tirto.id - "Setiap saya ke daerah ke provinsi, kabupaten, kota selalu keluhannya adalah kurang listrik, krisis listrik, mati lampu," kata Presiden Jokowi saat peresmian "Marine Vessel Power Plant" (MVPP) PT PLN (Persero) di Tanjung Priok, Desember 2015 lalu.
Defisit pasokan listrik di Indonesia memang menjadi masalah klasik yang sudah menahun tapi belum tuntas diselesaikan.
Setiap tahun, kebutuhan listrik masyarakat Indonesia bertambah 5.000 megawatt (MW). Namun, pertumbuhan pasokan listrik selalu kalah cepat dari kenaikan kebutuhan, dampaknya diperkirakan seluruh Indonesia pada 2018 akan mengalami krisis listrik total 1.000 MW.
Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hingga 4 April 2016, terdapat lima wilayah yang mengalami defisit cadangan listrik. Kota Palu merupakan wilayah dengan defisit cadangan terbesar yaitu 23,37 persen. Selain di Indonesia Timur, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung pun mengalami defisit cadangan listrik sebesar 6,70 persen.
Pada periode yang sama, ada 14 wilayah dinyatakan dalam kondisi siaga atau memiliki cadangan yang lebih kecil dari pembangkit terbesarnya. Misalnya Kota Jayapura, Lombok dan Batam. Sementara, hanya terdapat empat wilayah yang berstatus normal soal cadangan listrik, yaitu Jawa-Bali, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Poso, Tentena, dan Kupang.
Kondisi 4 April 2016 relatif masih lebih baik, sebab Kementerian ESDM sempat mencatat kondisi kelistrikan per 2 November 2015, situasinya malah lebih mengkhawatirkan. Ada sembilan wilayah di Indonesia yang tercatat berstatus defisit, seperti Kota Kendari dengan defisit cadangan listrik sebesar 21,75 persen dan Lombok dengan defisit sebesar 10,87 persen.
Hanya ada tiga wilayah yang berstatus normal, yaitu Ternate dan Maluku, Ambon, dan NTT. Imbasnya, PT PLN selaku BUMN penyedia listrik harus melakukan pemadaman secara bergilir di beberapa wilayah provinsi karena krisis listrik yang sudah terjadi di beberapa daerah.
Di lain sisi, dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RPTUL) 2016-2025, PLN memproyeksikan pertumbuhan permintaan tenaga listrik di Indonesia rata-rata 8,6 persen per tahun. Sehingga, diperkirakan kebutuhan listrik pada 2025 akan mencapai lebih dari dua kali lipat dari 217 Terawatt-hour (TWh) menjadi 457 TWh di 2016.
Situasi itu tentu membuat ancaman krisis listrik total semakin nyata di depan mata. Saat ini, sistem kelistrikan Jawa-Bali dengan kapasitas daya besar pun tetap masih menanggung beban berat, terutama saat defisit listrik pada waktu sibuk pemakaian (antara pukul 6-12 malam).
Pada 2015, total konsumsi tenaga listrik nasional mencapai 228 TWh. Nilai ini setara dengan rata-rata 910 kWh per kapitanya. Golongan pengguna listrik terbesar adalah industri dan rumah tangga. Pada 2015, sebanyak 40 persen konsumsi listrik nasional digunakan oleh sektor industri dan 38 persen sektor rumah tangga. Sedangkan, layanan umum hanya mengonsumsi 6 persen dari listrik nasional.
Kebutuhan listrik itu berasal dari kapasitas yang terpasang pada pembangkit di seluruh Indonesia yang mencapai 55.500 MW. Dari kapasitas tersebut, proporsi sumber energi yang berasal dari fosil masih dominan.
Sumber energi utama pembangkit listrik berasal dari batu bara menyumbang 56,06 persen. Batu bara cenderung diandalkan karena memang kompetitif dibandingkan dengan harga jual produksi listrik dari pembangkit.
Sementara itu, pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) masih terlihat rendah. Selama kurun waktu 2010-2015, tren yang terjadi malah cenderung menurun. Pada 2010, pemanfaatan EBT sebesar 15 persen dari total sumber energi pembangkit dan menurun hingga hanya 10,47 persen pada 2015.
Rendahnya pemanfaatan EBT ini menjadi ironi. Alasannya karena Indonesia pernah memperlihatkan komitmen soal pemanfaatan EBT dalam kesepakatan bersama 14 negara-negara lain di Paris, Perancis, saat Konferensi tentang Perubahan Iklim (United Nations Climate Change Conference, COP 21) pada November-Desember 2015 lalu.
Peraturan Pemerintah (PP) No.79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional pun sudah menegaskan soal EBT. Dalam PP tersebut, Presiden Jokowi menargetkan pemanfaatan EBT sebesar 23 persen pada 2025 nanti. Artinya, sampai menuju angka 23 persen, porsi pemanfaatan EBT tentu harus meningkat signifikan setiap tahun.
Dari sisi potensi, beragam jenis EBT di Indonesia dapat dikatakan sangat besar. Tenaga air misalnya, diproyeksikan memiliki potensi mampu memproduksi kapasitas tenaga listrik hingga 94.476 MW. Begitu juga dengan sumber panas bumi, dicatat memiliki potensi 29.544 MW. Sementara, Bioenergi diproyeksikan memiliki potensi hingga mencapai 32.000 MW.
Potensi EBT di Indonesia
Meski begitu, tidak semua jenis EBT lantas didayagunakan sebagai sumber energi pembangkit. Sumber tenaga air misalnya, porsi pemanfaatannya pun baru mencapai 5,3 persen. Begitu juga dengan panas bumi yang baru termanfaatkan 4,8 persen saja.
Sementara itu, EBT yang berasal dari bioenergi baru dimanfaatkan sebesar 5,4 persen dengan kapasitas terpasang yang sangat kecil, hanya sebesar 78,5 MW. Padahal, jenis EBT ini cenderung lebih ramah lingkungan karena berpotensi mengolah kembali beragam sampah atau hasil buangan.
Potensi EBT di Indonesia telah menarik perhatian negara-negara lain ataupun lembaga internasional melalui berbagai bantuan dan program pengembangan. Bank Dunia misalnya, pernah memiliki program yang terkait dengan penyediaan sistem solar skala rumahan. Nama programnya Home Solar Indonesia dengan tujuan untuk menyediakan sistem PV (photovoltaic) untuk 200.000 rumah Indonesia. Program tersebut berlangsung sejak pertengahan 1990-an.
Bank Pembangunan Asia (ADB) telah banyak aktif dalam berbagai proyek dari pengembangan listrik pedesaan menggunakan energi terbarukan. Sebuah proyek dimulai pada 2002 yang berusaha menyediakan lebih dari 150 juta dolar AS dalam pinjaman, termasuk menyediakan 10.000 keluarga berpenghasilan rendah di pulau-pulau terluar Indonesia solar home system dan pembangkit listrik mikro hidro (MH).
Selain itu, Belanda pun telah membiayai sebuah kegiatan bernama “CASINDO”. Program yang mendukung terbentuknya forum bersama antar kepentingan di daerah terutama berkaitan dengan perencanaan investasi energi. Begitu juga dengan Denmark, Australia, Inggris dan Kanada mendukung Green PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat). Program lain dalam konteks ASEAN, bernama Program Energi Terbarukan Dukungan untuk ASEAN. Bahkan, awal 2017, Perancis dan Swedia pun mulai menjajaki soal EBT di Indonesia.
Mengubah ketergantungan Indonesia atas sumber energi listrik dari fosil menjadi EBT memang bukan perkara mudah. Selain masalah infrastruktur, penghambat pengembangan EBT sebagai sumber energi adalah rasio biaya produksi dan harga jual.
Saat ini, dengan masih barunya EBT, tentu tingkat rasio harga dan biaya produksinya tidak serta merta dapat sebanding langsung dengan batubara. Namun, dengan tingginya potensi EBT yang Indonesia miliki dan ancaman krisis pasokan listrik bagi masyarakat.
Pembangkit listrik dari EBT di Indonesia masih dalam skala kecil hingga menengah sehingga belum kompetitif. Bila ingin kompetitif pembangkit EBT harus menggunakan teknologi yang tepat dan sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing kondisi geografi, infrastruktur dan lainnya. Di beberapa daerah, pemanfaatan EBT memang membantu mengurangi kekurangan listrik terutama di daerah terpencil seperti energi tenaga surya.
Pemerintah memang punya dua target besar yaitu mewujudkan target rasio elektrifikasi sebesar 99 persen pada 2019 dan program listrik 35.000 MW, yang menargetkan 25% atau 8.800 MW bersumber dari EBT. Jumlah ini sangat cukup membantu signifikan menambal ancaman defisit listrik di tahun depan.
Dua masalah besar lainnya yaitu ancaman krisis listrik skala nasional, dan yang tak kalah krusialnya soal pembangkit listrik EBT yang masih rendah. Momen seremonial peluncuran proyek listrik 35.000 MW pada Mei 2015 lalu oleh Presiden Jokowi di Pantai Samas, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang ditandai peluncuran perdana proyek EBT pembangkit tenaga angin menandai kesadaran pemerintah soal EBT.
Namun, kesadaran soal EBT ini tak menjadi garansi membebaskan Indonesia dari kekurangan pasokan dan krisis listrik, tapi hanya dengan kerja keras maka ancaman krisis listrik total tak benar-benar terjadi.
Penulis: Frendy Kurniawan
Editor: Suhendra
