Menuju konten utama

Erick Thohir Batalkan Rencana Rini Soemarno Buat Super Holding BUMN

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membatalkan konsep Super Holding BUMN yang digagas Rini Soemarno.

Erick Thohir Batalkan Rencana Rini Soemarno Buat Super Holding BUMN
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir (depan kiri) bersama Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo (depan tengah) dan Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga (depan kanan) mengikuti rapat dengan Komisi VI DPR, di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/12/2019). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/ama.

tirto.id - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membatalkan konsep Super Holding BUMN yang digagas oleh Menteri BUMN di periode sebelumnya, Rini Soemarno.

Ia menilai, strategi yang seharusnya dilakukan bukan Superholding namun lebih ke subholding. Sehingga perusahaan-perusahaan BUMN akan dikelompokan sesuai kegiatan dan unit usahanya.

"Bisnis model harus diperbaiki. Jadi Superholding kita ubah konsepnya. Jadi Subholding jadi unit usaha," kata dia di Ruang Rapat Komisi VI DPR RI dalam Rapat Kerja membahas Penyertaan Modal Negara (PMN) BUMN untuk realisasi 2019 dan rencana 2020 Kompleks Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2019).

Ia menjelaskan, setelah banyak melakukan pantauan langsung strategi yang di gadang-gadang oleh Rini Soemarno tersbeut kurang tepat untuk menggejot produktivitas perushaan plat merah di dalam negeri.

Misalnya, kata Erick, ia tidak akan membuat holding untuk Pelindo I-II-III dan IV. Empat BUMN tersebut akan diubah sesuai dengan unit usaha. Sehingga di kemudian hari pengurusan pelabuhan bukan dilakukan per wilayah namun per sektor usaha.

Hal ini memungkinkan Pelindo bekerja dengan spesifikasinya khusus yakni, antara lain untuk urusan peti kemas, pelabuhan curah cair, dan kegiatan usaha lain yang berbeda.

Selama ini, empat BUMN Pelindo berjalan seusia dengan regionalnya, namun unit usaha di dalamnya memiliki kesamaan.

Di depan anggota DPR RI, Erick menjelaskan soal pengalamannya saat mengunjungi Teluk Benoa, pelabuhan di Bali yang begitu kontraproduktif. Hal tersbeut terjadi karena pelabuhan yang mengurusi Teluk Benoa diberikan operasional per wilayah.

"Saya lihat sangat kontraproduktif. Saya didamapingi Pak Koster (Gubernur Bali) dan Pak Doso Agung (Dirut Pelindo III), langsung kita putuskan relayout," ujar dia.

Kemudian selain Pelindo, Erick juga akan membuat BUMN lebih fokus pada sektor usahanya. Ia melihat ada beberapa yang tidak fokus. Salah satu diantaranya yaitu PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk GIAA. Menurut Erick, Garuda Indonesia membentuk anak usaha yang tak sesuai dengan inti bisnisnya.

“Kemarin saya review Garuda. [anak usaha] Gapura yang namannya management handling itu enggak usah di Garuda. Lebih baik di AP [Angkasa Pura] saja yang manage [perusahaan] itu,” kata dia.

Dengan dibentuknya anak usaha, Erick menjelaskan akan membuat managemen usaha garuda tidak fokus. Apalagi aktivitas Gapura tidak produktif.

“Kenapa harus ada overlaping yang akhirnya kontraproduktif. Ini Bisnis model harus diperbaiki supaya bisa compit dan bagus,” jelas dia.

Sebagai informasi, Gapura sendiri merupakan perusahaan patungan yang didirikan pada 26 Januari 1998 oleh tiga BUMN yaitu Garuda Indonesia, PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero).

Perusahaan itu bergerak di bidang usaha jasa ground handling dan kegiatan usaha lainnya yang menunjang usaha penerbangan di bandar udara.

Baca juga artikel terkait SUPER HOLDING BUMN atau tulisan lainnya dari Selfie Miftahul Jannah

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Selfie Miftahul Jannah
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Hendra Friana