tirto.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri BUMN Erick Thohir dibuat bingung dengan keberadaan salah satu BUMN yang tidak pernah terdengar kabar dan keberadaannya, tapi memiliki utang besar Rp 3,76 triliun.
Kebingungan itu tampak dalam dua ruang rapat di Gedung DPR RI, Senin (2/12/2019). Satu ruangan menggelar rapat antara Komisi VI dengan Menteri BUMN Erick Thohir, satu ruangan menggelar rapat antara Komisi IX dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Keduanya sama-sama membahas soal Penyertaan Modal Negara (PMN).
Saat itu Erick Thohir memperkenalkan lima direksi BUMN, salah satunya Direktur Utama PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (PANN) Hery S Soewandi yang menjelaskan kepada dewan Komisi VI mengenai kondisi perusahaannya yang sudah mati sejak tahun 1994. Lebih anehnya lagi, BUMN yang baru mencuat ke permukaan ini memiliki utang triliunan rupiah.
Hal tersebut langsung mendapat cecaran dari para anggota dewan yang ikut rapat kerja. Hery pun menjelaskan secara ringkas tentang perusahaan yang dia kelola.
"Kami bergerak dalam pembiayaan sektor maritim, di kapal laut. Berdiri sejak 1974," katanya.
PT PANN saat itu dipercaya mengelola 2 proyek, yaitu jetisasi pesawat dengan Jerman dan pemberdayaan kapal ikan dengan Spanyol. Sayang, 2 proyek tersebut tidak terselesaikan. Heri pun tidak menyebutkan alasan gagalnya proyek tersebut.
"Akhirnya, inilah yang mengakibatkan PT PANN terpuruk dalam likuiditas dan permodalan negatif. Sejak 1994, perusahaan ini dying (sekarat)," ujar Hery.
Ia menjelaskan, agar BUMN tersebut hidup, pihaknya meminta negara untuk membantu. Karena pinjaman dari pihak perbankan sudah tidak bisa didapatkan.
Erick Thohir menambahkan, BUMN itu mengurusi leasing pesawat terbang yang maskapainya sendiri sama sekali sudah tidak ada seperti Bouraq.
"Bagaimana perusahaan leasing kapal ini bisa hidup kalau sejarahnya juga ada bisnis leasing pesawat terbang. Apalagi, mohon maaf, tiba-tiba ada bisnis hotel," kata dia.
Terkait hal tersebut, Erick meminta para wakil rakyat untuk tidak menyalahkan direksi PT PANN mengingat direksi BUMN tersebut saat ini merupakan direksi baru.
"Karena beliau baru masuk dan apa yang tadi masalah penyertaan modal negara atau PMN yang dibutuhkan sendiri sebenarnya kebijakan tahun 1994 di mana perusahaan ini harus membenahi leasing pesawat-pesawat yang maskapainya sendiri sudah tidak ada," katanya.
Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengaku tidak tahu PT PANN yang akan minta PMN ke pemerintah.
"Saya juga baru dengar pak. Saya juga belum pernah dengar PT ini," kata Sri Mulyani saat menjawab interupsi Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Misbakhun dalam rapat kerja di Gedung DPR.
Sri Mulyani mengatakan, PANN selama ini telah mendapatkan PMN yang berasal dari konversi utang subsidiary loan agreement (SLA) menjadi ekuitas.
"Jadi ini BUMN yang sudah cukup lama tapi mungkin tidak populer," kata Sri Mulyani.
Dalam keterangan dari situs resminya, PT PANN merupakan BUMN yang berdiri pada tahun 1974. Perusahaan ini bergerak di bidang Pengembangan Armada Niaga Nasional.
Berdirinya PT PANN juga menjadi amanat Rencana Pembangunan Lima Tahun atau Repelita II. Repelita II menyatakan agar pemerintah membentuk suatu badan yang bertugas di bidang pembiayaan dan pengembangan armada niaga nasional.
PT PANN (Persero) memiliki anak usaha di bidang properti dan perhotelan. Dari sisi pembiayaan investasi modal kerja dan multiguna, dua anak usaha perseroan tersebut juga telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
bum
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Nurul Qomariyah Pramisti
