Kemenhub di 2017 itu telah meningkat 12 persen, dari yang tadinya sebesar 76 persen pada 2016.
Adapun kenaikan penyerapan tersebut dikatakan Budi Karya karena adanya pengawasan secara ketat yang dilakukan dirinya secara langsung maupun pejabat eselon I di Kemenhub. “Tahun depan saya rencanakan (penyerapan anggaran) jadi 94 persen,” ungkap Budi Karya.
Seusai pengarahan dari Sri Mulyani itu, Budi Karya mengaku bahwa dirinya langsung meminta kepada para pegawai di lingkungan Kemenhub agar menerima kritik secara lapang dada. “Dalam kritik yang proporsional, justru jadi masukan bagi kami untuk melakukan perbaikan,” ujar Budi Karya lagi.
Saat disinggung mengenai reputasi Kemenhub yang dinilai lekat dengan korupsi, Budi Karya sempat memberikan pandangannya. Menurutnya, Kemenhub memang melakukan berbagai upaya sistematis guna menindak pegawai di lingkungannya yang terbukti korupsi. Budi Karya pun mengatakan bahwa Kemenhub sangat terbuka dan secara aktif berupaya agar kementeriannya bersih.
“Apabila menjadikan ada yang tertangkap, itu risikonya. Kami terbuka dan bahkan menugaskan satu tim tertentu untuk melakukan penelusuran,” ucap Budi Karya.
Selain mengeluhkan rendahnya penyerapan anggaran dan reputasi Kemenhub, Sri Mulyani juga berpendapat Kemenhub lamban dalam mengundang investasi swasta. Sri Mulyani menilai kelambanan tersebut menunjukkan betapa konservatifnya pemikiran kementerian tersebut.
Masih dalam kesempatan yang sama, Sri Mulyani lantas beranggapan kalau penyebab kelambanan tersebut karena insentif.
“Karena APBN paling gampang. Anda nggak pernah repot. Pokoknya lobi kuat Kementerian Keuangan, lalu dapat alokasi Bappenas dan jaga di DPR agar tidak dipotong atau bahkan minta DPR tambah anggaran, kemudian tinggal belanja,” kata Sri Mulyani di Jakarta hari ini, sebagaimana dilansir Antara.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Alexander Haryanto
