tirto.id - Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, sempat menyinggung keberadaan 'orang dalam' kepada capres Prabowo Subianto dalam sejumlah proyek di Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
Hal itu disampaikan Anies ketika membicarakan dan menanyakan perihal pentingnya etika yang harus dimiliki presiden selaku panglima tertinggi dalam sesi tanya jawab debat ketiga Pilpres 2024.
Debat ketiga digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/12024). Debat ketiga ini mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan luar negeri, globalisasi, dam geopolitik.
"Ketika bapak memimpin di Kementerian Pertahanan banyak 'orang dalam' dalam pengadaan alutsista, PT Teknologi Militer Indonesia (TMI), Indonesia defense security, lalu orang dalam dalam pengelolaan food estate," kata Anies.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, keberadaan orang dalam proyek itu menunjukkan bahwa standar etika patut dipertanyakan. Anies sepakat standar etika seorang presiden harus tinggi.
"Ketika dikatakan bahwa standar etika yang dipegang adalah tinggi, memang menjadi presiden, panglima tertinggi harus memiliki standar etika yang amat tinggi. Itu harus. Karena dia akan mengambil keputusan, mengerahkan pasukan. Ketika harus bertempur ada korban nyawa. Itu keputusan-keputusan etika. Tapi dalam kenyataannya, pak, ketika bapak memimpin di Kementerian Pertahanan, banyak orang dalam," tutur Anies.
Terkait hal itu, Juru Bicara Kementerian Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak menepis anggapan pembelian alutsista kepada PT TMI.
"Tidak ada pembelian alutsista oleh TMI," kata Dahnil kepada Tirto, Senin (8/1/2024).
Dahnil mengklaim, pernyataan Anies itu bersifat tuduhan. "Tuduhan-tuduhan yang sebagian besar dengan data bohong," tutur Dahnil.
Dahnil menjelaskan ada sejumlah pertimbangan pembelian alutsista di Kemenhan. Pertama, kata dia, adanya dinamika ancaman untuk menjaga kedaulatan RI.
"Kedua, efektifitas dan efisiensi memperkuat pertahanan untuk efek gentar dan alih teknologi," tutup Dahnil Simanjuntak.
Dalam debat ketiga itu, Anies mempertanyakan pertahanan di dunia siber selama beberapa tahun terakhir. Dia memandang selama ini kurang adanya pertahanan keamanan siber yang memadai, sebab Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo Subianto saja dapat dibobol oleh hacker.
Padahal, menurut Anies Kementerian Pertahanan sendiri memiliki anggaran pertahanan siber hingga Rp700 triliun. Oleh karena itu, dia memandang seharusnya keamanan siber dapat dilakukan secara maksimal.
Namun, Anies menyayangkan anggaran yang dimiliki oleh Kementerian Pertahanan itu justru digunakan untuk membeli alutsista bekas. Di sisi lain, ia juga menyerang mengenai pembelian alutsista.
Dengan anggaran yang besar, kata Anies, sungguh disayangkan bahwa pembelian alutsista bekas dilakukan Prabowo. Padahal, menurut Anies, pembelian alutsista seharusnya mengikuti teknologi kekinian dengan tantangan yang juga semakin berkembang.
Pembelian alutsista bekas, kata Anies, justru menambah utang luar negeri. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memandang, utang luar negeri seharusnya dilakukan untuk aktivitas yang produktif.
Sekilas Tentang PT TMI
Mengutip website resmi PT TMI, perusahaan ini merupakan sebuah platform strategis untuk akuisisi teknologi inovatif guna meningkatkan sektor pertahanan dan keamanan nasional, serta integrator sistem manajemen tempur dalam mewujudkan pengembangan teknologi militer yang canggih.
Perusahaan ini berlokasi di Jalan Letjen TB Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan. PT TMI ini menawarkan empat produk, antara lain sistem pertahanan laut, udara, darat, serta inovasi dan teknologi.
Dalam misinya, perusahaan ini menjadi yang terdepan dalam manajemen teknologi militer serta penyedia solusi untuk berbagai kebutuhan misi berbasis teknologi dan perangkat lunak. Untuk mewujudkannya, mereka punya tiga misi utama.
Misi pertama, merancang alutsista untuk keandalan sistem pertahanan negara. Kedua, mengeksekusi kebijakan dan program pemerintah, khususnya terkait Kementerian Pertahanan, dalam kemandirian membuat alutsista. Ketiga, menjadi mitra terpercaya dan terkemuka untuk menghadirkan solusi.
Perusahaan ini juga mencantumkan beberapa mitra perusahaan. Ada pula empat dari lima BUMN pertahanan yang mereka klaim pernah bekerja sama dengan perusahaan, yaitu PT LEN Industri (Persero), PT Pindad (Persero), PT Dirgantara Indonesia (Persero), dan PT PAL Indonesia (Persero). Sayangnya, laman resmi perusahaan tidak mencantumkan siapa saja orang-orang di balik PT Teknologi Militer Indonesia itu.
Disebut-sebut Chairman PT TMI adalah sahabat karib Prabowo, Mayor Jenderal TNI (Purn) Glenny Kairupan. Dalam laporan Tirto berjudul 'Glenny Kairupan, Kawan Lama Prabowo sejak di Lembah Tidar' menuliskan nama Glenny digadang-gadang akan mengisi jabatan Menteri Perhubungan. Kala itu, Prabowo tercatat sebagai peserta Pilpres 2019, rival Presiden Jokowi. Pasalnya, Glenny sempat menjadi pilot Pusat Penerbangan Angkatan Darat (Penerbad).
Menurut Kivlan Zen dalam Konflik dan Integrasi TNI AD (2004: 71), pada Agustus 1985 Glenny hadir di rumah Prabowo di Lembang. Di situ ada pula Mayor Sjafrie Sjamsoedin, Mayor Kivlan Zen, dan Mayor Ismet Yusairi.
Bersama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ryamizard Ryacudu, Glenny dan Prabowo masuk bersama di Akabri Magelang pada 1970. SBY dan Glenny termasuk yang lulus duluan, yaitu pada 1973. Sementara Prabowo menyusul di tahun berikutnya hingga Prabowo termasuk Angkatan 1974.
Glenny Kairupan dikenal sebagai orang partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), yang memperjuangkan Prabowo Subianto menjadi presiden pada Pilpres 2019. Di partai itu, Glenny menjadi anggota Dewan Pembina. Dalam Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Glenny menjadi Direktur Penggalangan.
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Anggun P Situmorang
