Erick Thohir Beberkan Utang BUMN hingga Perombakan Birokrasi

Oleh: Selfie Miftahul Jannah - 2 Desember 2019
Dibaca Normal 1 menit
Erick Thohir ungkap sejumlah BUMN yang terlilit utang tapi punya banyak anak usaha hingga perombakan birokrasi di kementeriannya.
tirto.id - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membuka strategi yang akan dilakukan untuk membuat 142 perusahaan BUMN di dalam negeri memiliki keuangan yang sehat.

Erick mengatakan, ada empat langkah yang harus dilakukan mulai dari merombak birokrasi sampai restrukturisasi atau negosiasi utang BUMN.


"Kami kemarin mengurangi beban birokrasi yang sangat panjang di Kementerian BUMN. Kementerian BUMN harus menjadi kementerian yang service oriented pada BUMN-nya sendiri, tidak memperpanjang birokrasi ke BUMN-nya," kata Erick di Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2019).

Ia menjelaskan, perombakan direksi di tubuh Kementerian BUMN dilakukan dengan mengurangi jumlah deputi dari 7 jadi 3. "3 deputi yang fokus ke hukum, SDM, dan keuangan. Jadi lebih fungsional. Tentu sekertaris menteri sendiri nanti akan lebih ke administrator, itu tahap awal yang kita lakukan," tuturnya.

Strategi kedua adalah memperbaiki core business agar perusahaan pelat merah fokus untuk mengembangkan sektor usaha sesuai dengan fungsinya.

Hal tersebut ia sampaikan terkait menumpuknya utang PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (PANN) hingga Rp3,5 triliun. Padahal BUMN ini sudah tidak aktif sejak tahun 1994 karena bank menolak bantuan modal pada PT PANN.

"Seperti PANN sejak awal memang sudah ada core business yang sangat tidak fokus. Di bawah PAN itu ada dua hotel, kalau kita bicara keseluruhan BUMN, ada 22 perusahaan air minum. Selain itu, perusahaan PAN ini harus membenahi leasing kapal terbang yang sudah tidak ada," ungkapnya.

Ke depan, sinkronasi BUMN bakal dilakukan Erick akan membuat Peraturan Menteri khusus agar perusahaan BUMN tak asal membuat anak perusahaan.

"Saya tak akan menyetop mereka [BUMN] membuka anak perusahaan. Tapi kalau alasannya tidak jelas baru saya stop. Karena saya tidak mau juga perusahaan BUMN yang masih sehat ke depanya tergerogoti oleh oknum yang sengaja menggerogoti perusahaan yang sehat itu," jelas dia.

BUMN juga akan mengkaji kembali Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2003 yang memungkinkan kementerian menggabung perusahaan. "Sedangkan perusahaan itu benar-benar sakit atas kebijakan yang sebelumnya. Hal hal ini yang saya rasa akan kita benahi, bagaimana manajemen peraturan dan juga orientasi direksi," terangnya.


Hal ini dilakukan untuk membuat BUMN menjadi sehat karena saat ini dari total profit BUMN yang diserahkan kepada sebesar Rp210 triliun, hanya berasal dari 15 perusahaan sementara sisanya ada yang tak untung bahkan rugi.

Ia juga tengah mempersiapkan dua peraturan menteri lainnya yaitu, peraturan mengenai transparansi tender proyek. Agar tidak ada lagi cerita mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap-tangan (OTT) terhadap direksi-direksi BUMN.

Terakhir yaitu memapankan sektor pangan, kemanan dan energi. Sektor tersbeut akan menjadi prioritas. Karena itu pengembangan BUMN ke depan tidak menutup kemungkinan di dalam negeri saja, tapi juga di luar negeri.

"Contoh kemarin kita bicara dengan Adnoc Abu Dhabi. Mereka tertarik investasi di kilang Pertamina yang jadi bagian menekan impor migas. Karena impor sudah banyak yang memberatkan cash flow Pertamina," terang dia.


Baca juga artikel terkait BUMN atau tulisan menarik lainnya Selfie Miftahul Jannah
(tirto.id - Ekonomi)

Reporter: Selfie Miftahul Jannah
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Hendra Friana
DarkLight